Bukan keinginan rakyat, rencana DOB Mapia Raya menuai penolakan

Nabire, [WAGADEI] – Adanya isu pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Mapia Raya dari Kabupaten Induk Dogiyai, Papua dinilai hanya mengejar uang dan jabatan, sementara masyarakat setempat tak menghendaki adanya sebuah kabupaten baru di negeri Mapia.

Tokoh pemuda Mapia Yulianus Pugiye mengatakan, sejumlah oknum yang sedang memperjuangkan akan hadirnya Kabupaten Mapia Raya tersebut merupakan keinginan dari beberapa ‘poro bibi’ yang gagal membagun Kabupaten induk Dogiyai yang baru saja berdiri tahun 2008 dari kabupaten Nabire.

Menurut Pugiya, sejumlah pihak yang sedang berjuang keras hendak hadirkan Kabupaten Mapia Raya itu hanya karena haus uang, haus jabatan dan haus darah masyarakat setempat lebih khusus darah masyarakat Meeuwodidee.

“Dengan tegas kami menolak pemekaran Mapia Raya. Sejauh ini kabupaten induk [Dogiyai] pun belum berjalan baik serta pembangunanya belum terisi beres. Padahal Kabupaten Dogiyai sudah berumur 13 tahun . Untuk itu, setidaknya harus benahi pemekaran induk dulu. Mengapa harus memekarkan Kabupaten Mapia Raya? Sedangkan instruksi dari Bapak Gubernur Papua, Lukas Enembe sendiri pun ada batasan-batasan pemekaran,” ujarnya melalui keterangan yang diterima wagadei.com, Rabu [24/6/2020].

Saat ini kata dia, dua pucuk pimpinan di daerah Dogiyai yang sedang berjuang keras dengan harapan besar untuk merebut posisi jabatan dalam pemerintahan Kabupaten Mapia Raya itu, bahkan sampai sudah buat struktur pemerintahan atas nama dan versi pihaknya yang sedang mereka berjuang.

“Dan kami yang menolak akan hadirnya (DOB) Kabupaten Mapia Raya itu merasa menghalangi usaha keras kalian yang sudah lama kalian berjuang dan berjalan sampai saat ini Sabtu 23 Juni 2020, sudah bakar batu, ternak babi kurang lebih 20 ekor di lapangan Gerardus Tigi, Bomomani, Distrik Mapia,” ungkap dia.

Tapi, langkah ini pihaknya mengakui tetap lakukan terus untuk menolak akan hadirnya DOB tersebut.

Menurut Pugiye, oknum-onum itu diminta untuk harus buka mata besar-besar, lebar-lebar dan lihat baik-baik, apa yang sedang dan dialami oleh warga Mapia dan lebih khusus daerah Meeuwodide saat ini.

“Kami sudah dan sedang jadi dikorbankan termasuk keluarga dan orang-orang okunum-oknum pejuang Kabupaten Mapia Raya itu juga,” katanya.

Ia menyebut, daerah Tota Mapia sangat paham para pejuang tersebut melancarkan berbagai cara yang baru untuk menggeserkan warga pribumi.

“Jadi, kami sudah alami seribu satu macam cara sadis oleh Pemerintah Indonesia melalui berbagai cara pemerkosaan terhadap pria & wanita, perampokan harta benda, pembunuhan brutal, penganiayaan. perampasan dan lainnya,” katanya.

“Semua ini kami sudah alami, tapi mereka para pejuang pemekaran tetap selalu dan sedang berusaha serta membuat jalan lebar-lebar untuk menambah dan mendatangkan semua bentuk kekerasan dan malah petaka yang saya kemukakan di atas ini,” ucapnya.

Lanjut Pugiye, pihaknya ikut mendukung atas keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, bahwa pemekaran yang dilakukan di Papua tidak sesuai prosedur yang ada.

“Kami mendukung keputusan dari Bapak Gubernur ini. Mudah-mudahan tidak ada pemekaran kabupaten dan sejenisnya di Papua ini,” kata Pugiye.

Lanjut , berdasarkan latar belakang dan masalah tersebut di atas ini, pihaknyapun dengan tegas menyikapi pemekaran DOB Mapia Raya yang tertuang dalam tiga poin berikut di bawah.

Yang pertama, mengapa Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa S.IP dan wakil Bupati Oskar Makai SH bisa keluarkan surat rekomendasi pemekaran Kabupaten Mapia Raya tanpa mengindahkan instruksi Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Yang kedua, UUD No.129 Tahun 2011 Bab III Pasal 3 tidak menjamin agar pemekaran DOB Mapia Raya yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu.

Ketiga, Pemekaran bukan solusi untuk merubah nasip segalanya, tetapi pemekaran merusak Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Stevanus Magai, mahasiswa asal Mapia di Makassar mengatakan, rakyat Mapia ingin mau hidup seribu tahun di alam bebas Tota Mapia tanpa pemekaran. Karena mereka tahu bahwa DOB adalah salah satu genosida cyber negara secara tersistematis dan tersturuktur bagi kami berkulit hitam dan berambut keriting di tanah West Papua lebih khusus wilayah Tota Mapia

“Kita sudah pastikan juga bahwa rakyat bisa hidup dan mempertahankan kehidupan mereka tanpa pemekaran,” ujarnya.

Lanjut, Magai bahwa sudah secara pasti dan otomatis setelah pemekaran itu dimekarkan rakya Mapia akan di perhadapkan dengan monjon senjata militer kolonial Republik Indonesia karena hal itu, sudah menjadi budaya bagi negara terutama TNI dan Polri.

Mahasiswa lainnya, Antonius Boma menyatakan Pemerintah Kabupaten Dogiyai bersama intelektual Tota Mapiha jangan gelisa karena jabatan dan haus karena uang.

“Coba kalian pikirkan manusia itu duluh. Karena manusia adalah maklup yang paling muliah di mata Allah. Hal yang tak bisa kita pungkiri bersama setelah pemekaran itu jadi semua aktivitas akan rakyat hendak mau lakukan mereka akan trauma,” kata dia.

“Kenapa karena di mata militer kolonial Indonesia memandang rakyat Papua OPM, KKB, dan KKBS berdasarkan alasan di atas itu rakyat Mapia yang hendak mau hidup mereka akan ditangkap, dibunuh, disiksa, dihina, diolok. Buktinya di Dogiyai, Deiyai, Paniai dan kabupaten lainnya,” ungkapnya. [*]

Reporter: Enaakidabii Carvalho
Editor: Uka Daida

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares