JPU tuntut 6 terdakwa kasus Deiyai 1 tahun penjara, PH: Kami akan lakukan pledoi

Nabire, [WAGADEI] – Enam terdakwa kasus aksi anti-rasisme Deiyai, 28 Agustus 2019 di halaman kantor Bupati Deiyai dituntut hukuman penjara satu tahun dan denda oleh Jaksa Penuntut Umum [JPU].

Tuntutan ini dibacakan oleh jaksa pada sidang lanjutan kasus ini digelar di Pengadilan Negeri [PN] Nabire, Jumat [6/3/2020] sore dengan agenda pembacaan tuntutan.

Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum [JPU] menuntut keenam terdakwa secara terpisah-pisah sesuai berkasnya masing-masing.

Kasi Pidum PN Nabire, Toto Harmiko, SH menjelaskan JPU menjerat ketiga terdakwa dengan hukuman yang sama yakni pasal 2 UU 12 tahun 1951 tentang kepemilikian senjata dan melakukan tindakan kekerasan pada tanggal 28 Agustus 2019 lalu.

Dalam tuntutan, JPU menuntut keenam terdakwa dengan tuntutan 1 tahun penjara dikurangi masa tahanan.

“Enam terdakwa atas nama Melianus Mote, VA, Stefanus Goo, Alex Pakage, Simon Petrus Ukago, Andreas Douw, dan Juventus Pekei, kami tuntut satu tahun penjara,” katanya saat bacakan tuntutan.

Setelah JPU membacakan tuntutan, hakim tunggal memberikan kesempatan kepada masing-masing terdakwa dan Penasehat Hukum [PH] Setelah berdiskusi akhirnya terdakwa dan PH bersepakat untuk mengajukan Nota Pembelaan atau Pledoi untuk menanggapi tuntutan tersebut.

Sidang berjalan sekitar 30 menit. Selepas jalannya sidang, enam terdakwa langsung dibawa petugas kembali ke ruangan tahanan khusus untuk dibawa kembali ke Lapas Nabire.

Atas tuntutan itu, Pengacara Hukum enam terdakwa, Emanuel Gobai, SH, MH mengatakan, pihaknya akan melakukan Nota Pembelaan atau Pledoi dalam waktu dekat.

“Untuk enam terdakwa ini kami akan lakukan pembelaan terhadap klien kami pada 17 Maret 2020 mendatang,” ujar Gobai.

Hakim ketua, Erenst Jannes Ulaen, SH, MH meminta agar JPU maupun PH agar komitmen waktu secara bersama agar perkara tersebut segera selesaikan.

“Saya harap dalam waktu dekat perkara ini selesai ya. Kalau tidak tanggal 17 harus tanggal 18 Maret. Tidak boleh tunda,” katanya.

Hal disampaikan hakim tunggal dengan berpegang pada sidang sebelumnya yang sempat terjadi penundaan sekalipun telah ditetapkan. [*]

Reporter: Abeth A. You

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares