Mari ungkap fakta pelanggaran hukum dan HAM pasca aksi anti rasisme di tanah Papua

Jayapura, [WAGADEI] – Satu bulan pasca gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di tanah Papua, publik masih mempertanyakan kejelasan terkait adanya korban luka dan jiwa. Pada 2 September 2019, Polda Papua merilis sejumlah kerusakan pasca demonstrasi tanggal 29 Agustus di Jayapura. Disebutkan setidaknya 15 unit perbankan yang dirusak, 7 unit pos polisi yang dirusak dan dibakar. Selanjutnya 24 unit kios dan toko yang dirusak dan dibakar. Terdapat 33 unit kendaraan roda dua dan 36 kendaraan roda empat yang dirusak dan dibakar.

Koalisi Masyarakat Sipil -Papua Untuk Semua (Ko Masi Papua) ketika menggelar konfrensi pers mengungkapkan, Kepolisian bekerja dengan cepat dalam merilis data kerugian material. Tetapi masyarakat tidak tahu berapa banyak korban luka dan jiwa terutama dengan adanya beberapa aksi sweeping yang dilakukan kelompok masyarakat tertentu.

“Hal ini menegaskan adanya upaya pembatasan informasi yang secara sengaja dilakukan. Dan ini merupakan bentuk diskriminasi dan rasisme yang berdampak pada tidak terpenuhinya hak hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan keadilan,” Sem Awom, kordinator Ko Masi Papua di kantor Aliansi Demokrasi untuk Papua [AlDP] Jayapura, 17 September 2019.

Pada konfrensi pers ini dihadiri Bersatu Untuk Kebenaran (BUK), KontraS Papua, Alianisi Demokrasi untuk Papua (AlDP), Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan GKI di Tanah Papua, SKPKC Fransiskan Papua, KPKC Kingmi di Tanah Papua, LBH Papua, PBH Cenderawasih, LP3BH Manokwari, PAHAM Papua, LBH Kaki Abu, Tim Kerja Cedaw Papua, Elsham Papua, Solidarity Indigenous People (SIP), Yayasan Anak Dusun Papua (YADUPA), JERAT Papua, Ilalang Papua, Tiki Papua, YaLi Papua, Walhi Papua, Badan Koordinasi HMI Papua dan Papua Barat, HMI Cabang Jayapura, PMKRI, GMKI, Pemuda Katolik, GEMPAR Papua, SEPAHAM Papua dan Papuan Voices

Pihaknya meminta telah melakukan investigasi independen sebagai mekanisme kontrol (check and balances) atas monopoli informasi oleh institusi negara. Berdasarkan temuan pihaknya, pada tanggal 29 Agustus ada tiga warga sipil yang tertembak. Dua warga terkena peluru nyasar saat massa aksi demonstrasi di Ekspo Waena, satu warga lainnya tertembak di Abepura, pasca aksi demo.

“Kami juga menemukan adanya aksi sweeping yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu [Panguyuban Nusantara] pada tanggal 30 Agustus. Akibatnya, setidaknya sembilan orang mengalami luka berat dan ringan karena senjata tajam. Sedangkan satu orang pemuda meninggal dunia,” kata Awom.

Dalam catatan pihaknya, pada tanggal 1 September 2019 juga telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap penghuni Asrama Mahasiswa Nayak I Kamkey, Abepura. Akibatnya, sebanyak 19 orang menjadi korban (17 orang mengalami luka karena lemparan batu dan senjata tajam, 1 orang meninggal karena tertembak dan 1 orang  lain terluka karena tembakan.

“Kami [Koalisi] juga menemukan setidaknya delapan orang masyarakat sipil dan satu anggota TNI meninggal dunia dalam aksi demonstrasi di Deiyai pada tanggal 28 Agustus. Selanjutnya, 17 orang mendapatkan kekerasan fisik dan dua orang luka karena tembakan aparat. Sampai saat ini, aparat masih terus melakukan penyisiran dan masyarakat masih mengalami intimidasi dan terror,” ungkap Awom.

Selain itu, Direktur Perkumpulan Bantuan Hukum [PBH] Cenderawasih, Yulius Lala’ar mengaku pihaknya juga telah menemukan korban tembak, luka dan kekerasan fisik juga ditemukan di Timika dan Fakfak. Berdasarkan investigasi pihaknya, dua orang tertembak dan setidaknya 18 orang mengalami kekerasan fisik.

“Di Timika pada tanggal 21 Agustus. Sedangkan di Fakfak, pada hari yang sama, satu orang terkena luka tikam, 1satu orang terkena lemparan batu dan satu orang terkena peluru nyasar,” ucapnya.

“Sayangnya upaya pengungkapan pertanggung jawaban pidana bagi para pelaku  belum dapat diketahui oleh publik. Padahal pihak kepolisian secara agresif terus melakukan penangkapan terhadap mereka yang diduga sebagai provokator demonstrasi,” katanya.

Selain melakukan investigasi terkait berbagai peristiwa pasca demo melawan rasisme, lanjut dia, pihaknya juga mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat Sipil-Papua Untuk Semua pada 9 September 2019.

“Inisiatif ini lahir untuk mendapatkan data yang kuat dan valid terkait berbagai laporan masyarakat dengan maraknya intimidasi dan terror,” bebernya.

Ocha Windesi dari AlDP mengatakan, seminggu pasca pendiriannya, Posko Ko Masi Papua terus menerima pengaduan dari masyarakat. Per tanggal 14 September, tim posko telah menerima 26 laporan terkait dengan penangkapan di luar prosedur hukum, intimidasi dan teror sampai pada laporan hilangnya seorang anggota masyarakat pasca aksi demonstrasi.

“Pengaduan yang masuk berasal dari beberapa kota di Papua dan Papua Barat. Kami memperkirakan pengaduan akan terus meningkat seiring dengan intensnya aksi penyisiran dan penangkapan yang  terus dilakukan oleh aparat,” ujar Ocha.

Karena itu pihaknya meminta korban maupun keluarga korban untuk dapat melapor, baik mereka yang mendapat intimidasi, teror, salah tangkap hingga kekerasan fisik. Laporan masyarakat ini sangat penting dalam membangun narasi alternatif bagi pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi para korban.

“Koalisi juga menaruh perhatian  pada penangkapan sewenang-wenang yang sedang dilakukan di Papua dan Papua Barat.  Menurut data Koalisi, sudah ada 99 yang ditetapkan tersangka. Di Jayapura ada 39 orang, Kabupaten Timika delapan orang, Kabupaten Deiyai 16 orang, Kabupaten Manokwari 19 orang dan Kota Sorong 14 orang, Fak-Fak tiga orang,” ungkap dia.

Hanya dalam waktu satu bulan, kat Windesi, sudah ada 99 tersangka di Papua dan Papua Barat. Akan tetapi penangkapan dalam jumlah besar ini tidak prosedural dan imparsial. Koalisi menemukan pola penegakkan hukum yang tidak proporsional, dengan ketiadaan surat perintah penangkapan dan tembusannya kepada keluarga, adanya penyiksaan, pelanggaran hak atas bantuan hukum hingga dugaan salah tangkap.

Aksi penyisiran, intimidasi, teror dan penangkapan yang terus dilakukan oleh aparat seakan bertentangan dengan narasi ‘kondusif’ yang terus disampaikan oleh negara dan instrumennya.  Kegagalan lain negara dalam memberikan rasa aman terbukti dengan kepulangan ribuan mahasiswa dari  berbagai kota studi ke Papua.

“Banyak laporan yang diterima Koalisi terkait perlakuan rasis, intimidasi maupun teror yang mereka terima pasca demonstrasi anti rasisme. Tetapi juga karena ketakutan yang dialami oleh keluarga mereka,” jelasnya.

***

Sem Awom mengatakan, keberadaan mahasiswa ini menunjukkan bahwa persepsi ‘aman’ dan ‘kondusif’ seperti yang dinarasikan negara, tidak menjadi pengalaman kolektif. Pemerintah harus memastikan hak mereka untuk tetap melanjutkan pendidikan tetapi juga jaminan atas keamanan mereka.

“Koalisi mendesak Pemerintah Pusat, Pemda Provinsi Papua dan Papua Barat, maupun pemerintah Kabupaten dan Kota untuk bertanggung jawab secara penuh atas nasib ribuan mahasiswa tersebut.  Mereka adalah korban dan tidak boleh dijadikan beban apalagi diabaikan hak nya untuk mendapatkan akses pendidikan,” kata Awom.

Karena ia mengatakan, kepulangan mahasiswa merefleksikan kegagalan negara dan instrumentnya dalam memastikan keamanan setiap warganya tanpa terkecuali.

“Maka kami meminta pemerintah dan kepolisian untuk mengeluarkan data valid terkait jumlah korban luka dan jiwa pasca demonstrasi, memastikan adanya tuntutan hukum terhadap para pelaku kejahatan dan menjamin para korban dan keluarganya bisa mendapatkan reparasi yang menyeluruh dan efektif,” tegasnya.

Ocah Windesi menminta pemerintah dan kepolisian memastikan pemenuhan terhadap hak-hak tersangka demonstrasi selama menjalani pemeriksaan.

“Pemerintah menghentikan intimidasi dan kriminalisasi terhadap advokat, aktivis, jurnalis dan pembela HAM. Hentikan kriminalisasi pasal makar terhadap masyarakat sipil Papua. Mengadakan peninjauan mendalam terkait taktik yang digunakan polisi dan tentara dalam penanganan kerumunan massa,” ungkapnya.

Ia meenegaskan, segera menarik semua pasukan BKO dari seluruh wilayah di tanah Papua dan memperkuat peran pemerintahan sipil, serta harap melaksanakan pemulihan hukum dan sosial akibat konflik sosial pasca-kerusuhan yang terjadi di provinsi Papua dan Papua Barat.

“Ya harus membuka akses seluas-luasnya  bagi jurnalis dan pekerja kemanusiaan ke tanah Papua. Meminta tanggung jawab penuh pemerintah nasional, provinsi, serta kota dan kabupaten di Papua dan Papua Barat untuk memenuhi hak ribuan mahasiswa terhadap akses pendidikan pasca kepulangan ke Papua. Pemerintah pusat segera menyelesaikan konflik Papua secara komprehensif dan bermartabat,” pungasknya. [Aweidabii Bazil]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares