BK berkibar di markas TPB-PB Paniai, Yogi tegaskan tak terima NKRI di Papua

Paniai, [WAGADEI] – Walaupun telah diproklamasikan sebuah negara West Papua, namun tidak dapat melepaskan Papua dari cengkraman kekejaman dan kebrutalan kekuatan militer Indonesia yang sudah menguasai seluruh wilayah Papua.

Dalam rangka memperingati proklamasi kemerdekaan negara West Papua 1 Juli 1971 oleh Presiden West Papua, Brigjend Zet Yafet Rumkorem Pray di markas pusat Victoria Waris, tanah Tabi, maka tanggal 1 Juli 2020 bendera Bintang Kejora berkibar di lapangan upacara markas besar Divisi II Makodam Pemka IV TPN-PB Paniai dibawah pimpinan komando Demianus Magai Yogi, selaku pimpinan TPN-PB Meepago di Paniai.

Upacara tersebut diikuti oleh ribuan rakyat West Papua asal Meepago, dan disembelih ternak babi sebanyak puluhan ekor.

Dalam pidatonya, Demianus Magai Yogi menegaskan, usai deklarasi pada 1 Desember 1961 dilanjutkan dengan proklamasi kemerdekaan pada 1 Juli 1971, maka TPN-PB sebagai benteng pertahanan negera West Papua telah menghadapi Indonesia dan sekutunya yang berusaha keras menjajah Bangsa Papua Barat.

Yogi mengatakan, sejak penjajah menginjakkan kaki di tanah air Papua Barat melalui rekayasa Penentuan Pendapat Rakyat [Pepera] 1969 oleh Indonesia dan Perserikatan Bangsa-bangsa [PBB] dibawa intervensi Amerika Serikat beserta sekutunya.

Di kala itu, lanjut dia, rakyat West Papua bersama TPN-PB melakukan perlawanan dan mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dengan berbagai cara sampai dengan saat ini.

“Dan akan berjuang terus sampai terwujudnya Kemerdekaan Penuh bagi bangsa West Papua,” kata Yogi.

Perjuangan ini mulai menunjukkan hasil yang positif berkat adanya dukungan dari rakyat dan kepercayaan diri yang kuat, semangat pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih dengan tekad merdeka atau mati, yaitu dengan cara kebenaran karena berpegang teguh pada prinsip kepentingan negara dan bangsa.

Sejarah hadirnya TPN-PB

Dalam Proklamasi Kemerdekaan di Waris Victoria, 1 Juli 1971 inilah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat membagi beberapa Komando Daerah Pertahanan [KODAP] di berbagai penjuru daerah Papua. Pada saat itu membuat struktur dan peta wilayah pertahanan masing- masing, dan disepakati tujuh Markas Komando Daerah Militer [Makodam] TPN-PB, salah satunya adalah Makodam Pemka IV Paniai.

“Hari ini 1 Juli 2020, tepat 49 Tahun peringatan Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat, Indonesia semakin menunjukan watak kolonialisnya terhadap rakyat Papua. Berbagai peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi di Papua, hutan dan tanah-tanah adat dijadikan lahan jarahan bagi investasi perusahaan-perusahaan Multy National Coorporation [MNC] milik negara-negara imperialis,” ungkap Yogi.

Tuntutan dan pernyataan sikap

Kami rakyat pribumi Papua Barat tidak pernah dan tidak akan pernah menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] untuk menduduki wilayah kami, Papua Barat.

Proses memasukan wilayah kami Papua Barat kedalam penguasa NKRI mulai dari tahun 1963 hingga tahun 1969 atas kerja sama Indonesia, Amerika Serikat, Belanda dan PBB adalah suatu rekayasa yang penuh dengan pelanggaran terhadap standar-standar dan prinsip hukum internasional. Karena kami selaku pemilik wilayah Papua Barat tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan dan perjanjian-perjanjian internasional yang membicarakan status politik wilayah kami Papua Barat.

Perjanjian sepihak yang dibuat dalam “New York Agreement” tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh PBB, Indonesia dan Belanda saat PEPERA tahun 1969 dimana kami rakyat Papua Barat tidak pernah diberikan hak poliitik untuk memilih berdasarkan prinsip “one man one vote” dalam pelaksanaan PEPERA yang dilakukan oleh 1025 perwakilan yang ditunjuk oleh Indonesia untuk memilih mewakili kami rakyat bangsa Papua Barat. Ini adalah suatu pelanggaran terhadap hak politik kami bangsa Papua Barat.

Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI) melalui operasi-operasi tumpasnya telah membunuh sebagian besar penduduk pribumi Papua Barat sejak DOM (daerah operasi militer) diterapkan di Papua  Barat sejak tahun 1963

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengejar, mengintimidasi, meneror,  memenjarahkan dan membunuh orang-orang Papua Barat yang berjuang demi hak dan kedaulatan Bangsa Papua Barat.

Barangsiapa yang mendukung Otsus dan segala kebijakan negara RI di Papua Barat, mereka adalah bagian dari penjajah yang sedang berkompromi bersama Indonesia untuk meniadakan hak politik kami rakyat pribumi Papua, karena masalah utama kami rakyat Pribumi Papua  adalah hak penentuan nasip sendiri yang telah diinjak-injak dan dihilangkan melalui Pelaksanaan Pepera tahun 1969.

Maka, kami tidak mengakui keberadaan pemerintahan Republik Indonesia serta seluruh lembaga-lembaga negara Indonesia yang ada diatas tanah air Papua Barat.

Kami dengan tegas menolak keras dialog Jakarta Papua. Denga tawaran apapun dari NKRI.

Rakyat bangsa Papua Barat Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka [OPM] Devisi II Makodam Pemka IV Paniai meminta agar segera mengakui Hak Bangsa Papua Barat 1 Desember 1961. [*]

Reporter: Abeth A. You

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares