PH sampaikan nota pembelaan, besok sidang putusan 6 terdakwa kasus Deiyai

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Persidangan maraton yang dijalani enam terdakwa kasus aksi anti rasisme deiyai pada tanggal 28 Agustus 2019 berlanjut. Hari ini, Selasa, [17/3/2020] agendanya adalah penyampaian nota pembelaan [pledoi] terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum [JPU].

Enam terdakwa yang dituntut JPU satu tahun penjara dikurangi dnegan masa tahanan adalah Simon Petrus Ukago, Melianus Mote, Juven Pekei, Andreas Douw, Stefanus Goo, dan Alex Pakage. Keenam pemuda Deiyai ini diancam pidana Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Darurat No 12 Tahun 1951 dan Pasal 212 KUHP.

Dalam persidangan yang berjalan secara terbuka, angota penasehat hukum (PH), Oktovainus tabuni menyampaikan pembelaan terhadap keenam kliennya tersebut.

Dalama nota pembelaan, Tabuni menuturkan pada prinsipnya keenam terdakwa adalah ‘korban kekerasan Polisi yang ditersangkakan oleh penyidik Kepolisian Resort Paniai’. Fakta hukumnya tercermin dalam kronologi demostrasi damai yang dilakukan oleh Front Rakyat Anti Rasisme pada tanggal 26 Agustus 2019 dan dilanjutkan pada tanggal 28 Agustus 2019 sesuai anjuran Pemerintah Kabupaten Deiyai. Fakta korban pada pihak aparat kemanan baik anggota TNI maupun anggota Polri merupakan kejadian yang terjadi di luar pagar kantor Bupati Kabupaten Deiyai di mana terdakwa dan massa aksi anti rasisme Deiyai lainnya berada dalam pagar kantor Bupati Kabupaten Deiyai berjarak antara kantor Bupati dan tempat kejadian kurang lebih 500 meter.

“Terlepas dari itu, pada saat kejadian tersebut terdakwa dan massa aksi anti rasis yang berada dalam pagar kantor Bupati Kabupaten Deiyai sedang fokus menunggu pemenuhan janji Pemerintah Kabupaten Deiyai. Berdasarkan fakta di atas sehingga sungguh sangat tidak masuk akal jika keenam terdakwa dituduh melakukan tindakan sebagaimana dalam surat dakwaan saudara JPU,” ungkap Otovianus Tabuni.

Dengan demikian, kata dia, proses hukum terhadap para terdakwa wajib diperhatikan secara seksama berdasarkan fakta hukum. Sebab jika Hakim Tunggal PN Nabire tidak memperhatikannya, maka proses hukum ini akan terjebak dalam skenario ‘kriminalisasi terhadap massa aksi anti rasisme Deiyai’ yang sedang dilakukan oleh aparat Kepolisian Daerah Papua dengan maksud untuk mematikan ‘gerakan anti rasisme’ yang dilakukan oleh seluruh masyarakat Papua, pasca tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di kota studi Surabaya pada tanggal 16 Agustus 2019 dan 17 Agustus 2019 lalu.

“Bahwa terdakwa Simon Petrus Ukago tidak pernah menggunakan anak panah menembak aparat Kepolisian yang berada di sekitar kantor Bupati pada tanggal 28 Agustus 2019. Saat terdakwa Andreas Douw, melarikan diri hingga di depan kantor Bappeda Kabupaten Deiyai terdakwa terkena tembakan di bagian dada dan selanjutnya terdakwa tidak sadarkan diri selama satu hari satu malam. Terdakwa Juven Pekei bilang selama ini warga memegang anak panah tanpa izin ke pihak kepolisian karena anak panah adalah bagian dari budaya masyarakat adat suku Mee, dan saksi mengatakan terdakwa dan masa aksi dalam tali komando adalah korban. Terdakwa Melianus Mote, setelah Bupati Deiyai tiba di kantor Bupati selanjutnya beberapa menit kemudian terlihat anggota kemanan menembak gas air mata. Karena terdakwa mata pedis sehingga terdakwa tiarap ke atas lantai dan anak panah lepas dari tangan terdakwa. Terdakwa tidak perna menggunakan anak panah menembak aparat kepolisian yang berada disekitar kantor bupati pada tanggal 28 Agustus 2019. Terdakwa Steven Goo, saat melarikan diri hingga di depan kantor Bapeda Kabupaten Deiyai terdakwa terkena tembakan di bagian dada. Terdakwa Alex Pakage tidak pernah menggunakan anak panah menembak aparat kepolisian yang berada di sekitar kantor Bupati pada tanggal 28 Agustus 2019 dan saat mengikuti saksi menggunakan pakaian adat dan membawah anak panah,”tuturnya.

Pernyataan tersebut, kata dia diperkuat dengan keterangan saksi Yos Iyai, Petrus Badokapa selaku Ketua DPRD Deiyai dan AlfretPakage, mantan anggota DPRD Deiyai bahwa saksi mengetahui anggota polisi menembak gas air mata dan ada korban dari masyarakat sipil yang berjatuan di halaman kantor bupati Deiyai, selama ini warga memegang anak panah tanpa ijin ke pihak kepolisian karena anak panah adalah bagian dari budaya masyarakat adat mee, dan saksi juga mengatakan terdakwa dan masa aksi dalam tali komando adalah korban.

“Fakta tuduhan mengada-ada terlihat juga melalui tindakan saudara JPU menghadirkan saksi Habelino Sawaki, saksi Zukarnaen Zainal Sommeng, saksi Melkyanus Sroyer di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai saksi. Padahal ketiga saksi tidak ada dalam berkas perkara para terdakwa. Hal ini semakin menguatkan fakta tuduhan kepada enam terdakwa merupakan tindakan yang mengada-ada yang dilakukan saudara Jaksa Penuntut Umum,” ungkapnya.

Pengacara hukum meyakini, mempercayai dan meyimpulkan bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, keenam terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dituntutkan kepadanya

“Untuk itu menyatakan enam terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Menyatakan keenam terdakwa bebas dari segala dakwaan jaksa penuntut umum,” katanya tegas.

Pihaknya juga memerintahkan keenam terdakwa untuk direhabilitasi dan dikembalikan pada harkat dan martabatnya, mengembalikan barang bukti kepada keenam terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada Negara.

“Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya [ex aquo et bono],” ucapnya.

“Majelis hakim yang agung, persidangan ini adalah peristiwa yang kelak akan dicatat oleh sejarah. Kami, para penasihat hukum terdakwa, akan ditulis sejarah sebagai pembela orang baik. Jaksa penuntut umum akan ditulis pula oleh sejarah sebagai penuntut orang yang tidak bersalah. Sejarah telah memperlihatkan semua hal tentang kemungkaran, kekejaman, kebijaksanaan, kebaikan, serta keadilan di mana semua orang dapat bercermin. Dan kini tiba giliran majelis hakim yang akan menentukan arah sejarahnya sendiri. Hendak dikenang sebagai hakim yang baik, arif lagi bijaksana atau direkam sejarah sebagai hakim yang menghukum orang baik dan tidak bersalah,” ungkapnya.

Majelis Hakim Erenst Jannes Ulaen, SH, MH mengatakan, sidang putusan atas enam terdakwa akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Sidang putusan lusa ya, hari Kamis, (19/3/2020),” ucapnya. [*]

Reporter: Abeth A. You
Editor: Admin

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *