Bukan bicara Otsus, WPCC minta Indonesia segera dialog dengan ULMWP

Jayapura, [WAGADEI] – Para pimpinan Gereja yang tergabung dalam Dewan Gereja Papua atau West Papua Church Council [WPCC] diantaranya Pendeta Andrikus Mofu, M.Th, Ketua Sinode GKI Tanah Papua, Pendeta Dorman Wandikbo, S.Th, Presiden GIDI, Pendeta Dr. Benny Giay, Ketua Sinode GKI Kingmi Papua, dan Gembala Dr. Socratez S.Yoman, Presiden Gereja Baptis Papua secara resmi mengeluarkan refleksi tahunan berjudul ‘Tuhan Otsus & Pembangunan Indonsia di Papua sudah Mati’, Senin, [6/72020]. Itu setelah pihaknya mengamati sepak terjang Jakarta belakangan ini, bahwa secara sepihak merancang Otonomi Khusus [Otsus] Papua jilid II dengan menghindar dari tekanan publik terkait rasisme di asrama mahasiswa Papua Surabaya.

Dewan Gereja Papua [WPCC] Pdt. Andrikus Mofu, M.Th mengatakan, gemanya di Papua yang telah mulai menimbulkan dinamika di akar rumput, semua pihak perlu ingat bahwa arah dan kerangka pembangunan negara Indonesia di Papua memang sejak awal dijiwai superioritas etnis.

“Keberadaan Negara Indonesia sejak tahun 1963 disemangati dengan diskriminasi rasial. Sehingga pada tahun 1998 jatuhnya rezim otoriter Suharto sebagai presiden Republik Indonesia menjadi kesempatan baik dan angin segar untuk kebangkitan bagi seluruh rakyat Papua dan pada kesempatan itu menuntut hak politik untuk merdeka dan keluar dari Negara Republik Indonesia,” ujarnya melalui keterangan yang diterima wagadei.com, Senin, [6/7/2020].

Menurut Ketua Sinode GKI Tanah Papua ini bahwa tuntutan seluruh rakyat Papua untuk merdeka atau keluar dari negara Indonesia, pemerintah Indonesia menghadapi dengan kekerasan militer dan polisi yang menyebabkan korban jiwa dipihak rakyat Papua.

“Tuntutan seluruh Penduduk Orang Asli Papua untuk merdeka karena ada latar belakang sejarah ketidakadilan, rasisme dan kejahatan negara dalam pelaksanaan Pepera 1969” jelasnya.

Ketua Sinode GKI Kingmi Papua, Dr. Benny Giay mengatakan, dewan gereja Papua mempelajari dengan teliti dan cermat dokumen hasil pelaksanaan Pepera 1969 Annex 1 yang dilaporkan perwakilan PBB, Dr. Fernando Ortiz Sanz dari Bolivia dan Annex II laporan dalam versi pemerintah Indonesia sangat bertolak belakang dengan laporan Annex 1.

Ia menegaskan, Pemerintah Indonesia mempromosikan kata “kesejahteraan” kepada orang asli Papua [OAP], bukan merupakan ungkapan baru, tetapi kata itu hanya sebagai pengulangan saja dari apa yang sudah pernah disampaikan Menteri Dalam Negeri RI Amir Machmud pada pelaksanaan Pepera 14 Juli 1969 di Merauke dihadapan peserta Anggota Musyawarah Pepera. “Pemerintah Indonesia, berkeinginan dan mampu melindungi untuk kesejahteraan rakyat Irian Barat, oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, tetapi tinggal dengan Indonesia.”

“Tetapi, Dewan Gereja Papua melihat realitas dalam perjalanan 51 tahun sejak 1969 sampai 2020 sangat paradoks dengan kata-kata indah itu berubah menjadi tragedi kemanusiaan dan malapetaka, penderitaan, tetesan air mata, cucuran darah berkepanjangan dan tulang belulang yang berserakkan yang dialami rakyat Papua di atas Tanah mereka sendiri,” ungkap Giay.

Presiden GIDI, Pdt. Dorman Wandikbo mengungkapkan, untuk menghentikan kekerasan negara yang menggunakan kekuatan TNI dan Polisi Indonesia yang menahun (kronis) itu, maka jalan penyelesaian damai dan bermartabat yang disepakati kedua belah pihak.

“Yakni, pemerintah Indonesia dan rakyat Papua ialah Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001. Otonomi Khusus 2001 memuat pasal-pasal yang menjadi jaminan dan harapan bagi rakyat Papua,” katanya.

Janji dan kesepakatan yang tertuang dalam amanat undang-undang Negara Indonesia sebagai berikut, perlindungan (protection), pengakuan hak-hak dasar Orang Asli Papua (recognition), pemberdayaan (empowering), dan keberpihakan (affirmative), telah gagal dan itu sungguh-sungguh melahirkan kekecewaan dan kegelisahan yang mendalam bagi penduduk Orang Asli Papua. Dalam Otonomi Khusus banyak OAP yang terbunuh di tangan aparat keamanan TNI-Polri dan pelakunya belum pernah diproses hukum untuk keadilan bagi keluarga korban . Partai lokal tidak dibentuk. Bendera Bintang Kejora dilarang berkibar. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [KKR] gagal dilaksanakan.

“Rasisme dan ketidakadilan bertumbuh dan berurat akar dalam era Otonomi Khusus. Terbukti peristiwa rasisme yang terjadi pada 15 sampai 17 Agustus 2019 di Surabaya, lalu menyebar keke Semara, Malang dan Jogyakarta yang dilakukan oleh organisasi massa radikal seperti Front Pembela Islam (FPI), Pemuda Pancasila (PP), anggota TNI dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI (FKPP),” ucap dia.

Ia menegaskan, akar masalah Papua sebagai dasar tuntutan rakyat Papua telah ditemukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan selanjutkan diberikan kepada Negara Indonesia untuk diselesaikannya.

“Pertama adalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia. Kedua adalah kekerasan negara dan pelanggaran berat HAM sejak 1965 yang belum ada penyelesaian. Ketiga ialah diskriminasi dan marjinalisasi orang asli Papua di tanah sendiri, dan keempat adalah kegagalan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua,” ungkap dia.

Dari empat akar masalah yang dirumuskan tadi, Dewan Gereja Papua melihat bahwa semuanya itu bersumber dari rasisme dan ketidakadilan.

Dr. Socrates Sofyan Yoman, Presiden Gereja Baptis Papua mengungkapkan, jantung persoalan Papua adalah rasisme dan ketidakadilan yang melahirkan empat pokok masalah yang ditemukan LIPI. Rasisme dan ketidakadilan terbukti dengan GAM di Aceh.

Di Aceh, kata dia, dijadikan mitra dialog dengan negara Indonesia yang dimediasi pihak ketiga di tempat netral di Helsinki Firlandia pada 15 Agustus 2005. Partai lokal Aceh didirikan dan Bendera GAM dikibarkan.

“Melihat dari kompleksitas persoalan kemanusiaan ini, Dewan Gereja Papua meminta Negara Republik Indonesia segera menyelesaikan lima akar persoalan,” ucap Yoman.

Untuk itu Dewan Gereja Papua kembali menegaskan Surat Pastoral tertanggal 26 Agustus 2019 dan 13 September 2019 yakni pihaknya meminta keadilan dari pemerintah Republik Indonesia untuk menyelesaikan persoalan Papua yang sudah ditunjukkan oleh Indonesia untuk GAM di Aceh. Wakil Presiden Yusuf Kalla berperan secara aktif mendukung dialog dengan GAM yang dimediasi Internasional. Oleh karena itu, kami menuntut bahwa pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP yang dimediasi pihak ketiga yang netral. (Isi Surat tertanggal, 26 Agustus 2019)

“Kami mendesak Pemerintah Indonesia segera membuka diri berunding dengan ULMWP sebagaimana Pemerintah Indonesia telah menjadikan GAM di ACEH sebagai Mitra Perundingan yang dimediasi pihak ketiga, sebagai satu-satunya solusi terbaik untuk menghadirkan perdamaian permanen di Tanah Papua, sesuai dengan seruan Gembala yang pada 26 Agustus 2019 yang telah dibacakan dan diserahkan langsung kepada Panglima TNI dan Kapolri di Swiss-Bell Hotel Jayapura. (Isi surat 13 September 2019),” ujarnya. [*]

Reporter: Enaakidabii Carvalho
Editor: Uka Daida

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares