DPRP minta Bupati Mimika perintahkan Kadisdik batalkan rencana tarik guru ASN

Jayapura, [WAGADEI] – Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan [Kadisdik] Kabupaten Mimika, Jeni O. Usmani akan menarik guru PNS dari sekolah swasta di salah satu media lokal di Timika ditanggapi serius berbagai pihak di Provinsi Papua, salah satunya dari DPR Papua.

Anggota DPRP dari jalur pengangkatan, John NR. Gobai menyatakan, berpendapat keberatan karena dengan menghentikan bantuan dan menarik guru-guru PNS, akibatnya banyak sekolah swasta akan ditutup.

“Karena itu, kami [DPR Papua] meminta agar bapak Bupati Mimika segera memerintahkan kepada Kadis Pendidikan Mimika supaya membatalkan rencana ini,” ujar John NR. Gobai kepada wagadei.com di Jayapura, [18/7/2019].

Dampak terbesar, menurut Gobai, akan dirasakan sekolah-sekolah swasta di luar kota (perkampungan) apabila kebijakan penarikan guru PNS dilakukan.

“Padahal, hampir 99 persen siswa di sekolah pedalaman dan pesisir merupakan generasi orang asli Papua [OAP]. Ini dapat dikatakan membunuh generasi Papua,” tegas John.

Ia mengatakan, gereja Katolik dan gereja lain memiliki kurang lebih 100 sekolah di Mimika, jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak dari sekolah negeri.

“Saya sampaikan, sekolah swasta [telah] sangat berjasa di Papua dan telah mendidik generasi papua yang hebat hebat hari ini. Haruslah dilihat bahwa sekolah swasta di Jawa dan Papua pasti sangat berbeda kondisinya,” ungkapnya.

Ia menuturkan, sekolah swasta yang dibangun oleh perusahaan atau pribadi yang mampu secara finansial tentu berbeda dengan swasta yang dibangun oleh lembaga keagamaan. Khusus untuk yang dibangun oleh lembaga agama, tentu memerlukan dukungan baik personil, aset dan pembiayaan.

Dikatakan Gobai, peraturan bersama Menteri Pendidikan, Menteri PAN-RB, dan Menteri Agama Nomor: 5/7/PB/2014 tentang penempatan guru Pegawai Negeri Sipil di sekolah swasta atau madrasah yang diselenggarakan masyarakat, dan memberikan dukungan biaya bagi yang tidak berdaya.

UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua Pasal 56 tentang  Pendidikan, sangat jelas telah diberikan pengakuan dan penghargaan, serta memberi dukungan atas pendidikan di Provinsi Papua yang telah lama diselenggarakan oleh lembaga keagamaan sebelum Papua bergabung dalam NKRI, dan telah berhasil mendidik generasi Papua dalam sejarah.

“Sebaiknya Kadis Pendidikan Mimika menghentikan rencananya demi kemanusiaan dan pendidikan di Papua. Pihak Pemerintah dan legislatif agar duduk bersama merumuskan pola kerjasama  pemerintah dan swasta sosial yang menyelenggarakan pendidikan dengan regulasi daerah,” katanya. [Abeth A. You]

Share

Satu tanggapan untuk “DPRP minta Bupati Mimika perintahkan Kadisdik batalkan rencana tarik guru ASN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares