NKRI hanya milik Pemerintah Pusat

  • Bagikan

Oleh: Marius Goo

NEGARA Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] telah merdeka 17 Agustus 1945. Kemerdekaan bangsa ini didukung aneka perangkat negara yang menjadi dasar  bagi negara. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatur dan merumuskan bagaimana negara hidup dan berkembang. Sejauh mana Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini dijalankan? Apakah masih relevan hingga hari ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab oleh realitas saat ini secara umum Indonesia dan khususnya di Papua. Sebenarnya, NKRI itu milik siapa?

Diawal tulisan ini secara tegas dapat disampaikan: “Negara Indonesia hanya milik orang-orang Pusat.” Sejauh melihat realitas saat ini, yang merasa memiliki terhadap negara ini hanya kaum elit, orang-orang pusat. Karena rakyat kecil dikorbankan dan tidak merasa bahwa mereka adalah orang Indonesia. Rakyat yang merasa Indonesia adalah milik pun hanya karena kepentingan dan bahkan karena diperalat. Rakyat kecil diperalat oleh negara sendiri dan rakyat kecil dikorbankan, bahkan nyawa menjadi taruhan. Kaum elit politik berdansa di atas penderitaan rakyat, politik busuk meraja lela, korupsi menjadi bagian hidup yang tak terbendung, penyebaran hoax dijalankan begitu rapi dan rakyat menjadi hiasan negara yang dapat diotak-atik semau para elit negara.

Akhir-akhir ini, negara Indonesia dilanda banjir demonstrasi hampir di seluruh Indonesia, bahkan didemonstrasi oleh negara lain atas kasus kasus diskriminasi dan kekerasan kemanusiaan. Dalam aksi demonstrasi ini tidak sedikit rakyat yang menjadi korban dan negara hanya cuci tangan, bahkan negara menilainya sebagai hoax. Negara dengan aneka cara menutup semua realitas kebobrokan dalam sistem kekuasaan yang manipulatif. Negara merasa semua pelanggaran kemanusiaan telah diselesaikan hanya dengan menyembunyikan semua fakta yang terjadi, misalnya dengan memotong jaringan Internet atau mengalihkan isu dari realitas sebenarnya yang terjadi.

Negara tidak mampu mendidik warga bagian dari negara, bahkan negara sendiri melemparkan keluar warganya dari negara sendiri. Realitas ini terlihat ketika negara menghadapi rakyat dengan kekuatan militer. Militer hanya milik negara dan bukan milik rakyat. Sebab negara menerjunkan militer untuk melawan rakyatnya sendiri, bahkan senjata milik negara dipakai untuk menembak mati rakyat sipil. Pendekatan negara secara militeriteristik makin membuat rakyat tidak percaya pada negara dan bahkan mengambil oposisi untuk memisahkan diri negara yang penuh kekerasan. Realitas inilah yang dihadapi warga Papua dan kekerasan militeristik ini bermula sejak Papua diintegrasikan dalam Negara Indonesia tahun 1969 melalui PEPERA.

Jika ditelusuri sejarah perjalanan warga Papua dalam NKRI sejak Papua dimasukkan menjadi bagian NKRI, rupanya hanya untuk menyiksa dan bahkan membunuh. Aneka kasus kekerasan dialami rakyat Papua dengan operasi-operasinya. Tentu dalam operasi-operasi ini tidak sedikit rakyat yang menjadi korban. Karena itu, warga Papua sudah tidak simpatik dengan negara Indonesia, bahkan warga Papua merasa bahwa mereka bukan bagian dari negara Indonesia.

Pemerintah Pusat gagal meng-Indonesia-kan Papua

Dengan melihat aneka kasus kekerasan yang penuh militeristik warga Papua menjadi anti NKRI. Negara ingin Papua tetap dalam NKRI, namun segara sendiri juga mengeluarkan Papua dari NKRI karena rakyat Papua merasa tidak nyaman dan tidak betah tinggal dalam NKRI. Atas kasus-kasus kematian rakyat Papua sejak tahun 1969, negara Indonesia tidak merasa berdosa atau tidak merasa bersalah. Negara bahkan menutup semua kesalahan dengan aneka cara, dan cara paling keji adalah dengan mengirim militer untuk membungkam suara rakyat. Suara derita rakyat dipersempit ruang, bahkan terkubur dalam pulau Papua, sekalipun Negara mendengar, negara akan mengatakan hoax. Aneka kekerasan tertimbun di Papua dan mulai membangkai. Serpihan-serpihan bangkai sedikit tercium keluar pasca diskriminasi rasial 16 Agustus 2019 di Surabaya terhadap orang Papua dengan sebutan monyet. Beberapa negara menyoroti kasus diskriminasi ini.

Rakyat Papua menilai bahwa diskriminasi rasial di Surabaya adalah setingan negara, sebab diskriminasi itu dilakukan oleh militer Indonesia dan pada hari raya kenegaraan atau hari kemerdekaan Indonesia. Negara sendiri menstigma orang Papua adalah monyet. Apalagi hingga kini pelaku rasis tidak diproses, dan kembali mempersalahkan orang Papua yang adalah korban diskriminasi. Negara secara jelas menstigma orang Papua monyet namun negara sendiri memberitakan bahwa kasus diskriminasi tersebut hoax.

Apa yang tersisa dari semuanya? Yang jelas adalah rakyat Papua sudah tidak merasa bahwa NKRI bukan miliknya dan hanya milik pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah gagal total membuat orang Papua adalah bagian dari Indonesia. Rakyat Papua sudah tidak percaya pada Indonesia dan mereka merasa tidak ada masa depan yang gemilang dalam NKRI. Negara harus ubah cara pendekatan dan harus menghormati kemanusiaan di Papua, sebab orang Papua semartabat dengan manusia lain di dunia.

*) Penulis tinggal di Malang

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (8)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *