Berbagai pihak tolak kehadiran Mapolres Dogiyai, Bupati pilih diam diri

Dogiyai, [WAGADEI] – Satu pekan belakang ini berbagai pihak menolak rencana kehadiran Polres Dogiyai yang diisukan akan menempatai kantor Bupati yang telah dibangun mendiang Bupati Herman Auwe yang berlokasi di Degeidimi, persis di perbatasan antara Kamuu dan Mapia.

Mereka yang menolak adalah DPRD Dogiyai, anggota DPR Papua, Dewan Adat, pemilik hak ulayat, dan solidaritas rakyat peduli budaya Mee di Dogiyai. Pihaknya menolak atas berbagai persoalan diantaranya belum ada kesepakatan antara semua pihak, lokasi tersebut dikasih untuk pemerintah bukan Kepolisian, bahkan secara sepihak tanpa ada keterlibatan pihak legislatif.

Wakil Ketua I DPRD Dogiyai, Simon Petrus Pekei mengatakan, pihaknya belum pernah ada pembahasan antara pihaknya dengan eksektif  atas rencana kehadiran Polres tersebut, sehingga terkesan ada inisitif sendiri dari eksekutif saja.

“Jadi itu keinginan Bupati saja, bukan bersama dengan kami dari DPRD,” ujar Simon Petrus Pekei, Rabu, [18/3/2020].

Ketua Komisi A DPRD Dogiyai, Agustinus Tebai bilang pihaknya masih menghargai keinginan masyarakat setempat terutama pemilik hak ulayat bahwa tanah yang dibangun kantor Bupati itu diperuntukann untuk siapa.

“Mari kita dengar sama-sama dari pemilik hak ulayat Degeidimi bahwa tanah itu diberikan kepada siapa, apakah pemerintah untuk bangun kantor Bupati ataukah untuk Kepolisian?,” katanya bertanya.

Ketua Dewan Adat Mee Kamuu – Mapia, Germanus Goo menegaskan lokasi yang hendak ditempati Kepolisian memiliki riwayat bermasalah karena lokasi itu merupakan tanah keramat yang boleh seorangpun berani mengorek.

“Apalagi saya punya masyarakat ini aman-aman saja, kalau mereka ributpun pasti ada sesuatu yang menurut mereka tak baik. Maka perlu ada tingkat kordinasi dengan berbagai pihak untuk menuntaskan persoalan ini,” katanya.

Ia juga menegaskan, pihaknya tetepa tolak kehadiran Polres sebab dogiyai bukan daerah konflik . “Jadi tidak boleh seenaknya Bupati memberikan izin dan menyerahkan tempat itu untuk Polisi,” ucapnya.

Anggota DPR Papua utusan dari Dogiyai, Alfred Freddy Anouw meminta kepada DPRD dan Bupati agar mengutamakan keluhan masyarakat setempat, sebabdirinya telah mengetahui bahwa keinginan warga telah menolak kehadiran Polres dan Dandim di Dogiyai.

“Bupati,Wakil Bupati, 25 orang DPRD juga anak asli Dogiyai. Setiap persoalan yang terjadi di Kamuu dan Mapia harus diselesaikan oleh sendiri. Untuk apa mau menerima kebijakan pusat yang akan datangkan Polres?,” ungkapnya.

Untuk menyikapi reencana kehadiran Polres, Anouw meminta pimpinan daerah harus keluarkan pernyataan resmi agar diketahui semua pihak.

Ferdinan Tagi, pemilik hak ulayat Degeidimi menegaskan, pihaknya tekah menyerahkan lokasi tersebut kepada pemerintah guna mendirikan bangunan milik pemerintah setempat. Sehingga diminta agar pemerintah digunakan sebaik mungkin.

“Kapan mau bahagiakan masyarakat, kalau kami dijadikan mainan oleh pemerintah. Kalau kantor Bupati ini diserahkan oleh Polri maka tanah itu kami akan tarik kembali, itu tanah milik kami bukan milik Bupati dan  Polri,” ucap Tagi.

Goo Benni, kordinator solidaritas peduli budaya Mee di Dogiyai mengatakan,  jalan trans Papua yang berjarak 200 km antara Nabire dan Dogiyai sudah bagus dan teraspal, tak seburuk dulu, Jalan terjal dan jurang. Kini sudah bagus dan kecepatan tempuhnya hanya membutuhkan lima jam sehingga fungsi keamanan Kepolisian dalam pengawasan, pengontrolan dan pengamanan dapat dijalankan di bawah Mapolres Nabire.

“Kriteria menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 point h, untuk pemmbentukan Polres paling sedikit membawahi empat wilayah hukum Polsek. Point ini masyarakat Dogiyai menilai bahwa Dogiyai hanya dua Polsek sehingga tidak memenuhi syarat. Lagi pula, masih belum ada Polsubsektor,” ungkap Goo.

Menurut dia, pasal 5 Ayat 1 point i, masyarakat menilai bahwa sekalipun pimpinan esekutif mendukung tetapi pimpinan legislatif dan pimpinan masyarakat adat belum memberikan dukungan. “Hal ini masyarakat Dogiyai dari 79 Kampung semua menolak, masyarakat Dogiyai, Menolak Pembentukan kesatuan Mapolres di Dogiyai

Kami menyampaikan kepada masyarakat Dogiyai tidak serahkan dan menjual tanah kepada siapa pun orangnya,” ucapnya.

“Sampai hari ini,  Polsek Kamuu dan Polres Nabire belum memiliki tanah seluas lima hektar di Dogiyai untuk memenuhi persyaratan pembentukan kesatuan status kesatuan kewilayahan. Tanah yang ada di Dogiyai hanya milik masyarakat adat di Dogiyai,” kata dia.

Bupati Dogiyai Yakobus Dumupa yang dikonfimasi wagadei.com selama tiga hari melalui telpon, SMS, WhatsApp secara bertubi-tubi tak memberikan respon dengan baik.

Hanya ada balasan melalui SMS pada Selasa, [17/3/2020] pukul 19.17 WP dengan bunyi ‘Nanti saya kirim di WA supaya jelas’.

Wartawan wagadei.com bahkan menunggu hingga hari berikutnya, bahkan terus mengingatkan namun tak ada balasan satupun padahal sms terkirim, pesan WA dilihat dan telpon berdering. [*]

Reporter: Abeth A. You

765 kali dilihat, 5 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares