Rasisme bangkitkan semangat nasionalisme Papua

Nabire, [WAGADEI] – Persoalan rasis adalah konflik terbesar yang mudah memicu rusuh di muka bumi ini. mahasiswa adalah kaum intelektual yang murni idealismenya, sangat terusik dan tidak nyaman akan hal-hal yang berbau rasialis. Begitu kata Bentot Yatipai, salah satu tokoh pemuda di Nabire, Selasa, [24/9/2019].

“Sehingga, Kejadian di Malang dan Surabaya adalah kejadian yang telah mencederai dan memicu konflik pelanggaran HAM secara verbal kepada mahasiswa Papua se – jawa Bali secara menyeluruh,” ujar pria yang banyak menggeluti isu-isu sosial dan lingkungan itu dilansir jubi.co.id.

Dikatakan Yatipai, kejadian rasis ini cukup menyadarkan akan jati diri dan semangat kebersamaan orang Papua secara utuh dan telah membangkitkan Nasionalisme orang Papua.

Maka, mahasiswa sebagai motor pendorong demokrasi mulai mendorong aspirasi penolakan rasisme dan dikolaborasi dengan nasionalisme Papua.

Pria yang bergiat di komunitas Amoye dan Kopena ini mengatakan, nasionalisme yang bangkit mudah memicu kepada peninjauan kembali sejarah integrasi Papua kedalam NKRI, maka munculah aspirasi Referendum. Ini hal wajar dan reaksional dari kejadian rasisme yang telah dimunculkan, entah disengaja atau dibiarkan terjadi.

Namun hingga saat ini, beberapa oknum yang telah disangkakan sebagai dalang penyebar hoaks dari kejadian semula, belum juga dihukum berat. Padahal mereka harus bertanggungjawab atas tindakannya dan harus segera diadili.

“Ya, pelaku rasis harus eksekusi mati sebab akibat perbuatannya menelan puluhan korban jiwa dan harya benda,” terangnya.

Bagi Yatipai, dalam beraspirasi dalam negara demokrasi tidak ada yang salah dan semua dibenarkan. Hanya saja, yang ckup disesalkan adalah pihak – pihak yang menyuarakan aspirasi dan ditunggangi pihak yang melakukan kejahatan kemanusiaan, termasuk sikap represif aparat keamanan.

Ia menilai, ada kesalahan penanganan yang jelas telah dilakukan pemerintah. Dalam hal ini kementrian politik hukum dan keamanan, pelaksana tugas pengendali keamanan, Kapolri dan jajarannya.

Maka, Presiden Jokowi harus mengevaluasi hal ini. Harus ada pola pendekatan keamanan lebih persuasif. Akar masalah di perlu dikembalikan ke aturan hukum yang sebenarnya yakni selesaikan semua tuntutan, khususnya pelanggaran HAM.

“Sebagai negara yang menjujung tinggi nilai – nilai demokrasi, tak ada salahnya pemerintah melalui kepala negara menerima aspirasi referendum, demi menegakkan keadilan dan demokrasi ,” ujarnya.

Tokoh pemuda dari Suku Wate, Kurios B. Duwiri menambahkan, dalam situasi kacau belum bisa pastikan siapa yang sedang bekerja untuk siapa. dan reaksi yang berlebihan bisa memberikan kekuatan kepada pihak yang salah.

Sepertinya patut diduga, bahwa kelihatan di permukaan saat ini adalah pihak yang merasa terancam dengan kinerja Jokowi dalam segala kelebihan dan kekurangannya sebagai manusia. sementara memindahkan konsentrasi perlawanan mereka kepada pemerintah dari Monas dan Jakarta ke berbagai pelosok Indonesia untuk menciptakan kesan bahwa masyarakat secara umum menolak Jokowi bukan cuma di Jakarta. ” Lalu mengapa Papua?” tanya dia.

“Karena pada sisi lain cerita ini proses diplomasi di luar negeri tentang penentuan nasib sendiri untuk Papua juga meruncing, kita juga mesti teliti dengan semua kabar semacam ini. Rasisme mahasiswa di jawa termasuk dan siswa SMA di Wamena oleh guru yang mendadak rasis di Wamena itu menerima orderan dari siapa?,” ujarnya.

Duwiri bilang, kekacauan yang timbul terjadi karena banyaknya kepentingan besar yang sedang berperang di balik layar. Sekali lagi menurutnya ini patut diduga.

“Jadi saya sarankan kepada semua orang bahwa kalau kita bukan bagian dari kepentingan – kepentingan itu lebih baik tenang dan berdoa agar segala sesuatu dapat dikendalikan, jangan mudah terprovokasi dengan hoaks,” bebernya. [*]

Sumber: http://jubi.co.id

banner 120x600

Respon (12)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *