Inkonsistensi dan urgensi sikap Gubernur Papua meresolusi konflik Papua

Oleh: Alleb Koyau

GUBERNUR Provinsi Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH merupakan sosok gubernur yang dapat dikatakan fenomenal dan sekaligus kontraproduktif. Itu dikarenakan Lukas Enembe, yang akrab disapa LE merupakan gubernur pertama asal wilayah pegunungan tengah Papua yang dipercayakan menjadi gubernur 2 periode karena mampu menunjukkan warna kepemimpinan yang sederhana, merakyat dan terbuka. Keistimewaan sosok LE sendiri sehingga dipilih oleh rakyat Papua karena terkesan berani menentang beberapa kebijakan Jakarta yang acap kali dirasa tidak menguntungkan bagi orang Papua. Di mana sikap tersebut didukung oleh banyak kalangan rakyat Papua bersama rakyat akar rumput. Demikian sedikit tentang LE yang cukup berkesan bagi penulis.

Dengan keberaniannya, LE tidak saja banyak disoroti dan dipuji oleh rakyatnya, tetapi juga dikriminalisasi bahkan dicurigai oleh Jakarta karena tutur bahasa yang apa adanya- terkadang bicara dengan jujur mengenai hal-hal sensitif sekalipun. Kendatipun demikian, semua kecurigaan itu dengan sendirinya ‘luntur’ karena tidak dapat dibuktikan. Lalu, bagaimana sisi ambiguitas yang kemudian dalam tulisan ini dapat dilihat sebagai inkonsistensi sikapnya yang kadang kala membingungkan dan mengecewakan rakyat di Papua terkait pola penanganan konflik (resolusi) politik ideologis yang sampai hari ini menjadi masalah utama?

Inkonsistensi sikap Gubernur Papua

Tulisan ini akan menguraikan beberapa fakta bagaimana inkonsistensi sikap LE bersama beberapa pejabat seperti Ketua Majalis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang tampak  tidak jelas dan tidak tegas dalam meresolusi konflik Papua yang pada beberapa minggu terakhir ini skalanya semakin memanas dan menelan ratusan korban jiwa dan luka-luka.

Ancaman melepas garuda dan mundur 2014

Gubernur Papua, Lukas Enembe pernah mengancam Pemerintah Pusat bahwa ia akan mundur dari jabatannya sebagai gubernur apabila draf UU Otonomi Khusus Plus yang disebut ‘draf 14’ tidak diakomodir oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam prolegnas DPR masa bakti 2009-2014. Faktanya draf Otsus Plus tersebut tetap gagal dimasukan dalam prolegnas alias kandas. Jakarta rupanya keberatan dengan substansi Otsus Plus yang diduga hanya di ‘copi paste’ dari UU Pemerintahan Aceh. Jakarta keberatan karena ada pasal yang mengatur tentang referendum yang ikut dimasukan dalam salah satu pasal RUU Otsus Plus tersebut. Walaupun pasal yang mengatur tentang permintaan rederendum itu kemudian dihapus atas permintaan Jakarta, sampai dengan masa berakhirnya presiden SBY, RUU Otsus Plus tetap tamat dengan memiluhkan karena tidak pernah dibincangkan lagi (tabloidjubi.com,1 Oktober 2014). Ironisnya, penolakan Jakarta atas RUU Otsus Plus tersebut, tidak diresponi dengan melepas garuda melalui pengunduran diri Gubernur Papua bersama ketua DPRP dan MRP sebagaimana pernyataan mereka sebelumnya. Gubernur justru diberikan ‘harapan angin’ oleh Jakarta bahwa RUU Otsus Plus itu akan dimasukkan dalam prolegnas DPR periode berikutnya. Akan tetapi apa yang terjadi? Sampai dengan berakhir DPR RI masa bakti 2014-2019 ini draf RUU Otsus plus tersebut sirna dari perbincangan DPR bahkan oleh pemerintah Indonesia  sekalipun. Lantas, apa tindakan selanjutnya Gubernur Papua dan Papua Barat?

Penarikan pasukan militer  dari Nduga

Gubernur Papua pada akhir Desember 2018, meminta presiden Jokowi menarik seluruh pasukan dari wilayah Kabupaten Nduga. Pernyataan itu disampaikan oleh Gubernur Papua menanggapi semakin dekatnya hari raya natal dan untuk mencegah semakin banyak  jatuhnya korban jiwa dalam operasi militer yang sedang dilakukan disana. Untuk itu saat itu Lukas Enembe mengatakan bahwa dirinya bersama ketua MRP, DPRP akan bertemu presiden Jokowi, Kapolri dan panglima TNI (antaranews.com, 21 Desember 2018). Menanggapi permintaan Gubernur tersebut, banyak pihak merespon, antara lain dari pangdam 17 Cenderawasih dan Mendagri. Mereka membantah bahkan menuding bahwa Lukas Enembe melawan kebijakan negara (detiknews.com, 25 Desember 2018). Mereka pada prinsipnya menolak permintaan gubernur Papua. Padahal selama ini Gubernur selalu menempatkan dirinya, serta mengaku bahwa ia merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Namun sejak awal nampaknya ia tidak pernah didengar Jakarta. Mungkin Jakarta memiliki pandangan tertentu. Sehingga kesetiaan, loyalitas LE sepertinya diabaikan. Dalam kondisi demikian, LE tidak pernah memberontak tetapi terus pasrah menahan semuanya. Akhirnya permintaan mulia demi melindungi segenap rakyatnya sekali lagi diabaikan.

Melapor PBB jika ada orang papua mati lagi

Gubernur Papua Lukas Enembe pada bulan September 2018 bertempat di Kampung Harapan-Sentani, sesaat sesudah acara syukuran bupati dan wakil bupati Puncak, pernah mengatakan bahwa jangan lagi ada orang Papua yang mati sia-sia. Apabila ada yang mati ditembak TNI-POLRI dirinya tidak segan-segan langsung melapor ke PBB. “Ko mau TNI kah, Polisi kah kalau bunuh orang Papua, saya langsung lapor PBB” demikian pernyataan tegas LE saat itu (tabloidjubi.com, 31 Januari 2019 ). Menurutnya populasi Orang Papua sudah sangat sedikit, maka jangan lagi ada pembunuhan -pembunuhan yang dapat semakin menghabiskan jumlah Orang Papua. Namun tak disangka, tak lama kemudian pernyataan tegas Lukas Enembe tersebut rupanya seperti angin lalu. Sebab hanya berselang dua bulan saja, tepatnya 1- 2 Desember 2018, konflik Nduga pecah antara TPNPB dan TNI yang menelan banyak korban jiwa. Dimana hingga sekarang sudah lebih dari 185 warga sipil tewas, 54.000 lebih masyarakat mengungsi di kamp-kamp pengungsian di Wamena-Lanny Jaya dan operasi militer masih berlangsung hingga sekarang. Tidak ada yang tahu secara pasti kondisi akhir di Nduga karena minimnya akses-akses pers dan kemanusiaan.

Lalu, guna mempertanggung jawabkan pernyataannya sebagai pemimpin rakyat Papua, pertanyaan rakyat hari ini adalah: apakah LE sudah melapor PBB? Kapan? Skema penyelesaian model apa yang sudah dipresentasekan: apakah perundingan Jakarta dengan OPM-ULMWP untuk referendum atau Otsus Plus? Tidak ada yang tahu. Belum berakhir konflik Nduga, meletus lagi aksi rasisme Surabaya yang kemudian mengeksitasi aksi lahirnya demonstrasi besar-besaran yang  menelan puluhan korban orang asli Papua dari Sorong, Manokwari,Fakfak, Deiyai, Jayapura hingga Wamena baru-baru ini. Dengan fakta-fakta konflik seperti ini maka sekali lagi pertanyaannya: apakah Gubernur Papua bersama Gubernur Papua Barat yang terhormat sudah memberikan laporan ke PBB untuk kemudian segera digelar sebuah forum perundingan segitiga?

Dialog internasional difasilitasi pihak ketiga

Saat ditanya wartawan Tirto.Id, Gubernur Lukas Enembe menyatakan bahwa untuk menyelesaikan persoalan Papua, dibutuhkan suatu dialog internasional yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral sebagaimana yang dilakukan Jakarta terhadap Gerakan Separatis Aceh Merdeka pada tahun 2005 silam (Tirto.id, 22 Agustus 2019). Lukas juga menyatakan bahwa orang Papua tidak membutuhkan pembangunan tetapi mereka membutuhkan kehidupan yang layak dst.  Gubernur menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Papua bersama Provinsi Papua Barat sedang menyiapkan rencana dimaksud. Tetapi, sejauh ini progres dari pernyataannya tersebut belum diketahui publik Papua, padahal eskalasi kekerasan dan jatuhnya korban warga sipil sebagai dampak persoalan laten politik  ideologis terus terjadi. Apakah itu hanya sebatas wacana kosong sebagaimana sebelumnya? Rakyat Papua sedang menunggu.

Tuntutan referendum saat demo di kantor Gubernur Papua 19 Agustus 2019

Pada Kamis 19 Agustus 2019, ribuan rakyat Papua tumpah ruah ke jalan menggelar long march dari Sentani, Abe, Kotaraja hingga seluruh kota Jayapura, Keerom dan Sarmi menuju kantor Gubernur Papua. Dalam orasi yang dipimpin oleh Bem Uncen dan Bem Se-Kota Jayapura bersama seluruh OKP-OKP menuntut diselenggarakannya referendum (walaupun pernyataan sikap yang dibacakan pimpinan mahasiswa tidak tegas). Gubernur Lukas Enembe yang kala itu hadir langsung mendengar aspirasi tersebut menyatakan akan meneruskannya kepada pemerintah Jakarta. Gubernur berjanji bahwa semua aspirasi tersebut sudah diakomodir dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, dirinya bersama Ketua DPRP dan MRP yang juga hadir saat itu siap untuk bertemu Presiden Joko Widodo untuk menindaklanjutinya. Saat demonstrasi damai tersebut hadir pula juru bicara Internasional KNPB yang menyatakan bahwa Gubernur adalah rakyat, kita semua sama-sama rakyat yang sedang berada di bawah sistem kolonialisme Indonesia, maka sudah saatnya Gubernur mendengar suara rakyat untuk mendengar apa yang mereka mau. Gubernur saat itu menyatakan bahwa tugasnya sebagai gubernur sudah selesai, oleh karena itu ketika Otsus berakhir ia akan mengatakan pemerintah pusat dengar apa yang rakyat Papua mau dan inginkan. Namun, sebulan kemudian atau baru-baru ini, ketika mengeluarkan himbauan kepada mahasiswa Exodus, Gubernur Lukas Enembe menyatakan Papua adalah bagian sah dari NKRI dan final. Ia justeru dengan nada tegas mengatakan mahasiswa Exodus tidak usah bicara referendum lagi di Papua karena itu percuma. (suarapapua.com, 24 September 2018).

LE seolah-olah lupa bahwa usulan referendum sebelumnya pernah disebutkan oleh tim asistensi RUU Otsus Plus yang diperjuangkannya sendiri pada 2014 silam. LE juga berpura-pura amnesia padahal saat aksi demo damai di kantor Gubernur Papua seluruh perwakilan mahasiswa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang berorasi menyatakan secara langsung bahwa referendum merupakan satu-satunya solusi demokratis bagi rakyat Papua setelah kegagalan Otsus 2001 saat ini. LE harusnya sadar bahwa tiap pernyataan yang keluar dari mulutnya di era ini akan senantiasi terekam baik oleh media masa dan telinga-telinga manusia yang mendengarnya. Apalagi oleh alam dan tulang belulang rakyat tak berdosa yang berseliweran sedang menyaksikannya. Maka sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat ia memiliki kewajiban moral dan iman untuk mempertanggung jawabkan setiap ucapannya secara baik dan konsisten.

MRPB, tokoh gereja, GMKI Pusat-DPRD tanah Papua sudah sepakat dorong perundingan Jakarta- ULMWP

Majelis  Rakyat Papua Barat, Tokoh Gereja (GKI, GIDI, KINGMI, BAPTIS) DPRD Se-Papua juga Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pusat telah menyatakan sikap mendukung dilakukannya perundingan antara Jakarta dengan ULMWP. Tetapi belum jelas sikap terkini dari MRP Papua, DPRP Papua/Papua Barat juga Gubernur Papua dan Papua Barat. Pernyataan dukungan itu, memang tidak secara tegas menghendaki dilakukannya suatu referendum, baru sebatas usulan perundingan antara pemerintah pusat dan ULMWP. Menanggapi itu, Menkopolhukam Wiranto di Jakarta telah menyampaikan pandangannya mewakili Presiden Jokowi bahwa ia menolak dialog formal dengan ULMWP. Menurutnya pemerintah tidak bisa mengakui kelompok kemerdekaan untuk berdialog sebab dengan menerima mereka, maka pemerintah akan dianggap mengakui eksistensi organisasi separatis (suara.com, 24 September 2019). Pernyataan Wiranto memang kontraproduktif dengan Kepala Staf Presiden, Moeldoko yang mengatakan akan memikirkan dialog dengan ULMWP sesuai usulan DPRD se Papua itu. Bahkan ia mengatakan pemerintah akan memikirkan teknik untuk melakukan dialog tersebut lebih jauh (cnnindonesia.com, 25 September 2019).

Dalam dinamika seperti ini, Gubernur Papua dan Papua Barat mestinya mulai memikirkan dan melakukan langkah-langkah persiapan konsolidasi dengan rakyat juga dengan pihak ketiga untuk segera dilakukan perundingan antara Jakarta dan ULMWP. Melakukan lobi dan komunikasi kepada organ pergerakan perjuangan kemerdekaan di dalam dan di luar negeri dan menghimbau rakyat Papua agar tetap tenang dalam batas waktu tertentu menuju hari ‘H’ pelaksanaan perundingan. Prosesnya dapat dimulai dengan kordinasi seluruh perangkat pemerintahan dari Kabupaten hingga ke dua provinsi, lalu bertemu Jokowi untuk mengusulkan point-point inti seperti penarikan militer secara serentak, pembebasan seluruh tahanan politik, penentuan tempat, mediator, dan waktu pelaksanaan dialog / perundingan serta biaya dan peserta. Sesudah itu hasilnya disampaikan kepada seluruh rakyat Papua dan Papua Barat.

Dengan demikian keseriusan pemerintah Daerah melalui kedua Gubernur, sebagai pemimpin yang dipilih dan diamanatkan oleh rakyat benar-benar dapat membuktikan dirinya sebagai wakil rakyat bukan semata-mata hanya  sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah saja. Karena sesungguhnya rakyat Papua yang memilih kedua gubernur, bukan Jakarta dan mereka memegang mandat penuh dari rakyat Papua bukan mandat Jakarta.

Analisis

Ambivalensi sikap Gubernur Papua sejak awal memiliki makna yang cukup jelas. Di satu sisi (faktor internal) menunjukan bahwa Gubernur Papua tidak memiliki konsistensi dalam membuktikan setiap tutur katanya. Di sisi lain menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sebenarnya tidak beres pada diri Gubernur-mungkin ada faktor tekanan psikis dari pihak eksternal (faktor eksternal). Jika diamati dengan seksama, hampir semua pernyataan yang bersifat tegas dan berpihak pada rakyat Papua -termasuk menanggapi wacana referendum kemerdekaan, diungkapkan gubernur ketika beliau berada di lingkungan yang didominasi oleh orang Papua (samping kanan-kirinya orang Papua). Tidak ada aparat negara (pangdam, intel, Dandrem, ajudan atau Kapolda) dan wakil pemerintah pusat. Kecuali ancaman mundur dari posisi Gubernur ketika mendorong Otsus Plus. Itu mungkin ada faktor lain yang mendukung. Coba kita lihat, pernyataan akan lapor PBB diungkapkan saat pelantikan bupati puncak di Sentani; pernyataan dialog internasional diungkapkan setelah dirinya menerima ribuan masa demo Damai di Kantor Gubernur menolak rasisme di Surabaya-Malang yang menyerukan referendum. Demikian pula saat mengeluarkan pernyataan tarik militer dari Nduga dst. Ini semua mencerminkan sosok pribadi Enembe yang sesungguhnya; bahwa ia tetap pemimpin sejati rakyat Papua yang dipilih oleh rakyatnya, disegani dan dihormati. Maka ia berusaha untuk tetap tampil melindungi dan mencintai rakyatnya, seperti rakyatnya mengasihi dirinya.

Akan tetapi, pernyataan gubernur baru-baru ini di Mako Brimob Kota Raja yang menyatakan Papua sudah sah bagian dari NKRI, memarahi mahasiswa Exodus dengan nada keras untuk tidak boleh bicara referendum kemerdekaan dan seterusnya yang sifatnya melarang, berdasarkan situasi lingkungan dan faktor ekopsikologis dapat dipahami sebagai sesuatu yang wajar. Bahwa lingkungan di markas Brimob dan dalam kondisi pasca rusuh maka insting manusia akan beradaptasi untuk pasrah dan jadi penurut dengan tujuan tidak menimbulkan ancaman serta mispersepsi pada  tuan rumah di sekitarnya.

Terlepas dari faktor tekanan psikis, teror dst, saat ini adalah momentum paling tepat bagi Gubernur Papua dan Wakilnya juga Papua Barat dan Wakilnya, ketua MRP dan DPRP-DPRPB untuk segera menjemput bola yang sedang bergulir. Untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban jiwa di pihak sipil maupun militer. Kita tentu tidak ingin peristiwa Timor Leste Jilid 2 terjadi di atas tanah Papua. Oleh sebab itu, sangat mendesak bagi gubernur Papua, Papua Barat, Ketua MRP dan DPRP/DPRPB untuk menanggapi semakin mencuatnya dorongan perundingan antara Jakarta-ULMWP. MRPB sudah menyatakan sikap untuk segera dilakukannya perundingan antara Jakarta dan ULMWP di dahului oleh pernyataan sikap tokoh-tokoh Gereja se tanah Papua: GKI, GIDI, KINGMI dan BAPTIS. Sesudah itu, disusul pernyataan sikap GMKI Pusat bersama Ketua-ketua DPRD Se- Papua baru-baru ini. Dukungan ini dapat dipandang selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh LIPI sejak masih hidupnya Pastor Dr. Neles Tebay. Dan yang paling penting adalah merupakan sesuai seruan banyak negara di dunia sejak beberapa tahun lalu hingga sidang PBB saat ini. Bahwa pemerintah Indonesia mesti mengambil peran secara konstruktif, humanis dan dialogis dengan semua komponen pergerakan di Papua yang menggelar aksi-aksi demonstrasi damai untuk menyatakan pendapat dimuka umum dsb.

Kesimpulan

Jika diamati inkonsistensi sikap Gubernur Papua memang tampak dari beberapa pernyataannya yang terus berubah-ubah menanggapi situasi konflik di tanah Papua. Faktor eksternal seperti tekanan, dan ancaman mungkin menjadi penyebabnya. Akan tetapi, sebagai pemimpin yang diamanatkan dan dimandatkan oleh segenap komponen rakyat Papua, konsekuensi apapun harus ditaruhkan karena itu merupakan sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Apalagi jika seorang pemimpin benar-benar bertipe sejati seperti Yesus Kristus yang diimani dalam ajaran umat Kristiani,  maka ia tidak akan pernah tega menyaksikan rakyatnya terus-terusan berada dalam ancaman bahkan konflik berdarah-darah yang entah kapan berakhirnya. Oleh sebab itu, maka inkosistensi sikap Gubernur Papua musti dihentikan dan dipertegas. Gubernur harus berani mengambil sikap dan keputusan urgen untuk melindungi dan memihak rakyat Papua. Sebab sudah pasti rakyat akan berada di belakang sang pemimpin untuk mendukung dan melindunginya.

Sikap pemerintah pusat yang terus-terusan menghadirkan tangisan, darah dan air mata itu sudah waktunya diberhentikan. Cukup sudah Jakarta terus berusaha mengelak dari inti akar masalah Papua. Cukup sudah Jakarta berusaha mereduksi legitimasi dan kepercayaan rakyat terhadap gubernur Papua dan Papua Barat melalui pengaturan dan pemanggilan 61 oknum yang diklaim sebagai tokoh Papua, pemanfaatan Lenis Kogoya, Fredi Numbery, Hendrik Yance Udam dll untuk mengadu domba antar pemimpin Papua sehingga semuanya itu harus dihentikan. Dan cara menghentikannya hanya satu: Gubernur Papua harus berani dengan tegas mengambil sikap untuk memulai perundingan Jakarta dan ULMWP. Apapun dinamika dan hasil-hasil yang nantinya mengemuka dan lahir dalam perundingan itu musti dilihat dengan cara-cara demokratis dengan tetap menjunjung tinggi HAM.

Saran

Pertama; Sangat penting dan mendesak bagi Gubernur Papua dan wakil, Gubernur Papua Barat dan wakil; Ketua DPRP dan DPRPB, ketua MRP serta seluruh DRPD Kabupaten Kota se-tanah Papua untuk segera mendukung dan mempersiapkan langkah-langkah strategis penyelesaian konflik Papua seiring dengan mencuatnya dukungan untuk diadakannya perundingan antara Jakarta dan ULMWP.

Kedua; Semua organisasi perjuangan pro kemerdekaan baik dalam negeri dan luar negeri untuk menanggapi dukungan perundingan Jakarta- ULMWP sebagai suatu kemajuan dalam proses perjuangan lalu mempersiapkan diri dan agenda-agenda yang bakal dibahas dalam perundingan. Dengan demikian dapat mencegah jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak di kalangan masyarakat sipil Papua. [*]

*) Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Papua.

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares