8.300 buruh masih cari keadilan, Disnaker Papua dan PTFI digugat di PTUN Jayapura

Nabire, [WAGADEI] – Perjuangan mogok kerja [moker] sebanyak 8.300 buruh PT. Freeprot Indonesia [PTFI] sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai sekarang [2020] dijamin oleh UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal itu dikuatkan oleh Surat Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika Nomor 560/800 /2017 Perihal Furlough dan Penetapan Mogok Kerja PUK SP KEP SPSI PT. FI, tertanggal 28 Agustus 2017 yang menjelaskan bahwa “Fourloungh tidak dikenal dalam UU Nomor 13 Tahun 2003. Selain itu, terkait permasalahan mogok kerja yang sedang berlangsung akan menugaskan kepada Pegawai Pengawas untuk melakukan pemeriksaan ketenagakerjaan khusus ke PT.Freeport Indonesia”.

Maka PTFI segera mengembalikan 8.300 buruh untuk bekerja kembali dan membayar seluruh upahnya sesuai rekomendasi Nota Pemeriksaan I.

Kuada hukum, Emanuel Gobai, SH, MH mengatakan, secara spesifik dikuatkan juga oleh Surat Dinasker Propinsi Papua Nomor : 560/1271, Perihal : Penyelesaian Penanganan Kasus PT. Freeport Indionesia tertanggal 12 September 2018 yang menyebutkan “Mogok Kerja yang dilakukan pekerja sudah selesai dengan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan bukti fisik yang diterima maka Mogok Kerja yang dilakukan sah sesuai Pasal 137 dan Pasal 140 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”.

“Surat Dinasker Propinsi Papua Nomor : 560/1271 menjadi pijakan bagi Gubernur Propinsi Papua menerbitkan surat Gubernur Papua Nomor 540/14807/SET, perihal penegasan kasus mogok Kerja PT. Freeport Indonesia, tertanggal 19 Desember 2018 yang menegaskan bahwa ‘Mogok kerja yang dilakukan pekerja PT. Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor sejak 1 Mei 2017 telah sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaa dengan 139 dan Pasal 140 sehingga mogok kerja tersebut sah maka Gubernur Papua menegaskan PT. Freeport Indonesia, Privatisasi, Kontraktor dan Sub Kontraktor Agar Mempekerjakan Kembali Dan Membayar Hak-Haknya Sebagaimana Mestinya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku’,” ujar Gobai melalui keterangan yang diterima wagadei.com, Senin, (6/7/2020).

Pada prinsipnya kata dia, PTGI diwajibkan untuk menyelesaikan permasalahan ini dijalur UU Nomor 2 Tahun 2004 sampai dengan mendapatkan putusan tetap dari Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial.

“Selama putusan lembaga penyelesaian perselisian hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2), UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhitung sejak tanggal 16 Desember 2019 hingga 30 hari kedepan PT. Freeport Indonesia tidak menjalankan kedua arahan Nota Pemeriksaan I di atas,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setelah 30 hari berlalu semestinya pengawan ketenagakerjaan menerbitkan Nota Pemeriksaan II sesuai dengan perintah pada pasal 31, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

“Setelah itu Dinas Keteragakerjaan Kabupaten Mimika yang tidak menerbitkan Nota Pemeriksaan II di atas maka selanjutnya pimpinan cabang Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Mimika, Propinsi Papua mengirimkan Surat Nomor : ORG. 010 / PC FSP KEP / SPSI / KAB.MIMIKA / III / 2020 kepada Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua untuk mengeluarkan Nota Pemeriksaan II namun sampai batas waktu yang ditentukan berakhir Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua belum juga mengeluarkan Nota Pemeriksaan II,” katanya.

Ia menegaskan, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Papua untuk segera menerbitkan Nota Pemeriksaan II yang ditujukan Kepada PT. Freeport Indonesia untuk memenuhi hak-hak 8.300 Buruh Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia.

“PT. Freeport Indonesia untuk menjalankan Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II demi memenuhi hak-hak 8.300 Buruh Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia,” katanya.

Aser Gobai, Pimpinan Cabang Federasi Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Serikat Perkerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Mimika meminta ketua DPRP untuk menggunakan kewenangan pemantauannya wajib memantau Dinas Ketenagakerjaan dan PTFI memenuhi hak-hak 8.300 buruh mogok kerja.

“Presiden Republik Indonesia dan Mentri Ketenagakerjaan Republik Indonesia wajib bertindak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak 8.300 buruh mogok kerja PT. Freeport Indonesia,” ujar dia. [*]

Reporter: Abeth A. You

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares