West Papua ditetapkan daerah konflik keempat di dunia

Oleh: Ernest Pugiye

PADA tanggal 23-28 September 2019 di New York, Jenewa, Degelegasi West Papua telah menghadiri dalam Sidang Majelis Umum PBB yang ke 74. Secara terbuka dan bebas, delegasi West Papua ini ikut diwakili oleh Beny Wenda dari Negara Vanuatu. Panuwatu yang penduduknya hanya sebanyak 270 jiwa dan memiliki luas wilayah 12 kilo meter ini sudah memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung menuntaskan berbagai konflik Papua secara damai, adil dan bermartabat.  Tanpa menutup adanya dukungan kuat dari Negara-negra Asia Fasific dan Eropa lainnya, dukungan Negara Vanuatu ini sudah mulai dinyatakan sejak 2010 sampai sekarang demi terciptanya perdamaian dan keadilan di seluruh Tanah West Papua. Maka Vanuatu bersama Negara-negara lain di PBB dalam sidangnya telah menetapkan West Papua sebagai daerah konflik berurutan ke 4 di seluruh dunia dan akan membentuk utusan tim PBB untuk mengecek kondisi konflik dan dugaan pelanggaran HAM berat di seluruh daerah, Tanah West Papua.

West Papua, tanah konflik

Papua tanpa konflik merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Kodrat konflik Papua adalah pemerintah Indonesia dan rakyat Papua. Konflik ini telah dimulai sejak pemerintah menguasai Papua, 1 Mei 1963. Kita sudah mengetahui bahwa Papua selama 57 tahun telah diwarnai dengan berbagai aksi kekerasan. Ada banyak korban yang berjatuhan di kedua pihak baik pemerintah maupun pihak orang Papua. Namun korban lebih banyak biasanya terjadi di pihak orang Papua yang selama ini dianggap sebagai musuh Negaera Kesatuan Republik Indonesia [NKRI]. Maka orang asli Papua tidak jarang ditempatkan sebagai musuh utama yang harus dibrantas kapan dan di mana saja, bila dibandingkan dengan kehidupan warga non Papua di Papua yang selama ini berkembang lebih nampak terbukti maju dalam berbagai aspek.

Untuk mengatasi berbagai konflik Papua, pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangun. Maksud terdalam dari pembangunan Papua dalam NKRI adalah bagaimana orang Papua harus dapat mengalami kehidupan yang damai-sejahtera. Masalah-masalah yang menghambat pembangunan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan harus dapat diatasi melalui pembangunan tersebut. Pembangun memang telah lama ditempatkan sebagai posisi paling tinggi daripada nilai kemanusiaan.

Menurut Pater Neles Kebadabi Tebai Pr mengatakan, atas berkat berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selama lebih dari setengah abad itu, seharusnya nasionalisme Indonesia sudah tertanam di hati orang Papua. “Tuntutan Papua merdeka sudah terkubur. Organisasi Papua merdeka [OPM] menjadi kenangan masa lalu. Generasi muda Papua kelahiran tahun 1980-an tidak lagi menuntut Refrendum”. Begitulah kata Pater Tebai Pr dalam sejumlah kesempatan dialog konsultasi public di sejumlah tempat Jayapura/ Kabupaten, Jakarta Papua-Papua Barat, 2013.

Selain itu, menurut penilaian saya, pembangunan seharusnya juga memerealisasikan kepenuhan hak-hak asasi mereka sebagai warga Indonesia seratus persen dan sekaligus benar-benar diproteksi sebagai orang Papua. Mereka tidak lagi diperlakukan sebagai keturunan monyet. Rasisme murni sudah harusnya diberantas dengan mengangkat kedaulatan martabat Papua secara adil dan damai. Bahkan sebagian dari warga Papua pun tidak memilih hidup di luar negeri. Intinya, semua orang Papua sudah sebenarnya memiliki dan mengalami hidup yang damai-sejahtera dalam hatinya bersama NKRI karena semua kebutuhan dan harapan orang Papua telah dipenuhinya oleh negara melalui berbagai kegiatan pembangunan tersebut.

Namun, semua  harapan di atas belum tercapai sepenuhnya. Sekalipun sudah berumur 57 tahun integrasi Papua ke dalam Indonesia, jelas bahwa konflik Papua belum dituntaskan secara koprehensif dan permanen. Papua memancarkan asap konflik yang semakin mengepung di mata dunia internasional. Asapnya sudah menghanguskan rakyat, kampung dan membakar gunung atau bukit dan laut serta segala isinya dan mematikan masa depan generasi bangsa Papua. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator. Salah satu indikator terpopulernya adalah sorotan komunitas Internasional atas adanya hampir 100 warga Papua meninggal dunia di tangan aparat keamanan dan penyelesaiannya berjalan di tempat sejak 2010-2018 [BBC Indonesia 2 Juli 2018].

Dari sumber itu, menurut Lembaga pemantau hak asasi manusia, Amnesti Internasional, menyebutkan setidaknya 95 warga sipil di Papua meninggal dunia akibat tindakan represif kepolisian dan militer Indonesia sejak tahun 2010. Penembakan aparat keamanan terhadap orang Papua dalam periode Januari 2010 hingga 2018 memperlihatkan konflik Papua yang mencakup tidak hanya masalah pembangunan, HAM, ekonomi, tetapi juga politik dan hukum.

Kekerasan aparat keamanan antara TPN-PB di Kabupaten Nduga 25 Juni-Juli, selama dalam berlangsungnya Pilkada atau Pilgub 2018 di Papua, sudah merupakan satu episode utama pelanggaran HAM yang marak disoroti sejumlah pihak di dalam dan luar Negeri. Pada 11 Juli, aksi kekerasan militer Indonesia kembali terjadi lagi di kawasan Kampung Alguru Kabupaten Nduga. Dalam serangan ini, militer Indonesia menyerang dan memboman Kampung Alguru Kabupaten Nduga dari Helikpter tanpa sepengetahun Bupatinya. Menurut Laporan yang dibuat Kelompok Solidaritas Hak Asasi Manusia [KS-HAM] untuk Nduga mengatakan, ada tiga [warga sipil] tewas dalam peristiwa itu. Sebentara lebih dari 106 orang Melanesia Papua Barat telah mengungsi dan melarikan diri di hutan-hutan belantara karena adanya penyisiran, penyerangan senjata dan pengeboman dari Helikopter milik Polisi dan Militer Indonesia. Kondisi ini kemudian melahirkan perlawan dari TPN-PB terhadap Militer Indonesia yang berlangsung selama sepanjang bulan Juni-Juli itu. Sementara itu ada sebanyak 100 personil Polisi sempat dikirim dan terjung melawan masyarakat TPN-PB di sana. Dipastikan, ada lebih dari 200 Polisi dan militer Indonesia telah terlibat dalam konflik Nduga ini. Akhirnya, aksi-aksi kekerasan militer ini justru membuat luka lama orang asli Papua menjadi baru.

Memori yang terluka

Menurut mengamatan saya, pemerintah benar-benar membuat panik, trauma dan memperparah memori penderitaan orang asli Papua. Mereka di Nduga selalu hidup dalam kondisi yang terluka lama dan sampai kini belum disembuhkan melalui dialog dan rekonsiliasi. Aksi-aksi kekerasan ini juga melahirkan penurunan jumlah pendudukan dari 1,5 persen jiwa dan ketidakberdayaan bagi masyarakat asli Papua. Bahkan orang Papua pun terbukti tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan adanya peristiwa kekerasan yang paling mengerihkan ini, setiap mereka lagi pula dibuat pulang kembali ke dalam realitas peristiwa 77 yang penuh dengan lumuran darah sesamanya pada masa lalu. Di mana sejak 1977-1978, sebuah operasi militer yang besar dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya, Nduga dan Lanny Jaya. Tempat-tempat ini yang sekarang di sana berlangsung aksi-akasi kekerasan penembakan, merupakan daerah operasi militer itu. Operasi tersebut secara popular dikenal dengan nama Peristiwa 77.

Menurut Hak Asasi Manusia Asia [AHRC] di Hongkong dalam investigasinya mengindetifikasikan sebanyak 4.146 orang asli Papua sebagai korban yang tewas dalam peristiwa 77. Semua nama korban dapat ditemukan dalam laporan The Neglected Genocide: Human Rights Abuses against Papuans in the Central Highlands, 1977-1978 yang diterbitkan pada 2013.

Sebagai akibat dari operasi militer, semua orang Paua di Kabupaten Nduga, Lanny Jaya dan Jayawijaya serta Timika dan Meepago mempunyai pengalaman traumatis. Mereka hidup dengan memori yang terluka. Mereka mengalami trauma karena kehilangan orangtua dan sanak saudaranya serta menyaksikan bagaimana anggota keluarganya diperlakukan secara tidak manusiawi.

Peristiwa kekerasan di atas pernah ditulus secara gamblang juga oleh Pater Neles “Kebadabi” Tebai Pr dalam tulisan opininya yang berjudul: Menghadapi Kelompok Separatisme Bersenjata. Opini Pater Tebai Pr ini sudah dimuat dalam harian umum Cenderawasih Pos 27 November 2013. Tulisan ini kemudian telah dimasukan juga dalam bukunya yang berjudul yakni; “Bersama-Sama Mencari Solusi untuk Papua Damai, Bunga Rampai Dialog dan Perdamaian Papua Tahun 2013-2017, Yogyakarta, 2017, Hal.16-20”. Peristiwa kekerasan di Lanny Jaya dan sekitarnya telah dituliskan Pater Tebai Pr secara kronologis dalam opini yang dibukukan tadi. Kata sumber itu, Purno Wenda dan Enden Wanimbo (sekarang ditambah lagi dengan tampilnya Egenius Kogoya), dua tokoh yang memimpin aksi-aksi penembakan TPN terhadap orang Papua di Lanny Jaya kini mewarisi dan menghidupi pengalaman traumatis dari Peristiwa 77. Mereka hidup dengan memori yang terluka ini. Oleh karena itu, menurut Pater Tebai Pr, memori yang terluka merupakan suatu faktor penyebab dari penembakan aparat keamanan terhadap orang Papua di sana.

Pengalaman trauma seperti ini dirasakan oleh orang Papua di semua Kabupaten yang pernah mengalami operasi militer. Pemerintah Indonesia masih tetap membungkus luka besar West Papua. Hati rakyat asli West Papua hidup dalam kondisi hati yang terluka dan jiwa yang patah. Jadi, banyak orang Papua yang hidup dengan memori yang terluka. Maka itu, selama memori yang terluka ini belum disembuhkan, selama itu pula anggota Polri-TNI akan dipandang sebagai musuh. Dengan demikian, akasi baku tembak antara aparat keamanan dan TPN-PB akan berlangsung di Tanah Papua. Tesis bahwa Tidak Ada Konflik di Papua tidak bisa dibenarkan karena ada konflik yang belum dituntaskan penyelesaiannya. Oleh karena itu, demi terciptanya kedamaian dan keadilan di West Papua, pemerintah Indonesia dan para pemimpin West Papua dari ULMWP segera menuntaskan berbagai konflik Papua melalui dialog Jakarta-Papua di Negara luar yang netral.  Namun dialog ini akan terwujud hanya jika pemerintah Indonesia sudah segera selesai menarik semua militer dari Tanah West Papua ke Jakarta.

*) Penulis adalah Alumnus Mahasiswa pada STFT “Fajar Timur” Abepura Jayapura

806 kali dilihat, 37 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares