Otsus gagal: Kembalikan kuasa penuh kepada rakyat Papua untuk memilih

Oleh: Makiimee Gamoye

TERLIHAT jelas bahwa penjajahan terhadap rakyat Papua sangat terstruktural dan tersistematis. Penjajahan terhadap rakyat Papua sangat vertical. Dalam menjajah rakyat Papua, pemimpin tertinggi [Presiden Indonesia] terlibat penuh dalam merancang kejahatan bagi rakyat Papua.  Bukti nyata adalah presiden Indonesia [Ir. Joko Widodo], melakukan pertemuan terbatas dan tertutup untuk merangcang kejahatan, ialah “perpanjangan otsus”. Sebagaimana tertera dalam undang-undang Otsus pasal 77 yang  disampaikan oleh Majelis Rakyat Papua dalam menanggapi tindakkan Presiden yang tidak melibatkan rakyat Papua, rakyat Papua sendiri sangat kecewa dan meminta kepada Presiden Jokowi untuk memberikan hak penuh kepada rakyat Papua untuk menentukan pilihan antara: memperpanjang Otsus atau Merdeka.

Otsus telah berakhir

Otsus berakhir tahun 2021 sesuai perjanjian. Negara Indonesia menawarkan Otsus agar Papua tidak merdeka. Otsus dimaksudkan untuk membangun Papua, baik manusia maupun tanahnya. Tujuan awal diberlakukan undang-undang Otsus bagi rakyat Papua, supaya martabat orang Papua diangkat dan menjadi setara dengan rakyat [manusia] lain di dunia, sekurangnya manusia Indoensia.

Apakah tujuan pemberlakuan Undang-undang Otsus tahun 2001 ini telah berhasil? Pertanyaan ini menjadi dasar melihat kesuksesan dan kegagalan Otsus.  Dalam beberapa penelitian, rakyat Papua termasuk masyarakat termiskin Indonesia. Artinya, “Otsus telah gagal”. Dalam berbagai  media dengan cara dan gayanya masing-masing, secara individu juga kolektif mengatakan bahwa menang Otsus gagal total. Yang lebih radikal adalah rakyat berdemo dengan membawa “peti mayat”, bahwa Otus telah gugur, mati dan tidak berlaku lagi untuk rakyat Papua.

Secara nyata Otsus memang telah gagal. Kegagalan ini diketahui oleh rakyat Papua sendiri. Karena itu rakyat Papua menolak untuk diperpanjang. Beberapa waktu lalu, Preside Jokowi membuat rapat terbatas, atau rapat tertutup untuk memperpanjang Otsus adalah “usaha kejahatan kemanusiaan” bagi rakyat Papua. Pemimpin Negara tidak mematuhi undang-undang Otsus tahun 2001, sekaligus menunjukkan bahwa Negara Indonesia bukanlah Negara demokrasi. Untuk memperpanjang atau menolak Otsus, kewenangan penuh ada di  tangan rakyat.

Rakyat Papua menentukan Pilihan sendiri

Presiden membuat rapat terbatas untuk memperpanjang Otsus adalah kekerasan kemanusiaan. Hanya demi kekayaan Papua. Jokowi sebenarnya tidak suka manusia Papua. Perpanjangan Otsus adalah usaha pemusnahan rakyat Papua. Jokowi mau mempertahankan Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun sayangnya niatnya tidak murni, yakni untuk kepentingan ekonomi. Manusia Papua ditembak mati demi mengambil kekayaan [emas] Papua, sebagaimana sedang terjadi di Tembagapura akhir-akhir ini. Uang Freeport beli senjata untuk kembali membunuh rakyat Papua yang adalah pemilik ulayat area tambang PT. Freeport.

Rakyat menilai perpanjangan Otsus dari pihak Pemerintah Pusat adalah penghianatan pada kemanusiaan Papua. Rakyat Papua meminta supaya rakyat sendiri menjadi penentu utama. Membiarkan rakyat Papua untuk memilih, apakah diperpanjang atau diberhentikan hingga tahun 2021 sesuai perjanjian, lalu memimilih alternatif lain. Jika Jokowi memaksakan untuk memperpanjang  Otsus artinya Jokowi membunuh rakyat Papua paling sadis, halus dan paling jahat. Dengan demikian, memperpanjang Otsus sama artinya, Jokowi penjahat. Di mana menggunakan kuasa kepemimpinan untuk membunuh rakyat tak berdaya.

MRP bubar!

Rakyat Papua meminta kepada Majelis Rakyat Papua [MRP] untuk bubar tahun 2021. MRP telah lama menjadi kaki tangan NKRI, berjuang untuk kesejahteraan rakyat Papua, namun pada akhirnya gagal. MRP dipergunakan oleh Negara menjadi alat penindas bagi rahkyat Papua. Penjajahan MRP lebih sadis daripada pembunuhan atau pembantaian militer Indonesia.

Sudah saatnya MRP bubar  jika menyadari dirinya sebagai manusia Papua yang sedang dibodohi Negara dengan dana Otsus. Sejauh diamati, selama ini Undang-undang Otsus yang ditulis, didokumentasikan lain dari praktek di lapangan. Karena itu “MRP bubar!” Kenadiran  MRP tiada gunakanya bagi rakyat, selain hanya menambah duka dan derita, kematian dan kepunahan.

*] Penulis adalah pegiat sosial politik dan ekonomi di tanah Papua

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares