DPRP minta DPR RI desak Presiden lakukan perundingan

 Harus dimediasi oleh pihak ketiga

Jayapura, WAGADEI – Anggota Komisi II DPR Papua, John NR.Gobai yang diangkat melalui jalur Otonomi Khusus [Otsus] telah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Fadli Zon pada 11 September 2019. Dalam pertemuan tertutup itu Gobai meminta agar DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo [Jokowi] melalukan perundingan.

John mengatakan, perundingan tersebut antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan  masyarakat Papua yang dimediasi oleh Pihak Ketiga yang netral.

“Sama seperti yang Pemerintah Indonesia lakukan untuk Aceh. Itu yang kami desak dan saya sudah sampaikan usulan dalam bentuk surat,” ujar John NR Gobai dilansir Jubi, Minggu, [15/9/2019].

Saran politik itu juga, kata dia, dengan dasar UU Otsus Papua, pihaknya meminta DPR RI agar mendesak Presiden Jokowi harus segera dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi [KKR] di Papua.

“Untuk kepentingan pelurusan sejarah dan rekonsiliasi terkait pelanggaran HAM sejak tahun 1961 – tahun 2000 dan pengadilan HAM di Papua untuk penyelesaian pelanggaran HAM di atas tahun 2000 dengan Kepres di Papua, sebagai acuan sesuai dengan kewenangannya DPR Papua telah membuat Raperdasus,” ungkapnya.

Selain itu ia juga menyarankan, DPR RI agar mendesak TNI dan Polri harus menghentikan persekusi kepada mahasiswa dan masyarakat Papua, hentikan penggunaan senjata dalam menghadapi orang Papua.

“Sehingga jangan lagi terjadi pelanggaran HAM di Papua. Harus diberikan ruang demokrasi bagi orang Papua untuk dapat bebas berekspresi, aksi demo damai mengeluarkan pendapat di indonesia. Hentikan persekusi bagi Mahasiswa dan Aktivis Papua di Seluruh Indonesia,” kata John.

Secara umum Gobai juga sudah menyampaikan tindakan rasisme dan ujaran kebencian pada tanggal 15 Agustus – 17 Agustus di Surabaya, Malang, Suarabaya dan Makassar karena telah merusak acara HUT Republik Indonesia dan berujuang pada aksi besar-besaran di seluruh tanah Papua. Juga terjadi penangkapan terhadap masyarakat Papua yang melalukan demontrasi dan telah dikriminalisasi di Timika, Jayapura, Deiyai, Manokwari, Sorong dan lainnya.

Akibat dari adanya tindakan rasisme dan ujaran kebencian di Surabaya, masyarakat papua melakukan aksi menuntut Referendum bagi Papua disertai Pengibaran Bintang Kejora,tiba tiba muncul kelompok yang menamakan diri kelompok nusantara dan siap menyerang Orang Papua kemudian terjadi korban pada Orang Asli Papua.

“Dengan berbagai kondisi ini kami harus katakana bahwa, orang Papua hari ini,telah jatuh, tertimpa tangga kemudian diinjak. Artinya orang Papua ini telah jatuh karena mendapat tindakan rasisme, kemudian tertimpa tangga karena banyak yang  ditangkap, ditindak dengan tindakan represif,   kemudian di injak karena kemudian ditetapkan sebagai  tersangka serta ada yang ditembak,” ungkapnya.

Kesempatan itu, salah satu hal yang di tegaskan adalah Pemerintah masih melihat pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai sebuah upaya pemisahan diri. Sehingga selalu ditanggapi dengan tindakan represif, padahal ketika terjadi pengibaran bukan berarti Papua langsung berdiri sebagai sebuah negara.

“Belum ada jaminan hukum tidak akan terjadi lagi praktek rasime di Indonesia terhadap orang papua dan kaum minoritas. Apapun solusi akhir dari situasi ini, kami ingin jangan ada lagi korban baik itu masyarakat Papua dan masyarakat non Papua di tanah Papua,” katanya.

Ia memberikan usulan dan pendapat tersebut atas dasar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 21 Tahun 2001, yang mengatur tentang Hak Anggota DPRD, yaitu memberikan usul dan pendapat maka dengan ini kami memberikan Usul terkait dengan Permasalahan yang sedang terjadi di Papua.

“Saya juga telah meminta DPR RI agar mengadakan raker dan mendesak Kapolri agar segera menarik pasukan dari Papua, membebaskan dan menghentikan Proses Hukum bagi Masyarakat Papua yang melakukan aksi pasca adanya tindakan rasisme dan ujaran  kebencian,” katanya.

Selain itu, ia juga meminta pelaku yang terbukti melakukan kekerasan pada kasus 15 sampai 17 Agustus entah masyarakat sipil maupun aparat keamanan tidak hanya diproses di peradilan etik tetapi juga harus diproses Peradilan Umum agar masyarakat papua percaya akan penegakan hukum di Papua.

“Untuk memperbaiki relasi hidup berbangsa maka, DPR RI agar mendesak Presiden Jokowi harus datang ke Papua dan meminta maaf di depan rakyat dan bertemu dengan tokoh-tokoh di Papua, baik kelompok yang bersebrangan dan juga yang tidak  bersebrangan, duduk bersama sebagai sesame,” ujar Gobai.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta agar kasus dugaan ucapan rasisme kepada mahasiswa Papua yang berbuntut panjang itu segera diusut. Ia juga meminta aparat keamanan untuk segera mencari pihak yang bertanggung jawab atas kerusuhan tersebut.

“Dan juga, ada pengusutan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik yang perlu ada investigasi terhadap dugaan-dugaan, mungkin dianggap pelecehan terhadap bendera merah-putih, atau juga ucapan yang rasis,” kata Fadli Zon dilansir cnnindonesia.com.

Ia mengatakan, kerusuhan di Papua dipicu tindakan rasis dari para pengepung asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Mereka dimaki dengan nama-nama binatang, dari mulai anjing hingga monyet karena dituduh merusak bendera merah putih. (*)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares