Dorong KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua

Oleh: John NR. Gobai

PENEGAKAN hukum dan Hak Asasi Manusia [HAM] dari berbagai peristiwa [kekerasan-kekerasan] di Papua yang terjadi pada masa 1963-2015 anggap penting dilakukan. Karena, sejak kekerasan dimulai di Papua telah membuat luka dan tangisan panjang dalam hati orang asli Papua [OAP].

Salah satu cara untuk mengobati luka hati OAP adalah dengan melakukan penegakan hukum dan HAM melalui pengadilan atas pelaku pelanggar HAM di pengadilan HAM yang independen. Korban akan puas ketika pelaku disidangkan dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum dan HAM ini hanya dapat dilakukan secara independen jika dibentuk Komisi Kebenaran Rekonsiliasi (KKR), Komisi HAM Papua dan Pengadilan HAM di Papua dengan dasar UU Nomor 21 Tahun 2001 dan atau dengan dasar Peraturan Pemerintah ketiga institusi ini penting di Papua, karena daerah ini mempunyai sejarah pelanggaran HAM yang panjang, daerah ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk terus akan terjadi kekerasan serta Pelanggaran HAM.

Pemerintah Indonesia haruslah membentuk tiga institusi ini agar masyarakat melihat ada kesungguhan dari Pemerintah, ada jalan, ada pintu bagi penegakan HAM di Papua, sesuai dengan aturan negara Indonesia. Karena jika orang Papua menggunakan cara-cara yang lain, maka sudah dan akan dicap macam-macam tidak sesuai dengan substansi masalah penegakan HAM.

Penyelesaian Pelanggaran HAM di Papua tidak bisa hanya bicara bicara saja, demo demo saja dan tidak bisa juga dengan hanya membentuk tim ini dan itu yang tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak bisa dibiarkan begitu saja mesti ada pedoman yang mengkombinasikan antara regulasi nasional dan regulasi UU No 21 Tahun 2001 dan akan menjadi turunan dari UU No 21 Tahun 2001

***

Analisa regulasi

UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran HAM terjadi, bila hak-hak seperti yang diatur dalam DUHAM PBB dan UU No 39 Tahun 1999, yang melekat pada diri manusia tidak dihargai, dilanggar atau dicabut [tidak diakui]. Jadi, pelanggaran HAM berbeda dengan tindak kriminal biasa [perbuatan melawan hukum pidana].

Pada tahun 2000 melalui amandemen kedua UUD 1945 dalam Bab XA tentang HAM dimasukan sejumlah hak yang pada dasarnya diambil dari instrument hukum HAM internasional baik dari Deklarasi Universal HAM [Universal Declaration of Human Rights] maupun dari konvenan internasioanal tentang hak hak sipil dan politik dan konvenan internasional tentang hak hak ekonomi, social dan budaya.

Dalam kajian HAM, kategorisasi kelompok Hak Sipil Politik dan Ekosob, harus dipandang saling terkait dan tak terbagi [indivisibility], sehingga tidak menjadikan salahsatu kelompok hak menjadi lebih penting, dibandingkan yang lain. Untuk itu, dalam memandang kedua hak tersebut, haruslah diperhatikan mengenai peran negara dalam HAM, agar masyarakat dapat memperoleh hak asasi sesuai dengan Deklarasi Umum HAM dan konvenan lainnya.

Dalam pelaksanaan selama ini tidak dapat berjalan secara baik karena sejak ditetapkannya UU Otonomi Khusus [Otsus] Papua, Pemerintah belum membentuk Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sesuai Pasal 45 Ayat 2 UU No 21 Tahun 2001. Hal ini juga terjadi karena dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM belum diatur tentang Pembentukan Pengadilan HAM. Padahal salah satu tempatnya harus di Papua sesuai dengan UU No 21 Tahun 2001, dan berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 45 Ayat 1, UU No 26 Tahun 2000, frasa “untuk pertama kali” menunjukkan bahwa pembentukan Pengadilan HAM bukan bersifat statis, tetapi fleksible sehingga dengan adanya UU yang dibentuk kemudian seperti UU No 21 Tahun 2001. Maka dengan Kepres dapat dibentuk lagi ditempat yang lain dalam hal ini di Jayapura untuk Provinsi Papua.

Sedangkan untuk Pembentukan KKR walaupun di tingkat nasional UU No 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Namun karena dalam Pasal 45 ayat 2 dan Pasal 46 UU No 21 Tahun 2001 tidak mensyaratkan pembentukan berdasarkan UU KKR yang berlaku secara nasional, karena dalam UU No 21 Tahun 2001 memuat adanya ketentuan tersebut, karena salah satu hal mendasar disusunnya UU Otonomi Khusus Papua, adalah penyelesaian pelanggaran HAM secara bermartabat, maka KKR harus dibentuk di Provinsi Papua dengan Keputusan Presiden.

***

Untuk itu, setelah Raperdasus KKR dan penyelesaian pelanggaran HAM ditetapkan dalam sidang ParIpurna DPRP, maka Presiden RI wajib menerbitkan Kepres Pembemtukan KKR dan Pengadilan HAM di Papua.

Penulis adalah anggota DPR Papua melalui jalur pengangkatan [14 kursi Otonomi Khusus]

Editor: Aweidabii Bazil

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares