DPRD Deiyai tegaskan 6 terdakwa bebaskan demi hukum

Nabire, [WAGADEI] – Enam terdakwa kasus aksi anti rasisme Deiyai yang dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) satu tahun penjara, dinilai tak mendasar. Soalnya dakwaan pasal 2 UU 12 tahun 1951 tentang kepemilikian senjata bukan hanya dibawah oleh keenam pemuda tersebut.

“Kami tegaskan harus bebaskan enam pemuda itu karena bukan hanya mereka saja yang memiliki dan membawa anak panah saat aksi tanggal 28 Agustus 2019 lalu. Itu semua orang bahkan ribuan peserta aksi memiliki dan membawa anak panah,” ujar Ketua DPRD Deiyai sementara kepada wagadei.com akhir pekan kemarin.

Menurut dia, jika pasal dakwaan dari JPU itu tak direkayasa maka diharapkan bisa membuktikan kebenaran di meja hukum demi menjaga wibawa institusi dan negara Indonesia.

“Kalau anak panah dan busur itu dirampas atau diambil dari tangan keenam terdakwa, maka kami harap buktikan di persidangan. Jangan hanya bilang mereka membawakan alat tajam. Pernyataan begini sangat diragukan,” ucapnya.

Ketua fraksi PKB DPRD Deiyai, Naftali Magai meminta kepada semua masyarakat yang selama ini tak bosan-bosan turut menyaksikan setiap persidangan agar terus mengawal hingga akhir putusan.

“Juga rekan-rekan DPRD agar kita sama-sama kawal perkara di pengadilan ini. Kita tak boleh bosan-bosan. Karena kehadiran kita di setiap persidangan ini justru memberikan angin segar kepada jaksa, hakim, dan pengacara,” ujar Magai.

Ia harapkan persidangan pada waktu mendatang agar hakim jelih melihat persoalan sesungguhnya. “Saya mau ingatkan, persoalan yang diperkarakan adalah yang terjadi tanggal 28 Agustus, bukan tanggal 26 Agustus,” ucapnya. [*]

Reporter: Abeth A. You

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares