Isu Papua mendunia, Pemerintah Pusat panik

Oleh: Daniel W. Gobai

BENAR bahwa peristiwa rasisme 15 Agustus 2019 telah berlalu. Rasanya tidak relevan dan karena itu tidak up to date, namun dampaknya terus terasa hingga kini. Ada gerakan nasionalisme di sana sini. Respon warga Papua atas kasus tersebut tidak dapat dilupan begitu saha. Amarah warga Papua kian menjadi-jadi (baca: membesar). Masyarakat Papua dalam segala tingkatan jelas bangkit dan marah. Semua turun jalan, menyatakan sikap tegas, menolak dan menuntut pelaku rasis dan represi diadili. Aksi protes ini berbuntut hingga saat ini. Terjadi hampir tiga minggu. Publik dihebohkan dengan aksi-aksi protes dianstero Papua. Isu rasisme telah berakhir namun bukan berarti selesai dan final. Peristiwa ini terus hangat dalam memori kita. Banyak pihak menyatakan perlawanan. Pemerintah Indonesia yang tidak serius menangani kasus tersebut, boleh menjadi sebab, mengapa isu ini terus hangat diperbincangkan di dunia saat ini. Tidak berlebihan jika Pemerintah disebut gagal dalam menangani kasus-kasus kemusiaan di Papua.

Pemerintah panik. Kepanikan Pemerintah Pusat terlihat jelas dari berbagai sikap dan tindakan yang terjadi akhir-akhir ini. Antara lain pemblokiran jaringan internet, pengiriman jumlah personil yang berlebihan, hingga penculikan beberapa mahasiswa Papua, bahwa berbuntut pada penahanan aktivis HAM Veronika Koman oleh Polda Jawa Timur, dengan tuduhan telah menyebarkan informasi bohong alias hoax.

Pemerintah berkeyakinan bahwa dengan memblokir jaringan internet, maka akan mengurangi peredaran berita bohong (hoax). Pertanyaannya siapa yang sebarkan berita bohong? Apa atau  mana buktinya? Pemerintah seharusnya memaparkan bukti-bukti yang terindikasi jelas, sehubungan dengan adanya penyebaran berita hoax di tengah masyarakat. Sebagai Negara hukum, Pemerintah seharusnya, bisa membuktikan bukan hanya sebatas dugaan atau asumsi. Seandainya tidak dapat dibuktikan maka dunia internasional maupun publik nasional akan mempertanyakan siapa dalang penyebar hoax, sesungguhnya. Ada dengan Papua, jika akses informasi dibatasi bahkan ditiadakan.

Selain itu, langkah penambahan personil dari sejumlah POLDA di Indonesia, ke Papua menjadi bukti jika Pemerintah gagal dalam mengatasi dan menangani persoalan papua pada umumnya dan masalah rasisme di Surabaya dan Malang pada 15-17 Agustus 2019 silam, pada khususnya. Penambahan militer, tentu tidak menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena hal ini sama sekali tidak diharapkan oleh masyarakat Papua. Begitu pula dengan dunia internasional yang terus menyoroti kasus Papua. Pemerintah seharusnya tahu, karena kehadiran militer di Papua bukan menjadi bagian dari solusi, tetapi justru kerapkali menjadi trauble maker (Pembuat masalah). Jika demikian kenyataannya, mengapa pemerintah masih menggunakan cara lama dalam kasus-kasus penanganan masalah kemanusiaan di Papua. Harus digarisbawahi bahwa, kehadiran militer dalam jumlah besar di Papua jelas kini menjadi perhatian dan keprihatian dunia. Bahkan, mobilisasi militer ini, sekarang menjadi bukti kuat bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bahwa Pemerintah Indonesia tidak piawai mencari solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus kemanusiaan di Papua.

Persoalan lain yang juga mamenarik perhatian publik, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri adalah masalah pembatasan akses informasi termasuk media-media lokal, nasional dan media asing. Harus dipikirkan bahwa kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul adalah  hak asasi setiap manusai. Setiap pun dijamin oleh undang-undang untuk memperoleh informasi, namun di Indonesia terus membatasi kebebasan ini. Untuk itu, apapun alasan dan pertimbangannya, kebijakan semacam ini merupakan cerminan betapa, Pemerintah Pusat gagal pahami kebebasan berdemokrasi itu sendiri. Singkatnya, pemerintah telah  menunjukkan sikap kedunguhan/kebodohan di mata dunia. Saya menyebut “kedunguhan” sebab, sikap membatasi seperti diuraikan di atas jelas bertentangan dengan ide dasar amanat UUD 1945 pula. Seharusnya Pemerintah Indonesia mengajak segenap Rakyak Indonesia untuk dewasa dalam berdemokrasi. Hal ini penting karena negara ini, harus terus berkelanjutan. Tidak pecah belah. Oleh karena Pemerintah seharusnya tidak membiarkan pula bertumbuh mekarnya kelompok-kelompok radikalis reaksioner, yang hanya mengandalkan semangat nasionalisme puber dengan slogan “NKRI harga Mati”, dapat menjadi bencana bagi ketahanan bangsa 5-6 tahun ke depan. Pemerintah Pusat seharusnya mengondisikan setiap masyarakat agar bertumbuh dan berkembang secara baik sambil menjaga kesatuan bangsa. Sebenarnya rakyat harus diupaya bagaimana menghayati keluhuran dan martabat bangsa Indoneia, bagaimana harus dewasa dalam menghayati nilai-nilai pancasila dan khazanah luhur UUD 1945.

Pemerintah  Pusat Panik

Pemberitaan beberapa media cetak baik lokal maupun nasional memperlihatkan bahwa, Pemerintah sedang panik dengan situasi dan kondisi Papua yang telah mendunia. Dalam pemberitaan tersebut antara lain, menunjukkan disposisi pemerintah yang tidak konsisten. Atas beberapa kasus di Papua yang akhir-akhir ini meresahkan bangsa Indonesia, Pemerintah bukannya mencari jalan keluar yang terbaik. Namun getol menuduh sejumlah pihak sebagai dalang kerusuhan dan aksi anarkis di Papua tanpa ada pembuktian jelas. Tuduhan tanpa pembuktian yang jelas dan valid sesungguhnya merupakan sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin sebuah Negara hukum, yang telah merdeka 74 tahun, namun aparat penegak hukum dan Pemerintah Pusat seolah-olah tidak paham prinsip-prinsip hukum internasional. Tetapi, asal menuduh. Inilah bukti perintah khawatir atas situasi Papua yang kini mendunia tadi. Mengapa hal ini terjadi? Karena sejak awal pemerintah telah salah melangkah.

Seharunya sejak awal, Pemerintah harus mengambil langah persuasif dan preventif. Salah satunya dengan menindak tegas pelaku ujaran rasis, tatkala ujaran kebencian dan rasisme diucapkan. Namun itu tidak dilakukan. Ada pembiaran. Ada sikap acuh tak acuh di sana. Namun,setelah isu papua merebak ke mana-mana, Pemerintah kini panik. Mulai menuduh Tuan Beny Wenda, Pimpinan United Liberation Movement for West Papua  (ULMWP) dan KNPB yang menjadi dalang kerusuhan di Papua. Atau tuduhan OPM yang berafiliasi dengan ISIS, sebagaimana yang dikemukakan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu, beberapa waktu lalu. Hal-hal ini sungguh memberi gambaran jelas bahwa Pemerintah Pusat lagi-lagi panik. Bingun dan sulit membuktikan. Menjadi bahan tertawan kini. Kelihatan bahwa ini adalah kegagalan Pemerintah menyikapi masalah Papua.

Kegagalan  mengidentifikasi ini, terbukti akan menjadi hoax kalau kebenarannya tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan. Bagi penulis, hal ini justru akan menjadi bahan pertimbangan bagi PBB dalam mengambil langkah tegas bagi posisi, Papua menentukan Hak Penentuan Nasib Sendiri (Referendum). Mengapa? Sebab dengan dasar argumentasi yang baik dan benar sekalipun sejauh tanpa ada pembuktian yang jelas dari pemerintah atas beberapa tuduhan pemerintah di atas, justru akan menjadi batu sandungan bagi pemerintah. Pemerintah akan nilai dunia internasional sebagai penyebar hoax yang sesungguhnya.

*) Penulis adalah mahasiswa pada STFT Widya Sasana, Malang Jawa Timur.

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares