Sebelum Otsus Jilid II, harus dialog internasional di tanah Papua

Oleh: P. Santon Tekege, Pr

“Orang Asli Papua [Otsus] tidak mau makan masakan dan racikan yang bau busuk dari Jakarta. Otonomi Khusus [Otsus] Jilid II adalah masakan dari Jakarta. Baunya sangat busuk. Kami tidak mau makan. Kami takut keracunan makanan dari Jakarta. Kalau kami makan keracunan makanan itu, maka kami akan mati banyak. Kami orang asli Papua menolak Otonomi Khusus jilid II yang mematikan bagi OAP. Makanya itu, mari kita masak sama-sama melalui dialog Internasional antara Jakarta dan ULMWP yang difasilitasi pihak ketiga yang independent demi terciptanya perdamaian di tanah Papua”

SAYA membaca diberbagai media nasional maupun asing menulis tentang PENOLAKAN OTONOMI KHUSUS JILID KEDUA BAGI PROPINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT. Penolakan otonomi khusus atau Otsus datang dari berbagai pihak termasuk yang dulunya terima Otsus jilid I sejak tahun 2001. Tetapi mereka menolak Otsus jilid ke 2 sekarang. Kelompok-kelompok yang menolak Otsus adalah lembaga LSM, para aktivis kemanusiaan, persekutuan gereja-gereja di Tanah Papua, dan organisasi papua merdeka atau OPM pun ikut menolak pula.

Bagi mereka Otsus jilid I membawa malapetaka kehancuran menusiaan, kehancuran kehutanan, krisis identitas budaya serta menambah beban luka atas rasisme Monyet orang papua, segala kekerasan dan konflik yang dialami dan dirasakan oleh orang asli papua selama ini. Selain itu, tidak adanya regulasi bagi orang asli papua. Tidak adanya kebebasan bagi orang asli papua dalam berbagai kesempatan di tanah papua. Tidak adanya ijin masuk wartawan asing maupun tidak ijinkan lembaga-lembaga kemanusiaan HAM PBB masuk di Tanah Papua. Kehancuran hutan papua dan diganti dengan perusahan kelapa sawit tanpa ijin masyarakat setempat. Para kapitalis melakukan ijin dan pengurusan surat-suratnya perusahan sawit itu di Jakarta seakan-akan tidak adanya kewenangan Otsus jilid I di Tanah Papua.

Otonomi khusus diberikan kewenangan khusus bagi orang asli papua tetapi Non Papua atau para migran yang ada di tanah Papua bisa menjadi bupati, DPRD atau DPRP, atau pejabat lainnya. Di samping itu, para pengusaha dikuasai oleh para migran atau Non Papua di pulau ini. Semua itu dilakukan oleh pemerintah Indonesia di Tanah Papua. Pemerintah tidak sadar kalau Papua itu sudah diberikan Otsus dan segala kewenangan daerahnya pun khusus. Namun semuanya itu diatur dari Jakarta seakan-akan Otonomi Khusus tidak diberikan sejak 21 November 2001 di tanah Papua lalu.

Atas dasar masalah-masalah tersebut di atas, maka banyak pihak menolak Otonomi Khusus jilid 2 diberikan untuk kedua propinsi Indonesia bagian timur Papua dan Papua Barat. Penolakan orang asli papua dan semua pihak untuk diberikan Otsus karena alasan kegagalan Otsus jilid I di kedua propinsi ini.

OPM dan banyak pihak minta referendum untuk kedua propinsi Papua dan Papua Barat. Bukan Otsus jilid ke 2 untuk diberikan kedua propinsi ini. Karena Otsus jilid 1 saja sudah gagal total atas semua kewenangan yang ada dalam Otsus.

Saya rasa Indonesia tidak akan mau diberikan referendum untuk West Papua. Karena mereka mau berikan Otsus jilid II untuk kedua propinsi tersebut. Indonesia tetap paksakan Otsus yang dibuat dan diracik di Jakarta. Sementara orang asli papua dan OPM menolak Otsus jilid ke II yang diracik dan dibuat di Jakarta.

Otonomi Khusus jilid I untuk propinsi Papua telah dimasak dari Jakarta. Masakannya diberikan dan dipaksakan makan bagi orang asli papua dari sana. Tetapi hasil masakannya terlalu basi. Bahkan baunya sangat busuk untuk dimakan bagi orang asli papua di sini. Masakan seperti ini bisa keracunan makanan. Jika keracunan makanan yang baunya busuk, maka pastilah orang yang memakan makanan itu akan mati.

Demikian juga Otonomi Khusus jilid II pun bau busuk masakkan dan racikannya dari Jakarta. Jakarta sedang paksakan kepada orang asli papua supaya makan hasil racikan dan masakannya yang kedua bagi kedua propinsi bagian Timur Indonesia ini. Namun hasil masakan dan racikannya akan sama seperti masakkan dan racikan pertama. Kami tidak mau keracunan makanan dari Jakarta. Kami tidak mau mati karena makanan yang dimasak di Jakarta. Kalau kami makan, maka akan merasakan penyakit melalui makanan dan kami akan mati. Makanya itu, orang asli papua minta masakan dan racikan yang baru yaitu referendum untuk West Papua.

Itu kalau Indonesia setuju diberikan referendum bagi orang asli papua. Jika Indonesia tidak setuju dengan referendum bagi orang asli Papua, maka saya menawarkan diadakan dialog Internasional antara Jakarta dan ULMWP di luar negeri. Masa Propinsi Aceh diberikan Otsus seluas-luasnya melalui dialog dengan Jakarta di Helsinki. Tetapi mengapa Propinsi Papua dan Papua Barat tidak diadakan dialog yang difasilitasi pihak ketiga? Bukankah Propinsi Papua dan Papua Barat bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)? Kalau kedua propinsi Indonesia bagian timur dirasa bagian dari NKRI, maka pentingnya diadakan dialog Internasional antara Jakarta dan ULMWP demi terciptanya perdamaian di tanah Papua.

Orang Papua minta referendum bagi West Papua. Sementara Jakarta, Indonesia paksakan masakan dan racikan terbaik melalui Otonomi Khusus jilid II. Keduanya entah dari Papua maupun Jakarta tidak bisa pertahankan pikirannya masing-masing. Tetapi saya menawarkan jalan solusi terbaik demi terciptanya perdamaian di tanah Papua melalui dialog. Kita tidak saling korbankan satu sama lain hanya demi mencapai tujuannya masing-masing. Namun saya menawarkan supaya kedua kubu entah dari Jakarta maupun Papua harus duduk sama-sama dan mencari solusi terbaik sebelum diberlakukan Otonomi Khusus jilid II di Propinsi Papua dan Papua Barat. Jalan terbaik yang ditawarkan penulis adalah duduk sama-sama, bicara sama-sama, dialog sama-sama ditingkat Internasional yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang independen atau negara yang diakui secara bersama-sama antara Jakarta dan Papua demi terciptanya perdamaian di Tanah Papua.

*] Penulis adalah Pastor dari Keuskupan Timika, Papua

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares