Kawasan Sota harus bebas berinteraksi sosial

Jayapura, [WAGADEI] – Anggota DPR Papua jalur pengangkatan, John NR. Gobai meminta kepada Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Merauke agar kawasan distrik Sota dijadikan daerah bebas berinterkasi antara orang asli Papua di Indonesia dan orang asli Papua di Papua New Guinea [PNG].

“Setelah saya ke Sota, saya minta Pemerintah menetapkan kawasan Sota ini harus menjadi kawasan bebas untuk berdagang, sekolah, budaya, ibadah dan sejeenisnya bagi  penduduk di perbatasan ini baik yang ada di Indonesia maupun PNG,” ujar John NR. Gobai kepada wagadei.com, Rabu, [18/7/2019] melalui telepon genggamnya dari Sota.

Karena, Gobai menjelaskan, jika dilihat secara baik dengan suku Marind, secara budaya telah menjadi saudara. Sehingga keharmonisan mereka jangan dipisahkan karena negara. “Tapi harus diatur ada kawasan bebas,” ucapnya.

“Di mana mereka akan selalu bertemu tanpa pengawalan dan persyaratan yang bertele-tele,” ungkap Gobai.

Salah satu contoh, kata dia, SMK Negeri 1 Sota menjadi tumpuan warga PNG yang berada di wilayah perbatasan RI-PNG untuk mengenyam pendidikan, sehingga setiap tahun minat warga PNG bersekolah terus meningkat.

“Sota, Merauke dan PNG harus menjadi pintu dagang ke negara-negara kawasan Pasific oleh pemerintah pusat (Pempus) agar memberikan kewenangan kepada Pemprov Papua untuk mengatur pintu transportasi darat, udara dan laut harus dibuka,” tandasnya.

Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai ini berharap, dua pelabuhan ekspor harus dibuka di Merauke dan kota Jayapura agar pintu masuknya terarah.

“Keluhan ini saya mendengar langsung dari masyarakat, mereka mengaku sangat  menyesal dengan Australia  salam,” ujarnya. [Abeth A.You]

 

Share

3 thoughts on “Kawasan Sota harus bebas berinteraksi sosial

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares