Membumikan Garuda di tanah Papua

  • Bagikan

Oleh: Bapthista Mario Yosryandi Sara

“SESUNGGUHNYA suara itu bukan perampok yang ingin merayah hartamu, ia ingin bicara mengapa kau kokang senjata dan gemetar ketika suara-suara itu menuntut keadilan?”. Sepenggal kalimat yang dilontarkan oleh seorang Wiji Thukul, nampak masih kental digaungkan dalam semangat perjuangan para korban ketidakadilan kala hak mereka dijajah.

Kalimat tersebut, bermaksud mempertanyakan soal implementasi dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah sejauh mana ke dua sila tersebut terimplementasi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat agar ke lima sila tersebut tak terlihat abstrak? Dan apa yang terjadi hari ini? Kesenjangan hilang tanpa adanya keadilan, kesejahteraan datang dengan keserakahan, semuanya terbawa dalam politik aspiran.

Seperti halnya yang terjadi dan dialami oleh masyarakat Papua saat ini. Belum berakhirnya masalah Nduga, muncul lagi masalah rasisme yang direspons dengan aksi-aksi destruktif oleh segenap rakyat papua bahkan menguak hingga ke negara-negara pro pembebasan. Walaupun di masa kepemimpinan Jokowi, Papua dan Papua Barat terlihat memiliki kemajuan pesat dalam hal infrastruktur, namun dampaknya tidak begitu signifikan untuk meredam suhu politik Papua saat ini. Dalam masa kepemimpinan Jokowi, justru isu Papua semakin mendunia, bahkan Papua mendapat bantuan politik dari negara-negara Pasifik Selatan dan isu tersebut telah dibawa ke forum Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] terutama masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM]. Hingga saat ini, Presiden Jokowi tidak menemukan satupun solusi.

Baca: https://wagadei.com/2019/09/15/tangkap-dan-tembak-pendemo-nkri-benarkan-stigma-orang-papua-monyet/

Pak Jokowi malah terlihat santai dalam menyikapi masalah rasisme ini. Padahal dampak politisnya cukup luas untuk mempengaruhi konstelasi politik nasional. Padahal komunikasi maupun negosiasi politik harus dilaksanakan secara transparan, adil dan demokrastis, sehingga tidak ada lagi korban yang jatuh sia-sia serta tidak menambah “caci maki politik” maupun distrust antara Jakarta – Papua. Ini adalah harapan rakyat Papua. Negara Indonesia harus merawat harapan rakyat Papua ini sebagai bagian integral dari Nusantara tercinta. Papua adalah Indonesia dan Indonesia adalah Papua. Mengenal dan memahami anatomi masalah Papua berarti memperkenalkan kita pada Indonesia yang sebenarnya. Papua adalah Indonesia yang proses negosiasi kebangsaanya belum tuntas, apalagi divonis harga mati.

Papua dalam “Selimut” pemindahan Ibu Kota

Di saat bangsa ini diperhadapkan dengan duka yang mendalam, atas kejadian yang menimpah Papua dan memakan banyak korban jiwa yang terjadi belum lama ini dan juga belum surut, rupanya selang beberapa hari kemudian Presiden Jokowi mengempanyekan pemindahan ibu kota negara tanpa ada misi yang jelas. Secara tak langsung para elit negara berbondong-bondong turut meramaikan nostalgia yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Alhasil, aspirasi masyarakat Papua dibungkam secara sepihak.

Mengenai lokasi ibu kota negara yang baru, BNPB sebelumnya telah memaparkan soal potensi bencana, kelemahan, serta keunggulan seluruh provinsi di Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur, pada 12 Agustus 2019 lalu. Disini terdapat kelemahan yang sama persis dengan Jakarta, yakni, rawan banjir, ketersediaan sumber daya air tanah rendah, deforestasi cukup tinggi, pembakaran hutan sehingga dapat terisolasi, dan pencemaran minyak di perairan (www.tribunnews.com). Padahal keputusan pemindahan ibu kota ini, tentu membutuhkan proses politik yang panjang dan ditandai yang paling penting adalah persoalan landasan hukumnya.

Baca: https://wagadei.com/2019/09/13/lakukan-jajak-pendapat-penentuan-nasib-sendiri/

Landasan hukum ini cukup kompleks, karena ada 5 undang-undang yang harus direvisi. Kelima undang-undang [UU] tersebut antara lain UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Ibukota Jakarta sebagai ibu kota NKRI, UU Nomor 24 Tahun 2007 penanggulangan bencana, UU Nomor 3 Tahun 2002 Pertahanan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Oleh karenanya, kebijakan pemindahan ibu kota tak tepat dilakukan. Sebab selain harus melakukan revisi undang-undang, Jakarta juga merupakan kota penting yang memiliki banyak memori pemerintahan. Dimana selama ini, Jakarta banyak mencatat perjalanan bangsa Indonesia.

Konflik Papua menjadi ajang refleksi

Dalam hukum Indonesia, hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak, yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, sebagai makluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negar, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan (Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Bukan hanya konflik Papua, akan tetapi, ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga detik ini masih saja dihiraukan oleh negara. Justru kasus-kasus tersebut dijadikan amunisi dalam panggung politik untuk mematikan lawan. Padahal Indonesia sendiri, terlebih dahulu mencantumkan keperdulian terhadap HAM, dalam pembukaan UUD 1945 dan secara tegas tercantum pada pasal 28 tersebut. Ini membuktikan bahwa, pendiri bangsa ini selangkah lebih maju dalam menetapkan HAM terhadap identitas negara.

Tetapi realitas saat ini, berbalik menjadi tragis, aspirasi-aspirasi masyarakat yang menuntut keadilan selalu dibungkam, karena pemerintah saat ini selayaknya menutup mata sembari menutup telinga dengan kedua tangannya. Tidak ada peran dan tindakan serius dari pemerintah, yang kerap acuh dan menganggap itu hanya seonggok nyawa yang sudah berlalu.

Baca: https://wagadei.com/2019/09/11/monyet-tidak-boleh-paksakan-tinggal-bersama-super-manusia/

Mengutip dari isi pembicaraan yang dilontarkan oleh salahsatu tokoh masyarakat Papua dalam sesi dialog publik yang diselenggarakan oleh Pengurus Pusat PMKRI pada 7 September 2019; Ia mengatakan demikian, “dengan menguak fakta masa lalu yang menjadi memoria passionis Papua, secara bijak diharapkan bahwa, kedepannya kita dapat merajut damai diantara sesama anak bangsa Indonesia, menuju Indonesia yang damai, adil dan bermartabat”.

Pancasila sebagai tujuan dan rumah bersama

Dalam hukum internasional, hanya negara sajalah yang terikat dalam kewajiban perjanjian-perjanjian internasional, yang ditandatanganinya. Dengan mengikatkan diri pada suatu perjanjian HAM internasional, maka suatu negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara, Pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban, untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Cukup kiranya, bahwa negara kita adalah negara Pancasila, dan bahwa Pancasila itu tidak hanya dasar negara saja, tidak hanya ideologi, tidak hanya cita-cita pemersatu semua golongan saja, tapi Pancasila adalah suatu moral, suatu tuntunan pergaulan hidup antara manusia Indonesia yang satu dan yang lain, tanpa memandang tingkatan, tanpa memandang keturunan, tanpa memandang nilai sosialnya.

Oleh sebab itu, hemat penulis, negara harus menjalankan sinar dan obor Pancasila ini dihati dan sanubari masyarakat Papua yang sedang berjuang dan menderita, agar segenab masyarakat Papua segera terlepas dari konflik yang sedang bergemuruh.

*) Penulis adalah aktivis Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia [PMKRI] cabang Kupang juga mahasiswa pada Universitas Nusa Cendana Nusa Tenggara Timur

 

banner 120x600
  • Bagikan

Respon (7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *