Pemkab Nabire diminta segera pulangkan warga tak berKTP Nabire

Deiyai, [WAGADEI] – Sekretaris fraksi Membangun Papua DPR Papua, Alfred Freddy Anouw mengaku menyesal atas tindakan kurang tegas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam pembatasan sejumlah kendaraan yang bepergian yang keluar dan masuk dari Wasior, Provinsi Papua Barat ke Nabire, Provinsi Papua.

Kepada wagadei.com, Minggu, [19/4/2020] Anouw sampai sejauh ini entah roda dua maupun roda empat masih ramai dan lancar.

“Sehingga saya menghimbau dan meminta kepada Pemda Nabire dan Polres Nabire agar kendaraan yang berplat Papua Barat dihentikan atau ditangkap saja yang sedang beroperasi di Nabire,” ujar Anouw.

Karena menurutnya, di Papua Barat telah diketahui bahwa belum dilakukan lockdown dan sedang marak dengan orang-orang yang terinfeksi Covid-19.

“Maka dengan tegas saya meminta kepada Pemerintah Kabupaten Nabire maupun Pemprov Papua agar segera pulangkan orang-orang di Nabire dan Papua yang tidak memiliki KTP Nabire maupun Papua umumnya,” ungkap dia.

Sebelumnya, Kamis, (16/4/2020) para Bupati se Meepago telah sepakat agar penutupan sementara akses jalan darat dari Kabupaten Bintuni, Papua Barat ke Nabire selama dua pekan kedepan.

Sekretaris Asosiasi Bupati Meepago, Yakobus Dumupa selaku Bupati Dogiyai mengatakan, pihaknya sepakati pencegahan Covid-19 yang bisa menyebar ke Nabire dan selanjutnya ke pedalaman salah satunya melalui jalan darat Wasior ke Nabire.

“Oleh karena jalan raya dan jembatan dari Wasior ke Nabire harus diputus total,” ujarnya. [*]

Reporter: Abeth A. You

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares