Pemekaran Propinsi Papua Tengah ibarat para Bupati membunuh rakyat Papua

Oleh: Marius Goo

RAKYAT bangsa Papua tidak menginginkan pemekaran propinsi, melainkan kemerdekaan penuh. Pemekaran yang dilakukan oleh pemerintah, baik kabupaten maupun propinsi merupakan satu penjajahan, para bupati adalah pionirnya. Karena pemekaran adalah penjajahan, maka pemekaran dalam bentuk apa pun ditolak. Bagaimana harus menolak:

Pertama, para bupati yang tidak sependapat dengan para bupati yang menginginkan pemekaran propinsi Papua Tengah harus ambil oposisi. Para bupati yang menginginkan adanya pemekaran propinsi Papua Tengah dipandang sebagai pembunuh rakyat Papua dan para bupati yang menolak pemekaran Propinsi Papua Tengah adalah pemimpin terbaik bagi rakyat Papua.

Kedua, rakyat bersatu bersama bupati yang tidak menghendaki adanya pemekaran Propinsi Papua Tengah. Persatuan rakyat Papua menolak hadirnya Propinsi Papua Tengah merupakan kekuatan untuk menggagalkan niat beberapa bupati dan pemerintah pusat dalam setingan pembantaian rakyat Papua.

Ketiga, para mahasiswa sebagai kaum intelek harus secara kritis dan bertanggung jawab menanggapi arus pemekaran Propinsi Papua Tengah. Mahasiswa tidak tinggal diam, tidak membiarkan rakyatnya dibodohi oleh segelintir orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai bupati. Para bupati tidak punya wewenang penuh atas manusia dan tanah Papua, rakyat sendiri yang harus memutuskan kebijakan untuk masa depannya sendiri.

Mengapa harus ditolak?

Ada beberapa alasan yang menyertai penolakan terhadap pemekaran propinsi Papua Tengah:

Pertama, adanya indikasi penjajahan. Karena berpotensi besar penjajahan terhadap bangsa Papua Barat, pemekaran propinsi harus ditolak.

Kedua, adanya indikasi mencari kepentingan kaum segelintir, atau para elit politik. Meminta pemekaran propinsi Papua Tengah diminta hanya karena kepentingan diri, kepentingan perut para elit politik, yakni para bupati yang merasa pintar, padahal menunjukkan kebodohan karena hanya mencari keuntungan atau kesenangan diri semata.

Ketiga, adanya indikasi perampasan tanah dan pengrusakkan lingkungan alam milik masyarakat adat Papua. Pemekaran propinsi Papua membutuhkan lahan yang kosong dan lahan itu membutuhkan ribuan bahkan ratusan hektar. Tidak lain lahan tersebut milik rakyat dan otomatis akan diambil alih oleh pemerintah. Maka rakyat harus bersatu menolak, karena manusia hanya dapat hidup di atas tanah.

Keempat, adanya kesenjangan sosial, yakni pemekaran propinsi Papua menumbuhkan Gab yang sangat luas antara  kaum elit politik dan rakyat miskin. Bahwa yang kaya tetap kaya sedang yang miskin tetap miskin.

Cara penolakan dan alasan penolakan ini mesti dipahami serta disadari oleh segenap warga Papua, tidak hanya para bupati yang menginginkan adanya pemekaran Propinsi Papua maupun rakyat Papua yang nantinya menjadi korban pembangunan.

Para bupati yang menginginkan pemekaran Papua harus sadar penuh bahwa masyarakat Papua pernah hidup aman dan damai tanpa propinsi. Bahkan tanpa adanya propinsi rakyat Papua hidup sangat aman. Menghadirkan propinsi di tengah rakyat Papua tidak hanya membawa kebaikan bagi rakyat  Papua, bahkan sebaliknya membawa malapetaka, bahkan korban kematian bagi rakyat Papua. Di mana para bupati yang menghadirkan propinsi Papua Tengah adalah pembunuhnya.

*) Penulis adalah mahasiswa Pasca Sarjana pada salah satu perguruan tinggi swasta di Malang, Jawa Timur

435 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares