Mahasiswa eksodus asal Dogiyai demo tolak pemekaran

Bupati Dumupa: Kami akan pertimbangkan

 Dogiyai, [WAGADEI] – Penolakan terhadap rencana pemekaran terus disuarakann oleh berbagai pihak pasca penandatangan Provinsi Papua Tengah oleh Asosiasi Bupati Meepago di Mimika baru-baru ini. Kali ini para mahasiswa eksodus asal Kabupaten Dogiyai dari berbagai daerah menggelar akdi demonstrasi damai di halaman kantor Bupati Dogiyai, Senin, (18/11/2019.

Yosep Tebai,juru bicara mengatakan, demo tersebut pihaknya menuntut Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa hentikan upaya pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang telah diwacanakan beberapa waktu lalu.

“Dan kami juga minta mereka (para Bupati Meepago) untuk mekarkan Provinsi Papua Tengah. Kamrena kami ini mahasiswa korban rasisme. Jadi kami menolak pemekaran Propinsi Papua Tengah dan Kabupaten Mapia Raya. Karena kami menilai pemekaran adalah sebuah penjajahan,” kata Yosep Tebai saat menyampaikan aspirasi, Senin, [18/11/2019].

Tebai mengatakan, pihaknya bersama masyarakat Mee di Dogiyai menilai pemekaran dilakukan untuk membunuh dan menghabiskan rakyat, juga mengeksploitasi alam dan membunuh rakyat Papua.

“Ya, kami mahasiswa juga katakan otak di balik semua adalah Yakobus Dumupa, Bupati Kabupaten Dogiyai, bukan keinginan rakyat. Bahwa Bupati Dogiyai adalah yang menandatangani persetujuan pemekaran Provinsi Papua Tengah,” kata dia.

Pihaknya juga meminta kepada Bupati Meepago melalui Bupati Dogiyai bahwa para mahasiswa eksodus adal Meepago harus dikuliahkan ke Pasifik. Sebab, apabila kembali kuliah di Indonesia Barat maka dikuatirkan akan terjadi nasib yang sama bahkan masih trauma dengan kejadian beberapa waktu lalu di Surabaya, Malang dan beberapa kota studi lainnya.

“Kam mahasiswa meminta Pemerintah kuliahkan kami di Pasifik, karena kaki merasa diintimidasi, dirasis, dan diteror dalam wilayah NKRI,” katanya.

Kesempatan itu pihaknya juga menuntut ekskutif dan legislatif segera tuntaskan masalah-masalah sosial di Kabupaten Dogiyai, diantaranya, togel dan miras.

“Kami melihat penyakit sosial ini masih menjangkit rakyat Dogiyai,” ucapnya.

Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa mengatakan, berkaitan dengan penolakan pemekaran Propinsi Papua Tengah akan mempertimbangkan dengan keinginan masyarakat.

“Jika semua masyarakat tolak, kita akan tinjau kembali,” kata Dumupa.

Mantap Ketua Pokja Adat MRP ini juga mengatakan, untuk kuliahkan mahasiswa eksodus di Pasifik paling tidak bisa karena masalah keuangan.

“Tentang penutupan togel ini susah untuk dibatasi, karena rakyat sendiri ingin main dan sekalipun mau ditutup rakyat sendiri menanggapi bahwa jika Bupati mau menutup rakyat biasa bilah Bupati punya uang tidak bagi ke kami, jadi jangan larang kami. Karena itu soal togel itu susah dibatasi,” ujarnya.

Selanjutnya soal miras, kata dia, pihaknya sudah buat Peraturan Daerah (Perda) dan kini sedang pada tahapan sosialisasi. [*]

Pewarta: Egedy Goo
Editor: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares