Mahasiswa Meepago di Manokwari tegas tolak DOB Mapia Raya

Manokwari, [WAGADEI] – Adanya isu pemekaran aaerah otonomi baru atau DOB bernama Mapia Raya dari Kabupaten induk Dogiyai yang sedang digencarkan oleh para elit tertentu akhirnya mahasiswa Meepago yang sedang menimba ilmu di Manokwari tegas menolak.

Penolakan ini dikukuhkan melaui diskusi yang dirangkul dari tim patroli Meepago.

Bagi mahasiswa Meepago, adanya pemekaran DOB just akan membuka isolasi daerah. Pihaknya menilai dampaknya sangat terancam bagi alam dan manusia yang ada di wilayah Mapia. Mapia merupakan jantung Meepago, di san tersembunyi berbagai hal yang penuh misteri.

Asel Dogomo, salah satu mahasiswa Meepago asal daerah Mapia bahwa sementara ada Kabupaten Dogiyai saja kali Mapia sudah tercemar sampah sehingga habitat yang ada di kali dan hewan yang ada di sekitarnya semua hilang punah.

“Apalagi hadirkan Kabupaten Mapia Raya itu PT, dan CV yang akan masuk pasti merusak hutan besa. Maka pemekaran Mapia Raya kami nyatakan tolak, tidak ada gunanya,” katanya kepada wagadei.com, Senin, [22/6/2020] usai pertemuan.

Tahun 2001 pemerintah pusat memberikan Otonomi Khusus [Otsus] untuk mensejahtrakan masyarakat Papua yang berbasis ekonomi rakyat, tetapi realitanya pembangunan tidak secara menyeluruh. “Semuanya dinikmati oleh elit politik, di atas jeritan jelata kecil,” ucap dia.

“Tidak ada lagi terjadi DOB di wialayah Meepago terutama Mapia Raya. Sebab kami melihat daerah kaya ini tidak layak dihadirkan. Pemekaran ini mengarah ke kehancuran ekonomi rakyat dari persaingan luar. Oleh sebabnya, kami mahaiswa berharap kepada pihak-pihak yang berwenang terutama kepada MRP, DPRD dan bupati mengambil kebijakan untuk penolakan,” ungkapnya.

Selain itu, Marten Goo sekertaris Tim Patroli Meeuwo yang juga pengarah diskusi penolakan pemekaran mangatakan, kabupaten induk Dogiyai justru banyak terjadi pelbagai macam persoalan mulai dari sosial, HAM, dan pembangunan yang sudah terjadi belum selesaikan sampai saat ini.

“Kantor pemerintahan saja masih sewa atau kontrak rumah warga, apalagi mau mekarkan satu kabupaten itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maka elit politik jangan minta pemekaran,” kata Goo.

Menurut dia, inisiatif segelintik orang yang mengutamakan kepentingan jabatan, haus harta kekayaan lalu berupaya menghadirkan DOB pemekaran desa, distrik kabupaten serta provinsi tersebut segera hentikan lalu bangun yang ada. [*]

Reporter: Yosea Douw
Editor: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares