Fokus empat raperda, bapemperda DPR Papua konsultasi publik di Mimika

Timika, [WAGADEI] – Bertempat di hotel Horison Ultima Timika, Kabupaten Mimika, Kamis, [8/8/2019] DPR Papua melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah [Bapemperda] sudah dilangsungkan konsultasi publik terhadap empat rancangan peraturan daerah (Raperda) entah Raperdasi maupun  Raperdasus di wilayah adat Meepago,.

Anggota DPR Papua, John NR. Gobai mengatakan, konsultasi publik diantaranya adalah pertama tentang perlindungan buruh Orang Asli Papua [OAP], kedua, tentang komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, ketia adalah penyelesaian pelanggaran HAM dan keempat yaitu penanganan konflik sosial serta bantuan hukum bagi masyarakat.

“Dari 10 raperdasi dan raperdasus yang kami sosialisasi sebanyak tiga raperdasi dan satu raperdasus merupakan usulan eksekutif. Yakni raperdasi pemberian nama stadion utama Lukas Enembe pada kompleks olahraga di kampung Harapan Sentani, Kabupaten Jayapura,” ujar John nR. Gobai kepada wagadei.com usai kegiatan.

Menurut dia, raperdasi perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Irian Bhakti menjadi perseroan daerah Irian Bhakti, raperdasi tentang pemberian nama jembatan Hamadi ke Holtekham di Kota Jayapura dan Raperdasus tentang keanggotaan DPR Papua melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024.

“Sementara raperdasus inisiatif DPR Papua, yakni raperdasus tentang perlindungan keberpihakan dan pemberdayaan buruh orang asli Papua di Provinsi Papua, raperdasus tentang penanganan konflik sosial di Provinsi Papua, raperdasus Komisi kebenaran dan rekonsiliasi di Provinsi Papua, raperdasus tentang penyelesaian pelanggaran HAM, raperdasus tentang penyelenggaran bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Provinsi Papua, Raperdasus perubahan bandar udara Sentani Kabupaten Jayapura,” ungkapnya.

Digelarnya sosialisasi itu, lanjut dia, pihaknya menyampaikan agar masyarakat tahu juga lebih dari itu merupakan untuk mendengar semua usulan dan masukan dari masyarakat terhadap draft yang disusun oleh pemerintah dan DPRP.

‘Jadi ini sangat penting untuk segera dibahas dan ditetapkan sebagai perda dalam masa sidang DPR Papua  kedepan,” ujar dia.

Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau yang memimpin kegiatan itu mengatakan, pihaknya menilai buruh OAP merupakan bagian komponen bangsa dalam menggerakkan pembangunan perekonomian.

“Sehingga perlu dapat perlindungan keberadaan, keberpihakan, dan pemberdayaannya, sehingga ke depan tak menimbulkan dampak negatif berupa kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial antar pekerja atau pencari kerja,” katanya. [Aweidabii Bazil]

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares