Pemkab Deiyai dan kasus korban anti rasis di Deiyai

Oleh: Yos Iyai

APA keputusan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai? Apa yang telah dibuat dalam menangani kasus ini? Bagimana sikap Pemkab terhadap pihak-pihak yang membantu menyelesaikan kasus ini, dan sebagainya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, dapat kami tulis atas dasar tiga point berikut;

Pertama: Undangan atau seruan kembali aksi pada hari Rabu, 28 Agustus 2019 adalah bukan dari Front Anti Rasis [FRAR], namun dari Pemkab Deiyai. Seruan ini disampaikan pada penghujung aksi di halaman kontor bupati Senin, 26 Agustus 2019 dengan alasan karna hari itu Bupati Deiyai Ateng Edowai tidak ada di tempat dan akan dipastikan hari Rabu pekan depan, pimpinan daerah akan menerima aspirasi rakyat.

Kedua: Setelah diundang dan diserukan oleh Pemda pada hari Senin, massa aksi kembali melakukan demonstrasi pada hari itu sesuai dengan seruan Pemda dan berakhir ricuh, hingga memakan korban jiwa, juga yang lain mendekam di penjara.

Ketiga: Rakyat yang mendekam di penjara hingga berakhir pada putusan Pengadilan Negeri Nabire dengan bebas sebagai korban, bukan pelaku.

***
Hal ini benar-benar disaksikan oleh alam dan manusia terutama massa aksi pada hari itu halaman kantor Bupati yang berlokasi di Tigidoo pada kesempatan yang diberikan kepada pemerintah atau setelah perwakilan legislatif menanggapi aspirasinya untuk sampaikan tanggapan atas aspirasi yang tengah disampaikan.

Bahwa, pihak pemerintah saat itu diwakili oleh Wakil Bupati Deiyai Hengki Pigai menyatakan; “Aspirasi akan di terima oleh Bupati sendiri pada hari Rabu, 28 Agustus 2019 dan massa dapat kembali pada hari Rabu. Pihaknya akan memastikan Bupati sebagai atasannya hadir di tempat itu”.

Hal ini dapat membuktikan bahwa yang mengundang dan yang punya inisiatif atas terlaksananya aksi kedua adalah Pemerintah Kabupaten Deiyai, bukan Front Rakyat Anti Rasisme (FRAR) Deiyai.

Dengan demikian yang bertanggung jawab penuh di hari kedua adalah pihak yang mengundang massa, serukan aksi, juga punya inisiatif aksi.
Aksi pada kesempatan itu berakhir ricuh. Memakan korban pihak masyarakat juga TNI dan Polri. Data korban detailnya pasti ada di Komnas HAM, karena utusan perwakilan Komnas HAM sempat turun lapangan beberapa hari kemudian. Ada 14 orang masyarakat yang ditahan oleh Kepolisian di Rumah tahanan polres Paniai.

Lima orang dari 14 orang tersebut dikeluarkan oleh pihak Kepolisian Resort Paniai dengan alasan tidak jelas, itu setelah beberapa hari setelah ditahan. Sementara sembilan lainnya menjalani proses hukum.

Sembilan orang ini menjalani masa tahanan di Rutan Polres Paniai selama tiga bulan lamanya. Dipindahkan ke Rutan Polres Nabire untuk tiga orang dan enam orang lainnya dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Nabire.

Setelah seminggu dengan alasan keamanan di bawah ke Jayapura. Setelah mendekam di Jayapura selama beberapa minggu, dipindakan lagi ke Nabire.

Dalam kondisi ini Bupati dan Wakil Bupati yang punya inisiatif juga ide mengundang aksi Rabu, 28 Agustus 2019 ke halaman kantor mereka, sama sekali tidak ada komunikasi kepada keluarga tahanan, korban, pihak penasehat hukum yang akan mendampinya rakyatnya dalam sidang-sidang pengadilan atau dengan jaksa dan hakimnya. Itupun semua tidak.

Yang ada hanya berkomentar kosong di media massa.

*] Salah satu korban anti rasis Deiyai

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares