Pentingnya Dialog Internasional antara Indonesia dan ULMWP

Oleh: P. Santon Tekege, Pr

 

BERBAGAI persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia [HAM] di Papua merupakan akar masalah termasuk status politik West Papua. Masalah pelanggaran HAM dan ststus politik West Papua itu belum dibicarakan oleh pemerintah Republik Indonesia selama ini.

Sejumlah masalah di Papua yang dianggap berbau paham yang bertolak belakang dengan Negara Kesatuan republik Indonesia [NKRI] belakangan ini terus bermunculan. Kasus-kasus masalah itu ada kaitannya yang bermunculan di sejumlah daerah di Tanah Papua. Kasus adanya pelarangan menjual noken dan gelang bertulisan Bintang Kejora yang dilakukan oleh aparat militer di Timika.

Pelarangan menjual noken dan gelang yang bertulisan [motif] bintang Kejora di Wamena. Dan di Biak, aparat keamanan melarang Mama-Mama Penjual noken dan gelang, serta aparat keamanan sempat melarang menjual noken dan gelang yang bertulisan bintang kejora di Nabire pada Juni 2018.

Lalu aparat gabungan keamanan membongkar markas Komite Nasional Papua Barat [KNPB] di Timika. Sebelumnya kasus gelang Bintang Kejora saat ospek di Uncen Jayapura dan tak lama kemudian muncul noken Bintang Kejora di kampus Stikom Jayapura pada Juli 2018.

Aparat keamanan melakukan penyisiran terhadap masyarakat asli di Nduga dengan target mengejar Egianus Kogeya dan Penme Kogeya. Kedua orang ini adalah pimpinan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka [TPN-PB/OPM] yang menembak 21 karyawan jalan trans di Nduga pada 1 Desember 2018. Aparat keamanan pun tidak tinggal diam. Aparat keamanan berhasil tembak beberapa warga yang tergabung dalam organisasi OPM di Nduga.

Sementara orang asli Papua di Nduga mengungsi di kabupaten-kabupaten terdekat. Ada banyak anak tidak belajar di sekolah entah Sekolah Dasar [SD] maupun Sekolah Menengah Atas [SMA]. Banyak ibu-ibu melahirkan anak di hutan dan di gua-gua. Mereka tidak makan dan minum. Bahkan ada yang diperkosa, dan dibunuh lalu dibuang di sungai-sungai sampai keluarganya belum ditemukan. Aparat gabungan militer masih menyisir para pelaku dan OPM di wilayah kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak Jaya, dan kabupaten Puncak Papua hingga Juli 2019 ini.

Belum lagi kasus penembakan terhadap empat warga pelajar Sekolah Menengah Atas di Paniai pada 8 Desember 2014 hingga kini pelakunya belum diungkap oleh pemerintah Indonesia. Kasus penembakan terhadap 4 warga sipil di Jayapura yaitu Apner Kaigere [34], mengalami luka tembak, Andi Hengga [25] mengalami luka tembak, Niko Kaigere [29] mengalami luka tembak dan kasus ini terjadi pada 18 April 2019.

Demikian juga penembakan 2 orang warga sipil yaitu Melianus Dogopia [18] mengalami luka tembak peluru di bagian paha. Pelakunya adalah 4 orang polisi dan prosesnya diselesaikansebatas minta maaf saja. Dan Yulius Mote (18) ditembak mati dan kena peluru di otak belakang di Waghete 21 Mei 2019 [pelakunya belum diungkap oleh pemerintah Indonesia hingga saat ini].

Berselang seminggu kemudian, Aparat militer Indonesia tidak berhenti sampai di situ, dan malah berhasil menembak mati 4 orang warga sipil yaitu Saverius Sai [40], Nicolaus Tupa [38], Matias Amunep [16], dan Fredrikus Inepi [35] dan luka tembak Jhon Tatai [25] di Fayit Kabupaten Asmat Papua pada 27 Mei 2019. Bahkan aparat militer Indonesia tidak tinggal diam di tanah Papua dan mereka angkat senjata dan berhasil menembak mati seorang warga yaitu Yohanes O. Woymend [25] di Kabupaten Merauke pada Juni 2019.

Saya menganggap ini ada kaitannya dengan politik dan perlu cari tahu apa persoalannya. Jujur saja bahwa pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan akar masalah politik selama ini. Sementara masalah politik belum tuntas, masalah pelanggaran HAM terus bertambah. Itu karena pemerintah Indonesia mengedepankan penanganan masalah Papua melalui pendekatan aparat militer Indonesia di seluruh Tanah Papua.

Saya justru melihat apa yang dilakukan aparat keamanan TNI dan Polri dengan upaya penegakan hukum dan mempertahankan NKRI HARGA MATI dianggap tidak tepat sebab sampai kapanpun Papua tetap akan menyala bila akar persoalannya belum diselesaikan. Yang ditangani aparat keamanan dan pemerintah Indonesia adalah asapnya saja. Sementara pemerintah Indonesia dan aparat keamanan militer Indonesia tidak mampu padamkan apinya. Entah kapanpun dan di mana pun, mau tidak mau, api ini tetap akan kembali menyala bahkan tidak menutup kemungkinan akan membesar masalah Papua di manca Internasional.

Upaya untuk penegakan hukum termasuk tindakan represif militer dikatakan hanya menangani sesaat masalah yang muncul namun tidak menyelesaikan masalah. Untuk itu, pemerintah Indonesia membuka ruang dialog Internasional antara Indonesia dan ULMWP.

Jika aparat militer Indonesia menembak mati OPM, maka saya yakini bahwa seribu orang OPM akan bermunculan di mana-mana di seluruh Papua. Jika aparat militer Indonesia melarang menjual noken dan gelang bertulisan Bintang Kejora, maka seribu noken dan gelang bertulisan Bintang Kejora akan bermunculan di tanah Papua. Aparat militer Indonesia membongkar markas TPN/OPM, maka seribu markas akan tersebar di seluruh Papua. Hal ini yang harus dipikirkan oleh Pemerintah Indonesia dan aparat militer Indonesia di Papua.

Pemerintah Indonesia dan aparat militernya hanya berpikir bagaimana menghapus soal asapnya saja. Sedangkan sumber apinya, pemerintah Indonesia tidak mampu padamkan. Selama masalah status politik dan masalah pelanggaran HAM masih ada, maka akan tumbuh dan berkembang masalah Papua di tingkat Internasional. Karena masalah status politik West Papua pada 1 Desember 1961 sudah merdeka tetapi Indonesia sedang menjajah dan dimanipulasi oleh Indonesia. Dan diikuti dengan operasi militer Indonesia dan pelanggaran HAM sudah terjadi sejak 1963 hingga 2019.

Yang menjadi persoalan adalah mengapa hingga kini masalah West Papua belum tuntas dan diselesaikan di dalam pemerintahan Indonesia?  Saya sangat berharap pemerintah Indonesia, aparat militer TNI dan POLRI, dan semua pihak bisa melihat persoalan ini seperti apa. Dan semua pihak mencari solusi akhir tentang status politik, masalah pelanggaran HAM, dan masalah ketidakadilan di Tanah Papua.

Kita tidak bisa menunggu letupan senjata di Tanah Papua. Kita juga tak bisa menunggu perang antara Indonesia dan OPM baru bicara. Pemerintah Indonesia jangan hanya bicara soal asapnya saja. Dan Indonesia harus mencari solusi untuk memadamkan sumber apinya.

Saya mengajak pemerintah Indonesia dan ULMWP mesti duduk bersama untuk menyelesaikan masalah atas status politik, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah West Papua adalah dialog Internasional antara pemerintah Indonesia dan ULMWP difasilitasi oleh negara ketiga yang independent.

(Penulis adalah Pastor asli Papua dari Keuskupan Timika yang sedang bertugas di Dekenat Paniai)

Editor: Abeth A. You

374 kali dilihat, 4 kali dilihat hari ini

Share

2 tanggapan untuk “Pentingnya Dialog Internasional antara Indonesia dan ULMWP

  • Juli 11, 2019 pada 4:32 am
    Permalink

    Saya sangat tertarik dengan tulisan ini, namun Saya mau bilang kepada penulis bahwa setidaknya perwakilan international susah membuka ruang untuk melaksanakan dialog Antara ULMWP vs Indonesia namun Indonesia tidak pernah menanggapi. Terus dalam negeripun sudah menuntut untuk melaksanakan dialog namun Sama juga. Hingga batas waktu dialog sudah habis. Sekarang bukan waktunya dialog tetapi waktunya adalah REFERENDUM tidak Ada jalan lain. Hanya 1 agenda ini yang sedang didorong adalah REFERENDUM. Sebelum terjadi pelanggaran ham yang sudah menjelaskan diatas, tetapi Indonesia tetap tidak Akan pernah terima.

    Balas
  • Juli 11, 2019 pada 4:33 am
    Permalink

    Saya sangat tertarik dengan tulisan ini, namun Saya mau bilang kepada penulis bahwa setidaknya perwakilan international susah membuka ruang untuk melaksanakan dialog Antara ULMWP vs Indonesia namun Indonesia tidak pernah menanggapi. Terus dalam negeripun sudah menuntut untuk melaksanakan dialog namun Sama juga. Hingga batas waktu dialog sudah habis. Sekarang bukan waktunya dialog tetapi waktunya adalah REFERENDUM tidak Ada jalan lain. Hanya 1 agenda ini yang sedang didorong adalah REFERENDUM. Sebelum terjadi pelanggaran ham yang sudah menjelaskan diatas, tetapi Indonesia tetap tidak Akan pernah terima.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares