Mahasiswa Puncak tolak kehadiran Kodim di distrik Gome

  • Bagikan

 

Deiyai, [WAGADEI] – Mahasiswa Puncak di Yogyakarta dan Solo melihat kehadiran Komando Distrik Militer atua Kodim yang hendak dibangun di distrik Gome, Kabupaten Puncak dinilai terlalu dini sehingga pihaknya dengan tegas menolak. Pasalnya, rakyat di Kabupaten Puncak belum siap menerima kehadiran institusi TNI tersebut.

“Sehingga pembangunan KODIM Kabupaten Puncak di Distrik Gome justru akan memicu konflik sosial di antara masyarakat. Karena perizinan pembangunan belum ada musyawarah atau mufakat masyararakat adat bersama semua stakeholder Kabupaten Puncak, terutama hak wilayah,” kata ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Puncak Yog-Lo Manise Tabuni kepada wagadei.com, Rabu, (22/7/2020).

Menurut Tabuni, proses perizinan dan penyerahan tanah rencana pembangunan KODIM tersebut dilakukan oleh sebagian oknum mengatasnamakan suku, dan marga pemilik tanah bersama intervensi Pemerintah Daerah tanpa diketahui masyarakat adat mayoritas yang juga pemilik tanah tersebut atas kepentingan oknum semata.

“Hal ini bisa berdampak buruk pada gesekan sosial. Sebab, ada pro dan kontra Pembagunan KODIM Distrik Gome Kabupaten Puncak,” ucapnya.

Ia mengatakan, seperti yang terjadi di beberapa daerah di Papua, salah-satunya rencana pembangunan Kodim di Distrik Mokoni, Kabupaten Lanny Jaya dan sementara masyarakat wilayah tersebut tidak mengetahui atas pembangunan tersebut. “Karena belum ada musyawarah bersama toko- toko masyarakat adat. Hal ini perlu diketahui bahwa seluruh tanah di atas tanah Papua merupakan tanah adat (komunal),” katanya.

Salah satunya Kabupaten Puncak Distrik Gome adalah wilayah di mana akan membangun KODIM tersebut beberapa suku mempunyai hak atas tanah itu diantaranya Lani, dan Loma di dalamnya marga-marga Murib, Tabuni, Wakerkwa Magai dan Wakekwa Kogoya. “Sehingga tidak bisa menklaim satu marga saja yang mempunpunyai hak atas tanah,” ungkapnya.

Kordinator Mahasiswa Puncak, Nikel Telenggen mengatakan, pihaknya tolak pembangunan Kodim dan diminta tarik militer non organik dari Kabupaten Puncak.

“Pemerintah Kabupaten Puncak berhenti intervensi kepada masyarakat Puncak untuk pelepasan tanah adat. Oknum-oknum berhenti mengatasnamakan masyarakat distrik Gome untuk membangun Kodim,” katanya.

Pihaknya menegaskan, pemerintah Kabupaten Puncak dan oknum-oknum bertanggung jawab jika di kemudian hari memicu konflik atas tanah adat ini.

“Pemerintah segera melakukan audiens dengan semua stakeholder di distrik Gome. Tolak semua pembangunan KODIM di seluruh wilayah adat Lapago,” ujarnya. [*]

Reporter: Abeth A. You

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *