Lakukan jajak pendapat Penentuan Nasib Sendiri

Mahasiswa Papua di semua kota studi pulang ke Papua

Oleh: Marius Goo

KETIKA dilihat secara gentlement  pemerintah daerah maupun propinsi juga pusat tidak memahami secara mendalam tujuan kepulangan mahasiswa. Karena itu isu kepulangan mahasiswa ini dipersempit atau diperkecil oleh pemerintah sebatas permainan anak kecil. Pemerintah belum menyadari bahwa mereka adalah agen of change.

Pemerintah memahami hanya sebatas kepulangan, maka yang diperbincangkan adalah bagaimana dipulangkan, bagaimana dikembalikan, bagaimana menangani mereka yang pulang. Pemerintah tidak sadar bahwa mereka pulang ke Papua, di tanah leluhur bangsanya sendiri. Bahkan mereka pulang untuk bangsanya sendiri.

Mogok sipil nasional

Kepulangan mahasiswa kembali ke Papua ini mengundang pihak pemerintah baik kabupaten, propinsi maupun pusat untuk memahami betul arti kepulangan mahasiswa. Setidaknya, pemerintah kabupaten dan propinsi mendesak pemerintah pusat untuk melakukan “Penentuan Nasib Sendiri” bagi rakyat bangsa Papua Barat.

Pemerintah Papua baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota menghargai arti kepulangan mahasiswa, jika permintaan mahasiswa juga rakyat Papua secara keseluruhan untuk melakukan Penentuan Nasib Sendiri diterima dan dilanjutkan bahkan dilaksanakan. Tindakan ini segera dilakukan dengan mempertimbangkan nasib pendidikan kedepan bagi rakyat bangsa Papua, karena kita akan kehilangan satu era di mana terjadi ketimpangan pendidikan. Sehingga setelah terjadi Penentuan Nasib Sendiri Bagi Rakyat Papua, mahasiswa Papua mengambil langkah selanjutnya dalam memumpuni pendidikan.

Untuk mencapai puncak Penentuan Nasib Sedidiri, Pemerintah Papua segera melakukan Mogok Sipil Nasional untuk seluruh teritori West Papua, dari Sorong sampai Merauke.

Mogok Sipil Nasional ini amat penting dan sangat mendukung strategi menempuh PENENTUAN NASIB SENDIRI. Karena itu, Pemerintah daerah wajib melakukan demi menyelamatkan Generasi Emas Papua yang sedang pulang kembali ke Papua.

Pro-Kotra Pemenrintah atas kepulangan mahasiswa Papua

Mahasiswa yang pulang adalah generasi emas yang sedang dilihat secara salah oleh pemerintah Papua. Aksi kepulangan mahasiswa dilihat hanya dari kacamata sempit yang merugikan hampir semua orang Papua, bukan hanya Mahasiswa sendiri.

Pemerintah Papua melihat kepulangan mahasiswa Papua hanya dari segi kulit, pakaian luar yang dikenakannya: karena itu dinilai konyol, tak pantas dan dibilang sebenarnya tak perlu pulang. Padahal tujuan murni kepulangan mahasiswa adalah untuk melakukan PENENTUAN NASIB SENDIRI. Niat inilah yang harus diambil ahli oleh Pemerintah Papua dan Papua Barat dalam hal ini kedua Gubernur dan seluruh Bupati dari kedua Propinsi segera meminta Presiden JOKOWI untuk segera memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua.

Pro Kontra yang diciptakan oleh pemerintah Propinsi maupun kabupaten kota di seluruh tanah Papua mencerminkan sikap kekanak-kanakan. Karena belum terlihat kekompakan, persatuan membangun manusia dan tanah Papua. Sikap kekanak-kanakan yang terbangun adalah;

Pertama, Gubernur mengatakan Mahasiswa Papua yang merasa tidak aman segera pulang ke Papua

Kedua, MRP dalam Maklumat I mengatakan Mahasiswa Papua bisa Pulang ke Papua kalau memang tempat tinggal dan studi tidak aman.

Ketiga, Lalu muncul Maklumat MRP II mengatakan Mahasiswa Papua yang masih di tempat studi tetap kuliah dan yang sudah pulang kembali lanjut kuliah

Keempat, Dari Bupati Deiyai sama dengan Maklumat MRP II diminta untuk Mahasiswa yang di tempat studi lanjut studi yang sudah pulang kembali lanjut kuliah

Kelima, Bupati Dogiyai mengatakan mahasiswa Papua kuliah saja untuk mendapatkan gelar wisudah dan dikatakan tidak dianggarkan dana pemulangan mahasiswa Papua di Kab. Dogiyai.

Keenam, Dan tanggapan pemerintah Papua lainnya yang masih simpang siur, atau pro kontra atas kepulangan Mahasiswa Papua dari kota studi  luar.

Pemerintah Propinsi atau pun Kabupaten/Kota membuat mahasiswa Papua seperti mainan, bola kaki yang ditendang ke sana ke mari tanpa memahami eksistensi awal kepulangan Mahasiswa Papua sendiri.  Pemerintah semestinya mengetahui bahwa mahasiswa secara khusus dan rakyat Papua secara keseluruhan menolak, tidak terima dengan rasisme yang terjadi di Surabaya pada tanggal 16-18 Agustus 2019. Mereka menolak bahwa orang Papua bukan monyet. Aksi kepulangan mahasiswa adalah aksi nyata, mereka mau mengatakan “tidak mau tinggal” bersama dengan orang Indonesia yang merasa super manusia.

Untuk itu, pemerintah Papua baik Papua maupun Papua Barat segera melakukan Mogok Sipil Nasional untuk menyambut niat baik dari Mahasiswa Papua yang pulang ke tanah Air Papua, sebagai penghormatan kemanusiaan dan intelektualitas mereka sebagai agen of change karena merekalah para pion pembangunan manusia dan tanah Papua dikala roda Pemerintahan yang sedang dijalankan sekarang berakhir.

Salam mogok sipil nasional menuju Penentuan Nasib Sendiri. Mahasiswa tetap satu komando satu tujuan. Andalah pencetus sejarah peradaban bangsa.

*) Penulis tinggal di Malang

412 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares