Aksi anarkis di luar tanggung jawab BEM

Jayapura, [WAGADEI] – Enam Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi [BEM PT] swasta dan negeri di Kota Jayapura, Papua nyatakan aksi anarkis yang terjadi pada tanggal 29 Agustus 2019 merupakan di luar tanggung jawab pihaknya.

Keenam BEM PT diantaranya BEM Universitas Cenderawasih [Uncen], Universitas Sains dan Teknologi Jayapura [USTJ], Sekolah Tinggi Teologia Walter Post [STT WP], STIKOM Muhammadiah, STFT Fajar Timur dan STT Isak Samuel Kijne.

“Aksi jilid ke dua yang yang kami lakukan pada tanggal 29 Agustus 2019 bukan aksi anarkis, tapi aksi yang damai dan bermartabat,” ujar ketua BEM USTJ Aleksander Gobai saat menggelar konfrensi pers di Ekspo, distrik Heram, Jayapura, Sabtu, [31/8/2019].

Menurut Gobai, pihaknya mengakomodir mahasiswa dan rakyat Papua menggelar aksi demonstrasi pada saat itu secara damai hanya untuk dua agenda. Yaitu, menolak rasisme dan menuntut hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB 1514-1541.

“Aksi anarkis yang dilakukan di beberapa tempat di antaranya Kota Raja, Entrop, Hamadi, Argapura, Jayapura Kota dan Dok II seperti pembakaran ruko, hotel, rumah warga, bengkel motor, dealer mobil, perkantoran pemerintah dan kantor swasta serta mesin ATM berbagai bank adalah di luar tanggung jawab BEM,” ungkapnya.

Senada juga dikatakan ketua BEM STIKOM Muhammadiah, Alexander Ibiah. Ia mengatakan, aksi demonstrasi damai jilid II pihaknya telah sepakat tidak ada aksi anarkis, semua berjalan dengan aman dan damai.

“Namun kita harus ketahui bahwa untuk hancurkan martabata kami pada aksi jilid II ini ada pihak ketiga yang memprovokasi massa melakukan tindakan anarkis. Oleh sebab itu, BEM kembali menegeskan bahwa aksi anarkis adalah tanggung jawab BEM,” kata dia.

Ditegaskan, pihaknya berturut-turut demonstrasi  hanya menuntut kemerdekaan bagi bangda West Papua. “Kami menyatakan, menolak rasisme terhadap bangsa Papua,” ucapnya.

“Kami Mendukung resolusi hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB ke 74 pada September 2019 mendatang. Dan menuntut referendum bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis,” pungkasnya. [Abeth A. You]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares