Semua sama di mata Tuhan, Polres Paniai diminta segera bebaskan sembilan pemuda Deiyai

Jayapura, [WAGADEI] – Undang – Undang [UU] Nomor 40 Tahun 2008 menjelaskan bahwa segala diskriminasi suatu ras dan etnis harus dihapuskan, karena umat manusia berkedudukan sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan umat manusia dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama tanpa perbedaan apapun, baik ras maupun etnis.

Hal itu dikatakan Naftali Magai, tokoh pemuda Deiyai kepada wagadei.com terkait aksi penolakkan ujaran rasisme terhadap mahasiswa Papua [orang Papua] di Surabaya dan Malang pada 28 Agustus 2019 lalu di Deiyai yang ditahan sembilan orang pemuda oleh Polres Paniai.

Menurut dia, pihaknya menilai negara sudah mengorbankan nyawa manusia padahal aksi yang dilakukan adalah aksi penolakkan ujaran yang disebut orang Papua Monyet, semestinya bisa dijerat dengan pasal pidana diskriminasi ras dan etnis.

Karena keberadaan UU Penghapusan “Diskriminasi Ras dan Etnis Tahun 2008 yang masih berlaku hingga saat ini.

“Kami menilai tindakan diskriminasi ras dan etnis bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis,” ujar Naftali Magai, Sabtu, [23/11/2019].

Ia juga mengatakan, apabila ada oknum yang bilang Deiyai sudah konduktif itu salah nalar karena beberapa pemuda yang ditangkap pihak Kepolisian secara brutal itu ada dalam proses hukum (tahanan) dan mereka belum mempunyai suatu ruang bebas.

“Walaupun secara kondisi rill lingkungan di Kabupaten Deiyai terlihat sudah aman dan kondusif, tetapi kami masih katakan masyarakat belum mempunyai suatu ruang yang ketenangan. Karena sembilan pemuda Deiyai belum dibebaskan dari ruangan tahanan. Selama mereka belum dibebaskan dari tahanan masyarakat Deiyai akar rumputpun tetap ikut rasa teraniaya dan menderita karena pemuda-pemuda yang ada dalam tahanan itu bagian dari masyarakat Deiyai,” ungkapnya.

Deiyai boleh dikatakan kondusif, lanjut dia setelah protes aksi kejahatan rasisme terjadi sudah berlalu, kemudian Bupati Deiyai, Kapolres Paniai, Dandim lalukan kesepakatan bersama bahwa Deiyai Kondusif itu belum terwujud selama karena sembilan pemuda masih jadi tahanan Kejaksaan Negeri Nabire, namun lima lainnya masih di Rutan Polres Jayapura [Sentani].

“Beberapa bulan yang lalu Bupati Deiyai meminta kepada Kapolres Paniai dan Lembaga Pemasyarakatan [Lapas] Nabire diminta segera bebaskan  sembilan pemuda yang sedang diproses hukum itu. Itupun kedua lembaga terkait belum hargai padahal ini kata orang nomor satu di Deiyai,  malah dipindahkan ke Mapolres Jayapura di Doyo dan mereka sudah kenakan pasal makar yang berbeda. Di sini  kami nilai negara Indonesia tidak menghargai garuda yang diberikan [yang sedang melekat di dada itu],” tuturnya.

Kordinator Litigasi Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua, Emanuel Gobai, enam orang korban rasisme yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pada aksi anti rasisme di Deiyai, 28 Agustus 2019 diinfokan tunda sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Nabire, Papua.

“Keenam orang adalah Juven Pekei, Melianus Mote, Andreas Douw, Stepanus Goo, Alex Pakage, dan  Simon Petrus Ukago,” ujar Gobai dikutip jubi.co.id.

Tokoh pemuda Deiyai lainnya, Tino Mote mengatakan, sesungguhnya kesembilan pemuda ialah korban rasisme yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Mereka ini korban. Korban disebut sebagai monyet juga korban penganiayaan oleh aparat saat penembakan brutal itu terjadi di halaman kantor Bupati Deiyai waktu lalu,” kata Mote sambil menambahkan karena itu tidak pantas diproses hukum. [*]

Pewarta: Abeth A. You
Editor: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares