Mengartikan gerakan tungku api Mgr. John Philip Gaiyabi Saklil, Pr

Jayapura, [WAGADEI] – Beberapa waktu lalu, mendiang Mgr. John Philip Gaiyabi Saklil, Pr, mantan Uskup Keuskupan Timika, Papua telah mencanagkan dan mengumumkan konsep gerakan tungku api tentu semua pihak mempunyai perspektif dan penafsiran sendiri sendiri.

Menurut  Ketua Dewan Adat Daearah [DAD} Paniai, John NR. Gobai, gerakan tersebut dikategorikan dalam dua hal yang penting, yaitu melindungi tanah adat dan perlindungan pangan lokal.

“Dalam kaitan dengan gerakan tungku api menurut saya, yang dimaksud Uskup John [Alm] adalah tanah adat tidak boleh dijual dan dibeli oleh siapapun. Sehingga masyarakat adat Papua tidak kehilangan tanahnya ini, masyarakat adat membangun rumah dan membuat kebun untuk kehidupannya,” ujar John NR. Gobai kepada wagadei.com, Minggu, [11/8/2019]..

Gobai menjelaskan, Uskup John pernah berkata orang asli Papua [OAP] hidup dari makan sagu, ubi dan keladi tapi OAP tidak makan sawit. Ini, lanjutnya merupakan sebuah upaya melawan ekspansi sawit di Papua dan ajakan untuk bekerja kepada masyarakat dengan tidak meninggalkan kampung.

“Serta memberikan perlindungan pangan lokal serta mengusahakan tanah dengan sumber sumber pangan bagi kehidupan,” ucapnya.

“Jadi, dalam draft Perda pangan lokal , inisiatif DPR Papua diatur juga kewajiban adanya kebun darat maupun kebun laut bagi keluarga, tiap Kampung di Papua. Ini penting agar tungku api tetap bernyala tungku api tidak mati,” ujar anggota DPR Papua melalui jalur pengangkatan ini.

Ia menegaskan, gerakan tungku api adalah tungku kehidupan bagi manusia, sebab di tungku api pangan lokal dimasak dan tungku api juga dibangun di atas tanah.

“DPR Papua telah mendorong dan mengesahkan Perdasi pangan lokal di Papua. Harapannya dapat dilaksanakan oleh Pemprov Papua dan Pemkab serta Kota di seluruh Provinsi Papua dalam draft Raperdasus tentang masyarakat adat,” ungkapnya.

Hal itu, kata dia, merupakan inisiatif DPR Papua juga telah memuat ayat tentang kawasan tanah Lindungi harapannya dapat diperhatikan, ditaati dan dilaksanakan oleh semua stakeholder di Papua. [Abeth A. You]

banner 120x600

Respon (10)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *