Kebodohan negara Indonesia telah nampak di tanah Papua

  • Bagikan

Oleh: Efendi Minai

NEGARA  Indoensia adalah negara hukum, Undang-Undang Dasar [UUD] dan Pancasila masih menjamin. Di sisi lain yang dilakukan negara hukum adalah ‘harga diri orang asli papua (OAP) bisa bayar dengan gula-gula  indonesia’. Kenyataan yang mengherankan adalah “diminta makanan dikasih minuman,  diminta pelaku rasisme diadili secara hukum tapi dibalas dengan rancangan dengan pembangunan dan pemekaran bahkan pembunuhan”. Dibalik rasisme ada pembangunan, ada pemekaran dan ada pembunuhan.

Pertanyaannya begitukah keamanan  untuk rakyat Papua? Di manakah nega ra berdaulat? Di Indonesia dibalik penghinaan, pengistaan, diskriminasi ada gula-gula manis dengan berbagai cara untuk papua. Hal itu, akan teruskan regenerasi dalam kehidupan Negara Indonesia. Penulis pastikan, tulisan ini tentu akan  dibanta oleh pembaca yang tidak sepaham namun dengan kesadaran atas realitas di negara Indonesia.

Beribu-ribu teknis yang dilakukan oleh negara  untuk menutupi kejahatan, sewajarnya tidak dilakukan  bangsa yang mengkat harga dan martabat disuatu negara. Namun, di Indonesia nilai ekonomi dan nilai politik lebih dari segalanya sedangkan nilai kemanusiaan diinjak-injak seakan tidak memiliki nilai.

Mindset negara ini, tidak adil dengan sebangsa dan se-tanah air, seandanya paham sebagai warga Negara tidak dilakukan seperti perlakuan kemanusiaan yang merugikan orang lain. Perspektif yang dibangun oleh para aparat keamanan [TNI dan Polri] semua rakyat Papua ‘cap ‘sebagai pemberontak, perusak dan lain-lain.

Perlakuan pada mahasiswa pengunsian berasal dari di luar Papua di Jayapura, Senin, [23/9/2019] saat memcoba membuka posko di depan auditorium Uncen Abepura dikepung oleh TNI/Polri, kemudian wartawan meliput beritapun ditahan, bahkan wartawan orang asli Papua dicap sebagai penyebar hoax dan caci maki dengan kata-kata kotor. Itulah kelakuan negara Indonesia yang katanya punya hukum dan  telah berdaulat. Negara melakukan seperti ini tanpa henti, rakyat tidak tenang dengan keadaan situasi begini solusi yang pas dan tepat adalah Papua menentukan nasib sendiri.

Realitasnya ribuan TNI dan Polri yang dikirim di Papua dan Papua Barat tujuannya menakuti-nakuti rakyat Papua, saat ibadah hari minggu menjaga dengan peralatan lengkap, di mana ada kegiatan kemasyarakat didatangi polisi dengan peralatan senjata lengkap.

Indonesia  dalam masalah apapun  yang memandang kelemahan negara ini, semenjak integrasi Papua   pada tahun 1963 ke dalam bingkai NKRI,  orang Papua tidak pernah mengakui sebagai warga negara Indonesia.

Selain itu, kehidupan Papua di semua lini tutup sehingga ruang bergerakpun tidak ada. Untuk meredahkan masalah politik Papua Indonesia berikan Otonomi Khusus [Otsus] pada tahun 2001. Namun, dana Otsus belum dirasakan oleh orang asli Papua dalam penggunaan dana Otsus kekuasaan penuh pada Pemerintah Pusat.

Orang Papua minta merdeka wajar, negara belum kerja yang maksimal untuk Papua. Pemerintah Papua pun memperat kebutuhan Pemerintah Pusat untuk mengatur Pemerintahan di Papua. Tidak ada Perda maupun Perdasus yang diwujudkan oleh DPR Papua, seharusnya pengajuan Perdasus sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Papua. Ya, karena DPR Papua tahu persoalan yang terjadi di Papua. Namun, Jakarta tidak restui tolak terus, tidak pernah mengakui pertimbangan DPR Papua. Hal-hal ini yang tidak mengaku sebagai warga negara, sifat seperti itu yang pelecehan, rasisme terjadi di negara Indonesia.

Dalam tulisan ini, telah nampak membolak balik fakta tidak sesuai dengan kejadian lapangan, selama ini negara berpikir hal ini salah satu teknis yang dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi negara. Namun, sebetulnya teknis seperti inilah mengganggu dalam aktivitas rakyat bahkan korban nyawa tidak pernah berhenti pertahun terutama di Papua dan Papua Barat.

Penulis tidak sangkut paut dengan Undang-undang untuk perlindungan Negara, karena Indonesia sendiri tidak mengakui dasar Negara. Apalagi Undang-undang pemerintahan, hukum dan HAM dan sebagainya. Saya pikir Undang-undang bukan kekuatan perlindungan negara, seandanya Undang-undang adalah salah satu kekuatan untuk perlindungan negara pastinya patut pada aturan yang berlaku.

Makanya semua perlakukan dengan kekerasan, senjata menjadikan penyelesaian masalah dan senjata mengedepankan sehingga masalah dalam negeri jangan samakan dengan  masalah antar negara karena korban jiwa akan menjadi budaya di negeri ini.

Kedamaian tidak datang dari tindakan-tindakan itu, menurut saya Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, TPN/OPM, KNPB, ULWP, TNI dan Polri menhadiri suatu tempat terbuka untuk duduk bicara bersama untuk mencari solusi yng terbaik. Jika tidak menangani situasi Papua itu secara serius kemudian melibatkan tokoh-tokoh Papua yang abal-abal seperti 61 orang datangi istana Presdein meminta kepentingan sendiri. Masalah akan terus terjadi hingga Papua Merdeka. Entahlah!

*) Penulis adalah mahasiswa Uncen, tinggal di Jayapura

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (9)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *