19 Tahun OTSUS di Bougainville tidak ada satu peluru yang keluar bunuh rakyat

  • Bagikan

Bagaimana dengan 19 tahun Otsus di West Papua?

Oleh: Markus Haluk

OTONOMI Khusus [Otsus] bagi  West Papua [Papua] dan Otsis untuk Bougainville – PNG diberikan pada 2001. Kedua wilayah ini memiliki sejarah yang berbeda tetapi dasar perjuangannya hampir sama yakni Melawan Sejarah Kejahatan Kemanusiaan, ketidakadilan dan Eksploitasi SDA!

Bougainville merupakan salah satu provinsi kepulauan di PNG. Provinsi Bougainville diberikan status Otsus setelah penyelesaian politik yang paling dalam bagi konflik Bougainville selama sembilan tahun [1988-1997], kemudian dilakukan negosiasi/perundingan antara kelompok perlawanan Bougainville dengan pemerintah PNG pada kurun waktu 1999-2001. Puncaknya, pada 2005 diberikan Autonomous Bougainville Government [ABG] dan diputuskan akan diberikan Refrendum kepada rakyat Bougainville dalam kurun waktu 2005-2020.

Sedangkan Otonomi Khusus bagi Papua diberikan sepihak oleh Pemerintah Indonesia atas konflik politik berkepanjangan 1963-2000 antara pemerintah Indonesia dan Bangsa Papua.

Saat kedua wilayah tadi diberikan Otonomi Khusus pada 2001, saya masih mahasiswa pada salah satu perguruan Tinggi Swasta di Kota Jayapura West Papua.

Banyak peristiwa bersejarah dalam kurun waktu 19 tahun ini saya merekamnya dalam memori dan catatan harian. Saya coba refleksikan kembali peristiwa tragis yang terjadi pada kurun waktu November 2001-November 2019 [19 thn].

Bergemahnya Tuntutan Papua Merdeka pada 1998-2000

Otsus Papua diberikan bukan karena belas-kasihan atau kebaikan hati pemerintah Indonesia kepada orang Papua melainkan sebagai jawaban dalam menghadang tuntutan dan perjuangan orang Papua untuk Merdeka yang digaungkan diseantero tanah Papua, dengan aksi demonstrasi damai dan pengibaran Bendera Bintang Kejora, 100 orang Papua dipimpin Tom Beanal bertemu Presiden BJ Habibie di Istana Negara Jakarta pada Februari 1999, terlenggaranya Mubes [Musyawarah Besar] dan Kongres Papua II, tahun 2000 yang didukung penuh oleh Presiden Gusdur.

Tekat dan Komitemen yang teguh memperjuangkan hak politik bangsa Papua dengan damai dinodai lagi dengan terjadinya kekerasan di berbagai tempat di tanah Papua.

Pendekatan Represif menjadi jalan dalam menghadapi tuntutan dan perjuangan bangsa Papua. Pemerintah RI dibawah Presiden Megawati Soekarno Putri lansung tancap gas dengan mengeluarkan daftar tokoh Papua yang perlu “diamankan.”

Para tokoh bangsa Papua yang masuk dalam daftar operasi “diamankan” sebagian besar kini sudah meninggal dunia karena “sakit” dan sebagiannya telah ‘dibunuh.’

Salah satu tokoh Papua dalam “daftar yang perlu diamankan” ialah Bpk Theys Hiyo Eluay (Ketua PDP). Jakarta tidak tunggu lama untuk “amankan” almarhum Theys. Pada 10 November 2001, Theys H. Eluay saat pulang dari acara hari Pahlawan yang dibuat oleh Kopassus di markas pasukan baret merah itu di Hanurata Hamadi, ia di hadang di Skyland kemudian diculik dan dibunuh oleh tuan acaranya yakni pasukan elit TNI Angkatan Darat [Kopassus].

Peristiwa yang tergolong dalam kejahatan kemanusiaan ini selalu tergores di hati bangsa Papua. Sopirnya, Theys, Aristoteles Mazoka hingga saat ini belum dikemukan jasadnya.

Mengalirnya darah orang Melanesia di West Papua

Penculikan dan Pembunuhan Theys dengan Sopirnya adalah salah satu bukti kejahatan yang terjadi saat pelaksanaan Otsus Papua. Setelah peristiwa pembunuhan Theys, darah orang-orang Papua mengalir di mana-mana.

Pasukan Polri dibantu TNI mulai menangkap dan memenjarahkan ratusan tokoh politik [PDP, SATGAS PAPUA, SATGAS KOTEKA diantaranya Tuan  Benny Wenda [ketua ULMWP]. Ia ditangkap dan dipenjarakan di lembaga pemasyarakat Abepura kemudian karena nyawanya terancam di bunuh, Benny Wenda melarikan dengan cara melompat tembok penjara dan meminta suaka politik kepada Pemerintah Inggris.

Pada waktu itu, beliau merupakan salah satu pimpinan Satuan Tugas Koteka (Satgas Koteka) pada kongres Papua II. Ribuan orang ditangkap dan juga ditembak mati. Operasi dan Senjata menjadi Solusi Pemerintahan Indonesia dalam menjawab perjuangan Damai bangsa Papua.

Tawaran Dialog Nasional dan internasional yang digaungkan rakyat Papua melalui MUBES dan KONGRES PAPUA II sebagaimana diungkapkan tadi, ditanggapi dengan kekerasan dan pertumpahan Darah. Banyak peristiwa berdarah dimana-mana; Wamena Berdarah, Merauke Berdarah, Abepura Berdarah, Ilaga [Puncak Papua] berdarah, Nabire Berdarah, Manokwari Berdarah, Sorong Berdarah, Wasior Berdarah, Timika Berdarah, Paniai Berdarah.

Penembakan dan pembunuhan tanpa ampun terus terjadi oleh Pemerintah Indonesia melalui TNI POLRI disebagian besar tanah Papua.

Satu tahun sebelum turun dari kekuasaan Presiden Megawati dengan alasan politik dan keamanan berdasarkan kajian BIN [Jendral TNI Hendropriyono] telah merekomendasikan dikeluarkannya Kepres No. 01 thn 2003 tentang Pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat [IJB] yang kemudian diwujudkan oleh Mendagri Jenderal TNI Hary Sabarno. Ibu Siti yang saat ini menjabat Menteri Kehutanan punya peran strategis sebagai Sekjen Depdagri pada saat pemekaran Prov. Irian Jaya Barat.

Para pejabat Papua yang menentang pemekaran diancam dengan tuduhan pendukung Papua Merdeka. Gub. Jaap Salossa, Ketua DPRP John Ibo seakan dibuat tidak berdaya atas tuduhan Jakarta.

Sedih dan tragis! Dua Tahun kemudian Gubernur Salosa juga “dibunuh” sementara John Ibo dipenjarakan dengan Tuduhan Korupsi.

Sebaliknya beberapa orang Papua di jadikan alat propaganda menyukseskan Misi Pemekaran. Salah satunya Demianus Ijie yang kemudian menjadi menjadi ketua DPR Prov. IJB, Abraham O.Atururi dan sejumlah tokoh lainnya.

Pertimbangan pemekaran Provinsi IJB pada 2003 dibuat dengan pengandaian akan membunuh aspirasi M. Namun ternyata tidak benar sebab setelah 16 tahun setelah provinsi ini dimekarkan aspirasi itu tidak pernah mati. Kita menjadi heran dan kaget karena dalam aksi melawan rasisme pada pertengahan agustus 2019 ini dari kepala Burung wilayah yang mereka mekarkan sebagai basis Indonesia menggaungkan tuntutan Merdeka.

Pemekaran Provinsi atas desakan Intelijan?

Dalam beberapa waktu belakangan ini Presiden Joko Widodo, Menkopolhukam dan Mendagri menegaskan bahwa pemekaran Papua dilakukan berdasarkan data analisis Intelijen. Itu berarti BIN yang dikepalai Jendral Pol. Gudi Gunawan akan mengulangi sejarah dimasa Jendral Hendropriyono. Demikian juga Mendagri Jendral Pol Tito akan memainkan peran seperti Mendagri di masa Ibu Megawati, Jendral Hari Sabarno.

Seperti Pemekaran provinsi Irian Jaya Barat pada 2003, sebagai sebuah strategi mengalihkan tuntutan Politik bangsa Papua, saat ini lembaga Intelijen sebagaimana disebut tadi sedang mengalihkan isu dan agenda:

a). tuntutan dan perlawanan rakyat Papua atas Rasisme,

b). menuntut hak penentuan nasib sendiri melalui Refrendum sebagai solusi demokratis,

c). mengalirnya dukungan rakyat di West Papua dan Komunitas regional dan internasional kepada ULMWP.

Sekurang-kurangnya ketiga hal ini, Jakarta mencoba melawannya dengan pemekaran provinsi Papua Selatan dan Papua Tengah. Sangat memprihatinkan bahwa para boneka Jakarta, Borjouis lokal di West Papua terjebak dalam skenario Jakarta dengan isu pemekaran.

Pertanyaan kami saat ini adalah pemekaran provinsi Papua Selatan dan Tengah akan membunuh persatuan nasional dan perjuangan Hak Penentuan Nasib Sendiri yang saat ini dimotori ULMWP? Tidak!

Sebab,  perjuangan Papua tidak akan pernah dibunuh dengan Politik pemekaran, politik Senjata, Operasi Militer atau pemulihan kemananan dan Transmigrasi.

Sebab telah terbukti bahwa sejak Mei 1963 dan juga pasca pelaksanaan PEPERA [Penentuan Pendapat Rakyat] tahun 1969 sudah 50 tahun semua kebijakan (Pemekaran, Senjata, Operasi, Transmigrasi) Pemerintah Indonesia Gagal membunuh Roh  dan Ideologi Perjuangan Hak Menentukan Nasib Sendiri bagi Bangsa Papua. Sebaliknya, setelah 50 tahun Pelaksanaan PEPERA, dukungan persatuan rakyat West papua, komunites regional, kawasan dan internasional terus semakin meningkat.

Belajar demokrasi dari bangsa Melanesia [PNG dan Bougainville]

Pada 4 Nov 2019, Perdana Menteri PNG, James Marape mengatakan bahwa sejak penandatanganan perjanjian perdamaian antara PNG dengan Bougainville tidak terjadi penembakan terjahadap Rakyat Bougainville.

Konsistensi dalam melaksanakan keputusan oleh Pemerintah PNG dengan memberikan Otonomi Khusus bagi Bougainville yang berujung pada opsi Refrendum pada 24 November 2019 patut diapresiasi oleh Dunia Internasioanl.

Pada 10 October 2019 di salah satu Universitas di Australia menyelenggarakan Seminar tentang proses perdamaian dan Refrendum di Bougainville. Banyak akademisi dan mahasiswa apresiasi sikap Pemeritah PNG dimana dalam Konstitusi negara ini tidak mengijinkan diberikan opsi Refrendum dalam wilayah Hukum PNG namun hal itu terjadi dalam sejarah utk Masalah Bougainville.

Bagi Pemerintah PNG kemanusian dan Demokrasi menjadi hukum utama yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka demi kedua nilai tadi Pemerintah PNG berani memberikan Opsi Refrendum sebagai jalan terbaik bagi keduabelah pihak yakni antara perintah PNG dengan pihak kelompok perlawanan di Bougainvill, dan antara rakyat Bougainville yang pro M dan yang pro PNG.

Pertanyaan seputar Otsus Papua

Tadi saya telah tegaskan bahwa ppemerintah Indonesia memberikan UU NO. 21 Thn 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagai jalan tengah dalam membendung Tuntutan Bangsa Papua utk Merdeka saat itu. Namun dalam pelaksanaanya Otsus bukan menjadi solusi bagi penyelesaian konflik antara Papua dan Jakarta. Sebaliknya, Otsus menjadi masalah.

Oleh sebanya, pertanyaan yang perlu dijawab dengan jujur ialah:

  1. setelah 19 thn Otsus Papua berapa Orang Papua yang menjadi korban?
  2. Apakah Otonomi Khusus selama ini benar-benar terlaksana kebijakan untuk keberpihakan, perlindungan dan perlidungan rakyat bangsa Papua?
  3. Otsus juga telah berhasil membunuh Roh Perjuangan Papua Merdeka?
  4. Apa solusi Pemerintah Indonesia bagi bangsa Papua setelah berakhirnya Otonomi Khusus pada 2021?
  5. Atau Jakarta akan memperpanjang secara sepihak dengan evaluasi dan merevisi UU Otsus,
  6. Atau mengikuti langkah Pemerintah PNG kepada rakyat Bougainville dan pemerintah Francis kepada rakyat Bangsa Kanaky dengan memberikan opsi Refrendum?

Terlepas dari sejumlah pertanyaan refleksif tadi adalah fakta bahwa jumlah penduduk di West Papua sebelum diberlakukan Otsus kurang dari 2 juta orang namun setelah sekarang 5 juta di 2 provinsi, 42 Kab/kota di tanah Papua.

Sementara sejak penandatanganan perdamaian dan pemberian Otsus oleh Pemerintah PNG kepada Rakyat Bougainville,

“tidak ada 1 pun peluru yang ditembakan kepada Rakyat. Juga diberikan kebebasan kepada Rakyat Bougenvill untuk melakukan Refrendum pada 24 November 2019.”

Belajarlah dari Melanesia

  1. Pemerintah RI, Presiden Jokowi dan para Pemimpin Indonesia perlu belajar Demokrasi dari PNG, dari Bangsa Melanesia yang selalu konsisten antara kata dan tindakan bukan sebaliknya “Tulis lain, Isi UU lain, buat lain. Jadi selalu lain-lain di Papua”.
  2. Ibu Puan [Ketua DPR RI)] dengan Pak Fadlizon [ketua hubungan luar Negri Parlemen RI)] datanglah belajar Demokrasi dari Melanesia, dari PNG di Bougenvill 24 November 2019 dan Francis di Kanaky [FLNKS] yang akan melakukan Refrendum utk Kemerdekan pada 2020.
  3. Betapa hebatnya apabila Belajar dari Presiden Habibie, yang telah memberikan Opsi Refrendum bagi rakyat Timor Leste pada Agustus 1999 [20 tahun lalu]. Alangkah bahagianya juga belajar dari sejarah masa lalu, dimana Pemerintah Belanda dengan iklas mengakui dengan tulus kemerdekaan RI pada 1949.
  4. Demikian juga alangkah hebatnya belajar dari Pemerintah Inggris yang telah memberikan kemerdekaan pada beberapa negara di Asia Tenggara dan berbagai negara di dunia.

Saya apresiasi kepada anda semua

Saya selalu memberikan hormat dan apresiasi yang mendalam kepada rakyat Indonesia atas semua pengorbanan dalam perjuangan orang Papua. Begitu banyak rakyat Indonesia yang terus mulai memberikan dukungan kepada perjuangan bangsa Papua.

Jumlahnya pun ribuan orang dari berbagai kalangan; rakyat biasa, kaum tani, buruh, para akademisi, Peneliti, Jurnalis, politisi, penegak hukum, ASN, anggota TNI/POLRI, Pengacara, LMS, Seniman, Musisi dan organisasi gerekan, rohaniawan, dan mahasiswa.

Secara khusus apresiasi dan hormat saya kepada:

  1. Tuan Surya Anta Ginting yang saat ini sedang ditahan bersama 6 pejuang Rasisme Papua di Mako Brimob Kelapa 2 Jakarta,
  2. Puan Veronika Koman yang karena DPO [Daftat Pencarian Orang] Polda Jawa Timur berada di luar negeri,
  3. Tuan Dany Laksono karena dengan lantang bersuara dan mendukung Hak Penentuan Nasib Sendiri bagi Papua sempat ditangkap dan diancam serta semua kawan-kawan.

Anda semua dengan hati bergetar telah dan akan mendukung penuh perjuangan Kemanusiaan, Keadilan, Perdamaian, Demokrasi dan Hak Penentuan Nasib sendiri bagi bangsa Papua.

Perjuangan dan Dukungan Anda sangat berarti bagi Bangsa Papua.

Sembilan Belas Tahun Otsus di West Papua, Darah Anak Melanesia di Tanah ini telah tertumpah tak terbilang jumlahnya. Hanya orang yang memiliki hati nurani, yang akan berdiri bersama rakyat bangsa Papua. Orang seperti Anda mulai mengerti apa arti kebebasan, perdamaian, pengakuan martabat manusia dan kemerdekaan.

Sebab apabila bertolak pada sejarah maka perjuangan bangsa Indonesia sendiri telah membuktikan itu dimana dengan berkat dukungan para pemimpin, rakyat dan berbagai kalangan dari ‘kolonial,’ Jepang dan Belanda telah mewujudkan Proklamasi 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Hatta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia untuk Merdeka, berdaulat secata politik dan ekonomi. Merdeka supaya berdiri sejajar, membicarakan peradaban Dunia sebagai mahluk Manusia.

Kemerdekaan Indonesia telah menjadi berkat berlipatganda bagi kolonial Jepang dan Belanda serta Kepada Dunia.

Demikian pula bahwa Kemerdekaan Bangsa Papua akan memberikan berkat berlimpat ganda dan Damai Sejahtera bagi pemimpian dan rakyat Indonesia, Belanda dan Dunia, bukan sebaliknya mengambil, mencuri, menduduki, melecehkan martabat manusia, menjajah atas nama pemekaran, pembangunan kesejahteraan. Wiwaoo…

Penulis adalah Direktur Eksekutif ULMWP di West Papua

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *