Dukcapil Lanny Jaya jangan asal berikan e-KTP pada warga baru

 

Tiom, [WAGADEI] – Belakangan ini diketahui Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Lanny Jaya, Papua melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil [Disdukcapil] tak melakukan aturan atas pemberian e-KTP maupun kartu keluarga [KK] kepada warga, terkesan asal berikan walaupun wajah baru di daerah itu.

Melihat kondisi itu, Forum Peduli Pembanguan Kabupaten Lanny Jaya [FPPKLJ] memyeroti kepada instansi terkait meminta kepada pemerintah daerah instasi terkait agar tetap ikuti aturan yang berlaku, bahwa harus ada pengantar dari tingkat RT ataupun desa bahwa warga yang hendak mengurus e-KTP benar-benar yang telah lama berdomisili.

“Sesuai pengamatan kami, pelayanan perekaman e-KTP dan urusan kartu keluarga selama ini tidak berjalan sesuai prosedur. Orang baru yang mau rekaman langsung saja ambil biodata dari Dinas Kependudukan dan langsung diarahkan ke ruang rekaman tanpa menanyakan atau melengkapi syarat-syarat lain seperti surat berdomisili dan lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat pengurusan perekaman e-KTP elektronik,” ujar Hernison Kogoya, ketua FPPKLJ kepada wagadei.com, Jumat, [24/7/2020].

Selama ini kata Kogoya, pihaknya melihat ada banyak penduduk baru menyebar di wilayah Kabupaten Lanny Jaya, lalu ditanya bahwa apakah ‘muka-muka’ baru ini kenapa secepatnya miliki e-KTP.

“Kami meminta dinas terkait segera melakukan penataan penduduk yang baik agar daerah tercinta kami ini orang baru masuk dan beretika dalam menjalani hidupnya,” ucap dia.

Lanjut dia, demi meringankan kelancaran pendaftaran kuliah bagi siswa kelas tiga SMA atupun SMK se Lanny Jaya yang baru ujian tahun 2020 untuk segera memprioritas rekaman e-KTP.

“Salah satu syarat pendaftaran kuliah dan pembelian tiket pesawat ataupun kapal laut dan perlengkapan kebutuhan administrasi lainnya adalah e-KTP itu,” katanya.

Atas kinerja yang kurang profesional itu pihaknya mendesakkepada Bupati Lanny Jaya segera memberikan intruksi tegas kepada kepala dinas Dukcapil untuk segera mengevaluasi kepala bidang tenaga teknisi atau operator yang selama ini menjadi ketidakberesan dalam pengurusan e-KTP, kartu Keluarga, akta anak yang harusnya selesai satu atau dua hari namun hingga makan minggu bahkan bulan.

“Jika masyarakat yang mendapatkan hasil pengurusan rekaman e-KTP dan atau kartu keluarga dalam kurung waktu singkat, maka orang tersebut sudah pasti bayar uang kepada petugas,” katanya.

Ia menegaskan, pelayanan model seperti ini harus segera dievaluasi, karena jika ada pembiaran maka oknum-oknum yang melakukan pungutan liar terus-menerus terjadi untuk mementingkan diri sendiri. [*]

Reporter: Yas Wenda
Editor: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares