Uskup Timika Keberatan Guru PNS Ditarik Dari Sekolah Swasta

Jayapura, [WAGADEI] – Wacana penarikan guru pegawai negeri sipil [PNS] dari sekolah-sekolah swasta di sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Pendidikan [Kadisdik] Kabupaten Mimika, Papua beberapa waktu lalua di salah satu media turut menjadi sorotan dan keberatan bagi Uskup Keuskupan Timika, Mgr. John Philip Saklil, Pr.

Uskup Saklil mengaku, diirnya telah membaca dan mendengar dari pelbagai pihak bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika hendak menghentikan bantuan dan menarik guru-guru PNS dari sekolah-sekolah swasta di daerah itu pada tahun ajaran baru 2019.

Konsekuensinya, kata dia, banyak sekolah swasta akan ditutup atau tidak ada proses belajar dan mengajar khususnya di kantong-kantong masyarakat lokal.

Ia turut menyetujui kalau pernyataan Kadisdik yang mewakili Pemeirntah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Negara Republik Indonesia sejauh negara telah siap bertanggungjawab atas pendidikan anak bangsa.

“Pertanyaan saya, apakah pemerintah telah siap mengakomodir sekolah bagi ribuan anak didik. Mengapa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan resmi dan secara bertahap serta membuat anak didik. Mengapa pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan resmi dan secara bertahap serta membuat kesepakatan antara para pihak pengurus sekolah swasta untuk mengambil alih dan bertanggungjawab atas keselamatan generasi bangsa,” ungkap Uskup John Philip Saklil kepada wagadei.com, Senin, [15/7/2019].

Walaupun demikian, ia mengancam apabila kebijakan Kadisdik merupakan kebijakan pribadi, maka sudah sepantasnya digugat. Karena baginya, telah dengan tahu dan sengaja merongrong wibawa negara dan membodohi generasi.

Kata dia, tak hanya dirinya dan lembaga pendidikan swasta, masyarakat Mimika bahkan tanah Papua yang anak-anaknya bersekolah di sekolah swasta pasti keberatan dengan kebijakan Pemerintah tersebut.

“Itu kebijakan ini bertentangan dengan UUD 1945 serta UU Sistem Pendidikan Nasional. Itu tidak sesuai dengan semangat mencerdaskan anak bangsa yang tertuang dalam UU 1945,” ucapnya.

“Selama ini kami pihak lembaga keagamaan dan sekolah swasta ikut bertanggungjawab menyelenggarakan pendidikan, karena pemerintah belum siap mengakomodir pendidikan bagi semua anak bangsa,” kata Saklil.

Selama ini, sejujurnya pemerintah membantu sarana dan guru-guru PNS di sekolah swasta karena pemerintah tahu bahwa sekolah swasta di tanah Papua, khususnnya di kantong-kantong masyarakat lokal terisolir tidak mampu membiayai  diri sendiri.

“Maka, dengan menarik guru-guru PNS sudah banyak sekolah swasta akan ditutup khususnya di luar perkotaan. Atau tetap ada sekolah tetapi tidak ada proses belajar mengajar,” ujarnya.

Ia bahkan mempertanyakan kepra Pemerintah Pusat dan Pemprov Papua atas pemberlakuan UU Nomor 21 Tahun 2001 yang tertulis dalam pasal 56.

“Sejauh manakah pemerintah Provinsi Papua telah membatalkan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kita lihat di pasal 56 tentang pengakuan dan penghargaan oleh lembaga agama sebelum Papua bergabung dalam NKRI dan telah berhasil mendidik generasi Papua dalam sejarah,” jelasnya.

Lebih dari itu, ia juga mempertanyakan sejauh manakah pemerintah telah membatalkan peraturan bersama dari beberapa kementerian, diantarnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Agam RI tentang penempatan guru pegawai negeri sipil di sekolah swasta atau madrasah yang diselenggerakan masyarakat dan memberi dukungan biaya bagi yang tidak berdaya.

Lanjutnya, penarikan guru PNS di sekolah swasta jangan dilakukan terburu-buru karena menimbulkan efek kegaduhan di daerah-daerah. [Abeth A. You]

banner 120x600

Respon (61)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *