Otsus Papua versi Jakarta harus ditolak

Oleh: Willem Wandik

DALAM sidang Paripurna penutupan masa sidang ke IV DPR RI, kami menyampaikan keprihatinan, bahwa Otsus Papua yang masuk kedalam urutan ke 42 daftar RUU Prioritas Prolegnas 2020, justru menjadi RUU inisiatif Pemerintah/Eksekutif, padahal di Parlemen RI ada 13 perwakilan DPR RI [Papua dan Papua Barat] dan juga 8 perwakilan senator DPD RI [Papua dan Papua Barat].

Kami secara pribadi telah menyuarakan subtansi perubahan Otsus Papua sejak dilantik pada periode 2014 yang lalu, dan menolak jika rumusan rancangan RUU otsus ini tidak didasarkan pada perubahan yang mendasar tentang Pengakuan Negara atas sejarah tanah Papua, kedaulatan politik orang asli Papua atau OAP dalam menentukan visi pembangunan [bukan sekedar menjalankan order penguasa dan titipan bisnis pembangunan/investasi], tuntutan hukum atas setiap pelanggaran HAM diatas Tanah Papua, kebebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat yang tidak boleh di kriminalisasi, kedaulatan penuh Tanah Papua mengelola sumber daya alam [bukan menjadi koloni eksploitasi SDA], dan masih banyak lagi substansi- substansi yang lainnya.

Namun, aspirasi ini tertolak secara sistematis, karena tim perumus RUU Otsus Papua justru di karantina menjauh dari perwakilan dan representasi politik Tanah Papua di Parlemen.

Saat ini rumusan RUU Otsus Papua tidak ada ubahnya seperti Rancangan Undang Undang “permainan petak umpet”, orang orang Papua yang memiliki hak kesulungan atas RUU ini, justru berperan hanya sebatas penonton, bukan sebagai pemain yang menentukan substansi apa yang akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang ini.

Mencermati perkembangan terkini situasi di Tanah Papua, kami sangat menyayangkan Narasi Kapolda Papua yang memberikan perintah tidak boleh ada aksi kampanye menolak Otsus, merupakan cara otoriter mengendalikan demokrasi di Tanah Papua.

Hal ini sekali lagi membuktikan, pendekatan tangan besi selalu menjadi opsi organ pengamanan bereaksi terhadap tuntutan masyarakat di Tanah Papua.

Tidak ada hak bagi Kapolda Papua untuk melarang setiap aktivitas demokratis masyarakat. Perintah Konstitusi tertinggi dalam UUD 1945 lebih kuat, dibandingkan perintah larangan Kapolda.

Kapolda dan semua unsur masyarakat harusnya hanya patuh terhadap norma hukum yang di atur dalam konstitusi tertulis di negara ini.

Menolak Otsus yang didesain berdasarkan kepentingan sepihak Jakarta, tanpa mendengarkan substansi Perubahan Pasal yang di inginkan oleh Masyarakat Papua, merupakan kewajiban konstitusional.

Dan larangan Kapolda merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah konstitusi, dimana rakyat berhak berpartisipasi dalam menentukan UU yang nantinya akan berdampak bagi keberlangsungan hidup mereka.

Rakyat berdaulat menentukan rancangan Otsus Papua, dan bukan di dasarkan pada perintah Kapolda.

Wa Wa Wa

*] Penulis adalah anggota Parlemen Republik Indonesia asal tanah Papua

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares