Terkait nasib 14 kursi DPRP, perlu penyamaan persepsi antara Papua dan Depdagri

Jayapura, [WAGADEI] – Terkait dengan nama 14 anggota DPR Papua yang tidak dibacakan SK pemberhentian saat pengambilan sumpah 55 anggota DPR Papua hasil Pemilu 2019pada 31 Oktober 2019. Menurut  Pasal 49, Perdasus 7 tahun 2016 tentang perubahan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 dimuat ‘Masa jabatan anggota DPRP yang diangkat adalah lima tahun selama periode tahun 2014-2019 dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRP yang baru mengucapkan sumpah/janji’.

John NR Gobai salah satu dari 14 orang mempertanyakan, anggota DPRP yang baru yang dimaksud apa? Apakah pengangkatan atau Pemilihan Umum? Menurut pemahaman bodoh ini pihaknya tidak jelas dan multitafsir.

Menurut Gobai, keterlambatan pengisian keanggotaan DPRP melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024 menyebabkan tidak bisanya dilantik secara bersamaan anggota DPRP melalui mekanisme pengangkatan dengan hasil Pemilu 2019 lalu.

“Sejak januari 2018 sampai jan 2019 Kemendagri telah berkirim surat kepada Gubernur Papua untuk mengambil langkah-langkah bersama DPRP dan MRP dalam hal penyusunan Raperdasus tentang tata cara pengisian keanggotaan DPRP. Namun kita melupakan yang sudah sudah tanpa harus saling menyalahkan. Karena tidak ada untungnya,” ujar John NR Gobai didampingi John Wilil, Yotam Bilasi, dan Yohanes Ronsumbre kepada wartawan di kantor DPRP, Selasa, [26/11/2019].

Ia mengungkapkan, kini kabarnya Depdagri membuat Kemendagri tentang  tentang pemberhentian, sedangkan pimpinan DPRP adalah sementara yang mempunyai kewenangan terbatas dan tidak bisa memimpin sidang Paripurna.

“Sehingga menjadi pertanyaan, dengan dasar apa jika pimpinan DPRP sementara melakukan sidang Paripurna,” ujarnya bertanya.

Rekan lainnya, John Wilil mengatakan, alangkah bijaknya jika ada penyamaan persepsi antara Pemprov Papua, DPRP , dan Depdagri terhadap Pasal 49, Perdasus 7 tahun 2016 tentang perubahan Perdasus Nomor 6 Tahun 2014 dimuat ‘Masa jabatan anggota DPRP yang diangkat adalah lima tahun selama periode tahun 2014-2019 dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRP yang baru mengucapkan sumpah/janji’.

“Bijaksananya adalah Dirjen Otda membatalkan suratnya karena pertimbangan kekhususan Papua yang tentunya berbeda dengan Provinsi yang lain di Indonesia,” kata Wilil.

Solusinya yang ditawarkan, kata dia, adalah Depdagri menggunakan kewenangan diskresi seusai dengan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Mendagri agar mengaktifkan kembali 14 kursi DPRP untuk memenuhi kekosongan hukum sampai dengan anggota baru DPRP melalui mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024 mengucapkan sumpah/janji. [*]

Pewarta: Aweidabii Bazil
Editor: Abeth A. You

385 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares