Temui Menkopolhukam, Pansus Papua DPD RI beberkan masalah serius yang dialami rakyat Papua

Nabire, [WAGADEI] – Panitia Khusus [Pansus] untuk Papua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia [DPD RI] telah menggelar audensi dengan  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  Republik Indonesia [Menkopolhukam RI], Mahfud MD di Jakarta, Senin, [25/11/2019].

Ketua Pansus untuk Papua DPD RI, Filep Wamafma mengatakan, geopolitik nasional, internasional dan regional terhadap persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat perlu disikapi secara serius oleh semua pihak. Persoalan di tanah Papua saat ini sebagai bagian dari akumalasi sejumlah persoalan mendasar yang sampai belum ada langkah-langkah strategi dari Pemerintah yang dapat menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut walaupun telah ada riset dan kajian baik yang dilakukan oleh Pemerintah, lembaga pendidikan maupun oleh lembaga sosial masyarakat tentang penyelesaian persoalan Papua.

“Walaupun demikian sampai dengan saat ini belum ada kebijakan Pemerintah yang mampu menyelesaikan akar persoalan di Tanah Papua bahkan sebaliknya kondisi sosial politik di tanah papua sampai dengan saat ini masih dalam status rawan politik dan rawan keamanan. Oleh sebab itu, DPD RI sebagai Lembaga Negara dan dengan amanat Konstitusi dan peraturan perundang-undangan telah membentuk Panitia Khusus Papua yang  terdiri dari 15 orang yang dipercayakan dalam sidang paripurna luar biasa DPD RI dalam rangka membantu Negara untuk menyelesaikan persoalan bangsa  khususnya di tanah Papua,” ujar Filep Wamafma melalui keterangannya.

Sesuai kesepakatan, kata Filep, pihaknya akan menghimpun semua data dari kelompok-kelompok baik kelompok Pemerintah di tingkat Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Adat Papua, tokoh-tokoh agama, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, akademisi, mahasiswa dan juga para intelektual Papua yang berkompetensi dalam memberikan data, informasi dan konsep dalam rangka menyelesaikan persoalan di tanah Papua yang diharapkan mampu membantu memecahkan persoalan di tanah Papua.

“Oleh sebab itu, Kemenpolhukan diharapkan dapat mendukung dan bersinergi dengan Pansus Papua dalam menyelesaikan Persoalan Bangsa khususnya persoalan yang terjadi di tanah Papua,” ucapnya.

Pansus Papua mengambil tema “Keadilan dan Kesejahtaraan“ bagi Rakyat Papua. Lanjut dia, ada beberapa hal yang menjadi fokus dari Pansus Papua diantaranya persoalan HAM masa lalu Papua pasca Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) yang sampai dengan saat ini belum ada upaya Pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang berdampak terhadap kepercayaan masyarakat Papua sehingga persoalan HAM selalu diserukan oleh baik rakyat papua, lembaga-lembaga HAM bahkan Perserikatan bangsa-Bangsa.

“Persoalan HAM di masa sekarang khususnya di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan politik. Implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus (UU No. 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua). Dam pemekaran wilayah Provinsi dan Kabupaten/kota di tanah Papua,” katanya.

Wamafma juga menegaskan, Provinsi Papua dan Papua Barat beserta rakyatnya belum menikmati dampak dari pada Otonomi Khusus (Otsus) tersebut yang mengakibatkan ketidakpercayaan rakyat Papua terhadap komitmen membangun Papua, baik pembangunan manusia maupun infrastruktur.

“Stigma yang diperoleh bagi Provinsi Papua dan Papua Barat bersama dengan masyarakat Papua pasca berlakunya Otsus adalah sebagaimana data ranking oleh BPS RI sebagai provinsi termiskin di Indonesia peringkat ke 34 dan 33 dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia,” ungkap dia.

Selain itu, lanjutnya, kesenjangan ekonomi, politik, dan hukum, diskriminasi serta perbedaan ideologi dan saling ketidakpercayaan sehingga muncul konflik yang mengakibatkan jatuhnya korban baik dari kalangan masyarakat sipil maupun kalangan TNI dan Polri akibat dari belum adanya solusi yang tepat dalam menyelesaikan persolan di tanah Papua karena masing-masing saling mempertahankan sikap “NKRI harga mati” atau “Papua Merdeka harga mati”.

“Selain kami fokus terhadap empat isu besar tersebut juga terkait dengan persoalan keadilan dan kesejahteraan, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya bagi masyarakat Papua juga akan menjadi skala prioritas yang dikembangkan dalam kerja-kerja Pansus Papua. Kami berharap Kemenpolhukam dan jajaran  dapat menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan di tanah Papua,” ungkap dia.

Pihaknya juga berharap Kemenpolhukam dapat menjelaskan secara kongkrit terhadap peristiwa 19 Agustus 2019 serta peristiwa pengungsi di Kabupaten Nduga, dan persoalan-persoaan HAM.  Pasca Peristiwa rasisme yang berdampak pada kerusuhan di Papua maupun Papua Barat juga merupakan suatu akar masalah yang membutuhkan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut yang masih tersirat dalam hati OAP.

“Kehidupan kebhinekaan dan kerukunan hidup bersama yang telah terbangun dengan baik di tanah Papua semakin hilang dengan terciptanya rasa kebencian, bahkan permusuhan antar anak bangsa. Khusus untuk kasus Nduga dan Wamena kami berharap adanya ruang dan kenyamanan bagi warga Nduga khususnya para pengungsi dan perlu tindakan-tindakan nyata agar masyarakat di Kabupaten Nduga khususnya pengungsi tidak menjadi korban serta dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dikampung halamannya,” ujarnya.

Hal mendasar lainnya, kata dia, termarjinalnya OAP dalam persaingan politik dalam pencalonan legislatif, bupati dan walikota berdampak terhadap keinginan OAP untuk membentuk partai politik lokal sebagaimana yang telah berlangsung di Aceh.

Ketentuan tersebut sesungguhnya telah diatur dalam  dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 pasal 28. Keinginan Rakyat Papua agar kepala daerah adalah orang asli Papua. “Padahal sesungguhnya jika pemerintah memiiki komitmen terhadap implementasi UU Otsus maka pasti tujuan pembangunan nasional pasti dapat terwujud,” katanya.

Lebih dari itu, masyarakat adat Papua selalu menjadi korban terhadap kebijakan investasi di Provinsi Papua dan Papua Barat khususnya investasi perkebunan sawit, HPH dan juga tambang tanpa memperhatikan kompensasi hak-hak masyarakat adat Papua. Pengabaian ini justru memanipulasi persetujuan masyarakat adat bahkan pendekatan provokatif oleh investor dengan melibatkan aparat keamanan berdampak terhadap iklim investasi yang tidak kondusif.

Yorrys Raweyai, anggota Pansus mengatakan, persoalan rasisme, pelanggaran HAM di tanah Papua, soal penyelesaian kasus dugaan pelanggaran masa lalu (Wasior 2001 dan Wamena 2003 yang berkas perkaranya telah dikembalikan pada tanggal 27 November 2018 lalu oleh mantan Jaksa Agung M.Prasetyo).

Tebai menjelaskan, soal implementasi amanat pasal 46 tentang pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di tanah Papua dengan pengertian, tugas dan fungsi yang berbeda dengan KKR yang UU-nya sudah dibatalkan oleh MK. Keinginan Presiden Jokowi yang hendak berdialog dengan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengan Pemerintah RI di tanah Papua, misalnya TPN-PB dan ULMWP.

“Pemerintah menciptakan isu-isu baru khususnya isu pemekaran yang kini diciptakan dan berdampak pada timbulnya konflik suku, antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, DPRP/MRP terhadap kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok-kelompok elit politik di tanah hal tersebut yang sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan tetapi justru menciptakan persoalan baru,” kata Raweyai.

“Persoalan di tanah Papua seolah-olah Pemerintah tidak dapat menciptakan konsep dan solusi. Sehingga yang menjadi korban dari konfilik tersebut adalah rakyat yang tidak berdosa. Suatu kerinduan dan keinginan dari rakyat Papua dalam menciptakan Papua sebagai zona damai yang telah tertanam sejak dahulu. Kini stigma bagi Provinsi papua dan Papua barat adalah sebagai wilayah konflik yang mengakibatkan penambahan pasukan yang begitu besar yang berdampak pada ketakutan masyarakat Papua,  pembungkaman demokrasi dan adanya maklumat tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum kaitan dengan aspirasi yang terkait dengan persoalan politik yang selalu disuarakan  baik oleh mahasiswa, elit politik, tokoh adat, tokoh agama dan pemerhati masalah di tanah Papua dan pelanggaran HAM di tanah Papua,” tuturnya.

Ia mempertanyakan, penyelesaiannya dan mengapa adanya pembatasan terhadap pemberitaan serta informasi terhadap pelanggaran HAM di tanah Papua, pembatasan akses lembaga-lembaga HAM Internasional. “Apakah langkah-langkah politik dan keamanan terhadap peristiwa pengungsi dan korban sipil di Kabupaten Ndunga serta korban serta pengusngsi di Wamena bagaimana langkah dan upaya menyelesaikan poitik internasional khususnya di kawasan Pasifik termasuk dengan kelompok Benny Wenda dan bagaimana masa depan Otsus Papua?,” katanya.

Yorrys mengemukakan, kebebasan dalam era demokrasi di negara yang kita cintai ini tidak begitu dirasakan oleh mahasiswa Papua. Setiap kali menyampaikan aspirasi, mahasiswa selalu dihadapkan dengan intimidasi baik oleh pihak keamanan maupun oleh Ormas reaksional.

“Bahkan stigma separatis dan makar selalu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi aksi-aksi mahasiswa baik di ibukota negara maupun di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di asrama Kamasan Surabaya. Peristiwa ini mendapat simpati oleh seluruh masyarakat Papua untuk menolak terhadap sikap rasisme dalam kehidupan kebhinekaan dan persatuan kebangsaan,” ungkap dia.

Imbasnya, mahasiswa ditetapkan oleh penyidik sebagai tindakan ‘makar’ dan kini mahasiswa Papua mendapatkan tindakan penahanan dan juga ditetapkan sebagian sebagai tersangak dan juga DPO.

‘Kami berharap Menkopolhukam dapat melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kewenangannya untuk membebaskan seluruh mahasiswa Papua yang ditahan dan melakukan pendekatan dialogis dalam rangka mendengar dan merangkul mahasiswa Papua sebagai bagian dari generasi masa depan NKRI,” katanya.

Pihaknya juga menambahkan, tuntuan para karyawan PT. Freeport Indonesia yang di-PHK yang telah memperjuangkan hak-haknya baik di Kemenpolhukam sendiri bahkan sampai ke Presiden sampai saat ini tidak ada kepastian dalam penyelesaian persoalan tersebut.

“Menyikapi adanya informasi terhadap peringatan hari ulang tahun TPN/OPM tanggal 1 Desember 2019, kami mohon penjelasan  agar dalam menyikapi persoalan tersebut diharapkan adanya pendekatan dialogis,’ pungkasnya. [*]

Sumber: http://jubi.co.id
Editor: Aweidabii Bazil

 

941 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares