Dianggap langgar PP 12, Mendagri digugat anggota DPR Papua

  • Bagikan

Nabire, [WAGADEI] – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua [DPR], Nason Utty tengah menggugat Surat Keputusan [SK]  Menteri Dalam Negeri Nomor 161.91.5730 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRP di Pengadilan Tata Usaha Negara [PTUN] Jakarta.

Gugatan itu, kata Nason, SK penetapan pimpinan DPR Papua tidak berdasarkan mekanisme dan tahapan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota.

“Kami anggap SK penetapan pimpinan DPRP tidak sesuai mekanisme. Tata tertib belum selesai, kok bisa ada SK dan pelantikan. Ini cacat prosedur.  Karena itu kami gugat untuk minta dibatalkan,” ungkap Nason Utty dilansir mediaindonesia.com, Jumat, [6/3/2020].

Politisi Partai Persatuan Pembangunan [PPP] ini mengatakan, pelanggaran mekanisme terjadi di Kementerian Dalam Negeri yang mengeluarkan SK.

Selain itu, lanjut dia, Kementerian Dalam Negeri seharusnya bertindak sesuai rujukan tata tertib lama dalam kondisi belum ada pengesahan tatib baru.

“Merujuk tatib lama, pimpinan DPR harus orang asli Papua dan ini dilanggar Menteri Dalam Negeri. Kita ikuti saja bagaimana proses ini berjalan di PTUN,” ujar legislator Papua tiga periode ini.

Petugas pelayanan sidang PTUN Purwoyo mengatakan,
Gugatan ini sudah teregister dengan nomor 37/G/2020/PTUN.JKT pada 18 Februari lalu.

Agenda yang sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat pimpinan DPR Papua tidak dilakukan karena yang bersangkutan tidak hadir.

Dijadwalkan agenda pemeriksaan ulang pada Rabu pekan depan 11 Maret 2020.  [*]

Reporter: Aweidabii Bazil
Editor: Admin

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (4)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *