Para Bupati harusnya selesaikan berbagai persoalan di masing-masing kabupaten

Paniai, [WAGADEI] – Tokoh pemuda Meepago, Naftali Magai meminta kepada semua Bupati di Papua Tengah maupun Papua Selatan hentikan wacana pemekaran Provinsi entah Papua Tengah maupun Papua Selatan yang sedang dijuangkan sejumlah Bupati. Namun selebihnya fokus pada upaya penyelesaian sejumlah persoalann yang terjadi di masing-masing kabupaten.

Menurut Naftali Magai, tetap menolak pemekaran dan pihaknya turut mendukung pernyataan penolakan dari MRP dan DPR Papua. Sebab dalam UU  Nomor 21 Tahun 2001 pada pasal 76 dijelaskan bahwa pemekaran Provinsi  Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP.

“Kerja para Bupati atau Pemerintah Daerah seharusnya dapat berupaya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kabupaten masing-masing, seperti perusahan tambang emas ilegal di Degeuwo, Paniai, Yahukimo, dan Korowai itu harus ditutup karena kehadiran perusahan itu banyak masyarakat lokal mati brutal atas kekayaannya sendiri,” kata Naftali Magai kepada wagadei.com, Senin, (11/11/2019).

Selain itu, kata Magai, para Bupati juga harus selesaikan kelapa sawit yang sedang kuasai di Papua Tengah dan Papua Selatan seperti kehadiran PT. PAL yang mendatangkan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Nabire dan kampung Domosiga Kabupaten Deiyai yang sedang dikelolah oleh Pemda Mimika.

“Kehadiran  PT.PAL yang datang habiskan hutan dengan tanam kelapa sawit ilegal. Selain perusahaan ini ada lain juga yang sedang kuasai di Merauke, ini harus ditutup karena kaki anggap kehadiran perusahaan sedang merusak ekosistem hutan di tanah Papua,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyoroti tapal batas antara beberapa Kabupaten musti diselesaikan karena belakangan ini terjadi konflik horizontal di beberapa tempat termasuk di Jayanti, Mimika dan kabupaten-kabupaten yang lain di Papua.

“Hai para bupati Papua, kami minta seharusnya mengurus bagi para mahasiswa eksodus yang sedang tersebar di seluruh polosok Papua. karena merekalah aset yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan di tanah air ini,” katanya.

Ia menegaskan, para Bupati tidak boleh jadi pengemis pemekaran nanti orang lain yang akan kuasai di segala aspek di tanah ini.

“Coba kalian buka mata besar-besar, durasi kursi DPR saja sedang menonjol orang pendatang di Papua,  dibandingkan dengan kursi DPR orang alsi Papua pada periode 2019 -2024 ini,” ungkapnya.

Ia mengaku, di daerah yang dipimpin para Bupati yang sedang meminta pemekaran banyak masalah yang belum diselesaikan anggaplah segaja mengundang atau menambah masalah baru lagi.

Menurut dia, pemekaran DOB di Papua, itu pula dinilai sedang dimainkan oleh pihak intelijen negara untuk membuat konflik baru di antara orang Papua.

“Karena semenjak orang Papua secara paksa men-Indonesiakan hingga kini masyarakat bangsa West Papua belum pernah memperoleh hidup ketenangan atas negerinya sendiri. Kemudian orang pendatang hidup, berkarya, dan kuasai negeri ini bukanlah mencintai manusia Papua tetapi untuk menguasai dan mencuri kekayaan sumber daya alam Papua semata,” tuturnya. [*]

Pewarta: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares