Pluralitas bangsa dan jaminan penegakan hukum di Indonesia

Negara berkewajiban memberikan keadilan tanpa tebang pilih!

Oleh: Daniel W. Gobai

INDONESIA adalah negara hukum. Inilah kenyataan tak terbantahkan. Posisi Indonesia yang demikian sebetulnya dapat menjadi jalan bagi tegaknya keadilan dalam segala sektor. Negara sudah seharusnya memberi kepastian hukum, harus terbuka kepada semua elemen masyarakat. Sikap terbuka merupakan keutamaan bangsa Indonesia yang plural. Namun sebagai negara hukum [bukan negara agama], maka sudah seharusnyalah negara berkewajiban memberikan keadilan tanpa tebang pilih. Inilah salah satu jalan menjaga keutuhan bangsa.

Sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, barangkali sudah saatnya bagi bangsa indonesia menyadari akan pluralitas bangsa di satu sisi, namun di lain sisi soal jaminan penegakan hukum yang adil, harus menjadi prioritas. Sebulan lalu, bangsa Indonesia merayakan Dirgahayu 74 tahun Indonesia merdeka. Usia yang tidak muda lagi, akan tetapi  sebagai warga Negara kita wajib bertanya. Sudah sejauh mana negara menegakkan hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh warga Negara, jika belum adil, bagaimana hal ini mesti berjalan, dan mengapa keadilan diperlukan, dalam kenyataan keberagaman bangsa yang harus terbuka dan mengayomi semua.

Indonesia boleh Plural, tetapi harus inklusif

Telah menjadi pengetahun umum bahwa negara Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Ada begitu banyak ras, etnis, bahasa, budaya dan suku bangsa yang mendiami negeri nusantara dari Sabang sampai Merauke. Semua di satu padukan oleh semboyang berbeda-beda tetapi tetap satu [Bhineka Tunggal Ika]. Dengan pengayoman Pancasila sebagai landasan etis berbangsa dan bernegara dan UUD 1945 sebagai dasar negaranya. Dengan mengakui kesatuan, tentu tidak serta merta memberi jaminan kepada Pemerintah bahwa bangunan bersama yang kita sebut Negara Kesatuan Republik Indonesia [NKRI] ini dengan mudah terpelihara. Juga sebuah keniscayaan bahwa Indonesia di tengah keberagamaan diandaikan untuk seragam dalam mengimplementasikan segala kebijakan, khususnya dalam mengejahwantahkan kesejahteraan bersama [bonum commune].

Dewasa ini ada rupa-rupa kesulitan dan hambatan yang tengah dihadapi bangsa indonesia. Negara kita boleh plural. Namun negara tidak boleh lupa, bahwa negara mesti inklusif dalam menjalankan segala sesuatu termasuk dalam menegakkan apa yang benar dan baik seturut kaidah-kaidah atau nilai-nilai universal.  Mengapa pemerintah harus inklusif?  Bagi penulis, Negara perlu membuka diri. Di sinilah sikap inklusif sangat diperlukan. Sikap keterbukaan termasuk di dalamnya adalah mewanti-wanti segala macam kemungkina, misalnya segala tindakan inskonstitusional dan intoleratif harus disikapi secara serius. Jika tidak, maka hal-hal ini bisa menjadi sumber perpecahan dan bisa merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang telah dirancang bangun selama 74 tahun. Juga demi merawat keindonesiaan yang beragam tadi. Maka sikap inklusif mutlak perlu sebagai suatu ciri khas dari keterbukaan dunia teknologi dan informasi.

Bahwa peradaban dunia pada era milenial ketiga ini, telah memungkinan semua hal di muka bumi terhubung. Rasanya semua hal terbuka bagi semua. Tiada hal apapun yang bisa luput dari perhatian semua pihak. Atau ditutup rapat, disembunyikan. Demikian pula setiap keburukan dan kejahatan apapun yang dapat dirahasiakan, nantinya akan terungkap. Mesti dan sudah barang tentu, harus disadari oleh bangsa indonesia bahwa, sesuatu yang dipandang baik di mata kita bangsa Indonesia menjadi baik dan benar di mata dunia. Begitu pula sebaliknya. Sederhananya, sikap keterbukaan pemerintah Indonesia adalah mutlak perlu. Sikap keterbukaan misalnya dalam hal mengakui kurang maksimalnya tindakan penegakan hukum, penanganan koruptor yang tidak merata, pembangunan sarana-prasarana yang bukan saja kurang tetapi tidak berimbang perlu menjadi bahan pertimbangan. Namun hal lain yang pelik beberapa hari terakhir adalah persoalan rasis yang membangkitkan amarah warga Papua.

Hal-hal ini jika tidak segera diatasi, Indonesia dikhawatirkan bisa tinggal kenangan. Ini bukan soal pesimisme, juga bukan soal asumsi, juga bukan bermaksud menggarisbawahi statemen Pak Prabowo Subianto, indonesia bubar 2030 saat kampanye dalam perhelatan pencalonannya sebagai presiden RI.

Indoneisa yang harus anti ekslusif, demi merawat bangsa yang majemuk

Adalah harapan banyak pihak, indonesaia tetap utuh dalam kemajemukan. Juga merupakan kebanggaan, ketika harga diri dan martabat bangsaIndonesia dihargai dan dihormati, bahkan mendapat tempat bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di kanca dunia. Untuk itu sudah saatnya Indonesia perlu menyelaraskan kenyataan keberagamaan dan kemajemukan bangsa dengan selalu mempertimbangkan segala kepentingan bangsa. Pemerintah sudah saatnya menjadikan sikap tertutup atau sikap eksklusif menjadi musuh kita bersama.

Unsur ini menjadi jadi momok bersama, sebelum terlambat. Juga, kepentingan bangsa yang sudah seharusnya/sudah sepantasnya dikembangkan adalah bukan soal pemerataan pembangunan semata. Melainkan bagaimana setiap permasalahan yang selama ini dihadapi bangsa Indonesia, sungguh konsisten serta sungguh adil dijalankan. Inilah harapan bersama, dalam posisi Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia boleh menyangdang predikat negara hukum. Namun perlu dipikirkan bagaimana kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia [human right] harus diselesaikan.

Persoalan Papua dan Penanganannya

Lama didengunkan bahwa Papua merupakan bagian integral dari Indonesia sejak Jajak pendapat PEPERA 1969 digelar. Namun hingga kini orang asli Papua tetap menolak disebut bagian dari NKRI. Proses jajak pendapat tersebut dinilai bertentanga dengan norma-norma pancasila, musyawarah dan mukafat. Justru penuh manipulasi dan ancaman. Penolakan warga papua, dengan demikian amat beralasan. Sebab kendati Papua disebut bagian tak terpisahkan dan final dari NKRI, akan tetapi akan terus ada penolakan, korban jiwa, dan penderitaan semua pihak.

Upaya Pemerintah Indonesia, dalam memajukan Papua bisa diancungi jempol. Banyak pembangunan digalakkan di negeri paling timur Indonesia tersebut. Harus diakui pula bahwa, dalam beberapa dekade terakhir,  ada kemajuan yang signifikan. Akses-akses publik seperti jalan, listrik, harga BBM yang merata hampir di seluruh Papua. Beberapa hal di atas, di satu sisi adalah keberhasilan yang patut dibanggakan, dan karena itu patut disyukuri.

Namun demikian, semua pembangunan di Papua dinilai sebagai bukan bagian dari solusi dalam mengatasi segala permasalahan yang ada. Bahwa yang dibangun tidak sebanding dengan segala macam eksplorasi sumber daya alam yang dikeruk habis dari bumi cendrawasih. Belum lagi persoalan pelanggaran HAM yang menimpah masyarakat di Papua, saat pemberjuangkan alam yang dirusak.

Masyarakat Papua di sini berarti menyangkut dua hal. Pertama, Masyarakat asli Papua berarti Orang asli Papua. Dengan ciri berkulit hitam dan berambut keriting [Ras Melanesia], sedangkan kelompok kedua yakni masyarakat papua non melanesia. Berarti saudara dan saudari yang berasal dari tanah Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara Timur [NTT]. Bagi orang asli Papua [Ras Melanesia], mereka bukan bagian dari ras melayu. Melihat hasil PEPERA 1969, yakni intregrasi Papua Barat ke Pangkuan NKRI sebagai tindakan cacat hukum. Penuh manipulasi dan tidak berdasar kaidah yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, orang asli Papua menyatakan protes sejak awal. Representasi paling nyata perlawanan paling nya adalah adanya gerakan gerilya di hutan yang diprakarsai gerakan Organisasi Papua Merdeka [TPN-OPM]. Selama ini walaupun pemerintah telah berdaya upaya, menggalakkan pembangunan sarana prasarana, namun aksi protes terus ada. Banyak nyawa melayang. Ketika Pemerintah menempuh jalur keamanan, dengan meningkatkan jumlah personil keamanan di Papua jelas tidak menyelesaikan masalah. Bahkan membuat masyarakat takut pun tidak. Sementara isu papua menjadi sorotan dunia, Di sini pemerintah sudah seharusnya melakukan penanganan masalah papua secara transparan dan akuntabel.

Penegakan hukum yang adil dan jujur. Hal ini menjadi sebuah keharusan, demi merebut hati nurani seluruh warga Papua. Morat maritnya penegakkan hukum, barangkali bisa menjadi petaka bagi kehancuran NKRI nantinya. Atas kenyataan-kenyataan inilah, sesungguhnya Pemerintah harus terbuka mengakuinya. Utamanya mengakui adanya pelanggaran HAM. Lalu mencari akar masalah. Duduk bersama dan menyelesaikan secara damai melalui jalan dialog. Jika perlu, melibatkan pihak-pihak yang netral, sebab persoalan human right, adalah masalah pokok. Bahwa right, belum sepenuhnya menjadi human. Hukum harus menjadi sesuatu yang manusiawi. Maka kondisi ini tidak bisa ditutupi, begitu saja. Kita boleh berharap bahwa semua bangsa di Indonesia harus tetap bersatu di bawah semangat bhineka tunggal ika, akan tetapi persoalannya bagaimana caranya agar semua warga Negara merasa bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, serta  berkeadilan, jika pemerintah terkesan tertutup, menutup segala persoalan bangsa dan hanya menjadi timbunan masalah yang sewaktu-waktu, menjadi momok bagi bangsa di mata dunia yang mencintai atau menjunjung nilai-nilai humanisme, sebagai yang vital dalam membangun peradaban dunia.

*) Penulis tinggal di Malang

 

 

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares