Kemerdekaan West Papua antara Kepentingan dan Konflik

Oleh: Pastor Santon Tekege, Pr

SAYA menyatakan bahwa orang asli Papua (OAP) sudah merdeka sejak 1 Desember 1961. Itu adalah kebenaran yang tunggal, fakta dan tanpa manipulasi serta bohong kepada semua orang, juga kepada segala ciptaan alam semesta di tanah Papua. Entah pihak tertentu mau terjemahkan apa, tergantung orang itu sendiri. Namun, OAP sudah merdeka sah dan titik. Mereka sudah memiliki perangkat negara yaitu memiliki bendera yaitu Bintang Kejora, lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua”, lambang negara yaitu burung Mambruk, mata uangnya Gulden. Ini adalah soal kebenaran, fakta, dan historis.

Realitas memperlihatkan bahwa ada banyak masalah kemanusiaan akibat pendropan militer Indonesia yang berlebihan di tanah Papua terhitung tahun 1963 sampai 2019 ini. Pendropan aparat militer Indonesia itu untuk menghilangkan kemderkaan West Papua. Menindas dan membunuh masyarakat Papua. Memusnahkan orang Papua supaya Indonesia dengan leluasa menguasai orang dan tanah ini. Makanya itu, Tanah Papua begitu banyak kepentingan dan konflik sering terjadi di sini. Indonesia pertahankan West Papua dengan pendekatan militer yang dominan.

Saya sering menyaksikan permainan kepentingan politik Indonesia di Papua. Tanpa henti-hentinya melancarkan berbagai taktik demi kepentingan itu. Hanya karena kepentingan itu, mendatangkan konflik yang terus menerus merongrong kehidupan masyarakat di Tanah Papua. Kebanyakan masyarakat Papua hidupnya tidak aman dan damai. Akibatnya karena sering terjadi banyak konflik dan kekerasan di Tanah Papua.

Kepentingan Indonesia di Papua

Pertarungan politik Indonesia sangat dominan dimainkan dengan kekuasaan dan KEKUATAN MILITER YANG BERLEBIHAN DI TANAH PAPUA. Kekuasaannya itu sering digunakan untuk mencaplok Papua demi kepentingannya sendiri dan keluarganya. Pemegang kekuasaan Indonesia sering mencari kenyamanan sosial bagi seluruh pejabat keluarganya dan wakil rakyat Indonesia. Sementara warganya lapar dan haus akan makan dan minum bahkan kemiskinan merajai di Indonesia.

Para kapitalisme memegang peran penting di Indonesia. Indonesia telah membuka pintu lebar bagi kaum kapitalis untuk mengembangkan perusahannya di Indonesia. Alasannya Indonesia Negara baru berkembang sehingga siapa pun pemodal bisa mempengaruhi pemerintahan di Indonesia. Imbasnya adalah rakyat menjadi pekerja aktif bahkan budak dari Negara asing di Indonesia. Bodohlah Indonesia jika tidak mampu mengatakan kemandirian sebagai Indonesia sejati.

Penarikan lain oleh para kapitalis asing di Indonesia adalah semakin berlimpahnya sumber daya alam. Bukan hanya dilihat Indonesia Negara baru kembang tetapi memang ada gula-gula yang mesti dimimis habis-habisan oleh perusahan asing di Indonesia. Dengan kepentingannya demi kesejahteraan ekonomi Indonesia. Padahal segala sumber alam di bawa keluar Indonesia, rakyatnya menderita dan perbudakan oleh Negara-negara asing sehingga Indonesia menjadi Negara yang tergantung pada Negara asing.

Misalkan di Tanah Papua merupakan pulau yang kaya raya dengan sumber daya alam. Karena itu, Indonesia dan Negara-negara asing mencaplok Papua sebagai NKRI Harga Mati. Papua sebagai wilayah kedaulatan dan keutuhan dari Negara Indonesia. Papua menjadi bagian dari Indonesia sejak PEPERA 1969 melalui jalan musyawarah yang di dalamnya melibatkan wakil-wakil orang asli Papua sebanyak 1026 orang.

Orang Papua memilih dan memvoting dibawah tekanan dan ancaman aparat militer Indonesia di Papua sehingga mereka memilih bergabung dengan Indonesia. Pada saat Pepera itu, jumlah penduduk warga asli Papua berjumlah 814.000 orang. Kemudian pertanyaannya adalah di manakah 812.974 pemilih suaranya yang tidak libatkan itu? Mengapa Indonesia tidak melibatkan semua warga asli Papua saat PEPERA itu? Ada apa dibalik kepentingan itu?

Padahal dalam catatan yang dilahirkan melalui Perjanjian New York, 15 Agustus 1963, urusan administrasi Papua dipindahtangankan dari UNTEA ke pemerintah Republik Indonesia, dengan syarat bahwa pemerintah harus mengadakan pemungutan suara yang dalam prosesnya melibatkan seluruh penduduk asli Papua. Tetapi dalam proses pemungutan suara itu, TIDAK MELIBATKAN SELURUH PENDUDUK ASLI PAPUA. Namun hanya melibatkan keterwakilan orang Papua demi kepentingan pemerintah Amerika Serikat dalam urusan ekonomi sehingga Presiden Soeharto memberikan ijin kepada Freeport McMoran sejak 1967, perusahan pertambangan yang berbasis di Amerika, untuk mendirikan pertambangan emas dan tembaga di Timika.

Selama bertahun-tahun, Freeport telah menjadi penyumbang pajak penghasilan terbesar di Indonesia. Mereka telah menyebabkan berbagai suku asli di Papua terpaksa pindah dan menghancurkan lingkungan hidup di wilayah Timika bahkan kini pulau Papua telah digadaikan oleh pihak kapitalis asing yang bekerjasama dengan Indonesia di Papua.

Papua memang makanannya para kapitalis perusahan asing maupun nasional Indonesia sementara rakyat Papua pada “Propinsi Papua dan Papua Barat” hidupnya dibawah garis kemiskinan yang paling tinggi di Indonesia (lihat BPS Propinsi Papua 2018). Akal sehatnya warga Papua tidak boleh menjadi miskin di negerinya sendiri karena bisa hidup dari sumber alamnya sendiri.

Indonesia justru karena kemenangan pada saat Pepera 1969 sehingga Papua dicaplok menjadi wilayah yang tak bisa dilepaskan dari Negara Indonesia. Indonesia mengirimkan transmigrasi sebanyak 16.600 orang di pulau Papua sejak 1970 setelah dimenangkannya. Kemudian Indonesia melancarkan pendekatakan militer atau Papua dijadikan sebagai daerah operasi militer “DOM” sejak  1977 hingga kini 2019.

Papua tempat mencari proyek militer TNI dan POLRI, makanya aparat militer menjadi pelaku utama konflik dan kekerasan yang terjadi selama ini di Papua. Dalam pemabangunan jalan, jembatan, perumahan, dan lembaga-lembaga pendidikan, kesehatan, dan agama tertentu aparat militer Indonesia sudah menguasainya.

Pendekatan aparat militer Indonesia yang semakin meningkat di Papua itu juga karena akibat aktivitas OPM juga semakin dikenal di publik Internasional. OPM semakin senang sudah berdirinya kantor OPM di Inggris dan Belanda sejak 15 Agustus 2013 lalu. OPM merasa Papua sudah merdeka. Maka itu, OPM tidak akan diam meraih kemerdekaan yang sudah pernah ada sejak tahun 1961 itu. Namun kemerdekaan Papua itu dihilangkan oleh Indonesia melaluiberbagai pendekatan militer yang berlebihan di tanah Papua selama ini.

Bagi Indonesia, Papua itu penting. Justru karena Indonesia berkepentingan dengan Papua, maka pulau Papua dicaplok “NKRI HARGA MATI”. Wilayah yang tak terpisahkan, dan sudah utuh dari Negara Indonesia. Bahkan segala sumber alam pun makanannya dan pulau Papua juga miliknya sehingga Indonesia sudah  gadaikan Papua. Dan jual kepada para kapitalis asing dunia. Sementara Indonesa tidak sadar bahwa warganya sedang diperbudak dan sumber alam juga di bawa keluar oleh para kapitalis kelas kakap dunia. Akhir dari kepentingan itu adalah orang asli Papua harus dibunuh dan dimusnahkan demi mempertahankan tanah Papua dalam NKRI.

Reaksi Orang Asli Papua

Orang asli Papua secara tidak langsung maupun langsung menolak dicaploknya Papua dalam NKRI. Dengan alasannya bahwa orang Papua telah berdiri sendiri SUDAH MERDEKA menjadi sebuah Negara Papua sejak 1 Desember 1961. Mereka pun menolak keterlibatan pihak Negara ketiga dalam hal ini PBB “UNTEA” yang tidak adil dalam memberikan suatu kepastian dan kebenaran bagi penduduk asli Papua sebagai sebuah Negara yang berlaut. Di sini sudah jelas terjadi suatu kelalaian oleh “UNTEA”. Orang Papua juga menolak atas kerjasama ekonomi yang telah dibuat antara pemerintah Amerika Serikat dan Indonesia yang di dalamnya mencaplok Papua menjadi tempat meningkatkan perekonomian pemerintahan Amerika Serikat di Papua.

Pencaplokan Papua ke dalam Indonesia dinilai suatu akar masalah yang mesti diselesaikan dengan pendekatan kemanusiaan. Bukan dengan pendekatan aparat militer Indonesia di Papua. Kepastiannya bahwa aparat pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan itu karena adanya perusahan-perusahan asing yang mesti dilindungi dan dijaga secara ketat. Warga Papua tidak bisa komentar apa pun tentang perusahan-perusahan tersebut. Jika adanya penolakan atas perusahan-perusahan asing di Papua itu, maka warganya diperhadapkan dengan aparat militer Indonesia.

Penduduk orang asli Papua pun kehilangan kehidupannya karena ditembak mati oleh aparat militer Indonesia, seperti pembantaian yang sedang terjadi di Nduga Papua dari Desember 2018 hingga Maret 2019 ini. Masyarakat Nduga merasa kehilangan segalanya (istri, anak, dan tanah rumah mereka). Bagi perempuan, diperkosa, di siksa dan dibuang di sungai dan dimakamkan secara diam-diam. Mereka mengungsi di Wamena dan kabupaten tetangga lainnya.

Warga masyarakat Nduga dan Papua berpandangan bahwa Indonesia sengaja menghilangkan nyawa orang asli Papua demi mencaplok Papua menjadi NKRI. Dan Indonesia menguras sumber kekayaan sumber alam di negeri ini. Dan disini dinilai bahwa terjadi pemusnahan etnis orang asli Papua. Justru karena itu, orang asli Papua berkata “PAPUA MERDEKA Harga Mati”.

Saya sebagai Orang Papua berkata; “kami sudah merdeka sejak 1 Desember 1961. Namun Indonesia manipulasi melalui Pepera 1969. Kami menolak hasil Pepera itu karena adanya ancaman dan paksaan yang terjadi ketika pemungutan suara. Kami tidak mau hidup dengan Indonesia yang menindas kami orang asli Papua.

Saya sebagai Orang Papua mengakui bahwa kami bukan bagian dari Indonesia. Karena kami ditangkap, disiksa, dianiaya, dirampasdan dikuras sumber daya alam, dan dibunuh oleh aparat militer Indonesia.

Kepercayaan kami sebagai warganya, sudah tidak ada di hati kami pada Indonesia alias “kepercayaan botak” untuk Indonesia di Papua. Begitu sebaliknya orang Indonesia sudah tidak percaya pada orang asli Papua. Malah dicaplok “orang bodoh, orang kuno, manusia purba, manusia kera dan monyet, pemakan manusia, kotor, jijik, dan hitam jelek”. Karena itu, konsep Papua Merdeka selalu diangkat menjadi topik publik apalagi akan lebih tambah isunya di tingkat Internasional dengan telah mendirikannya kantor OPM di Inggris dan Belanda sejak 15 Agustus 2013 dan Papua akan menjadi anggota Melanesia “MSG” di tahun 2019 ini.

Solusi Akhir demi Perdamaian di Tanah Papua

Papua dan Indonesia jangan pertahankan irama lama dan kuno itu. Dalam mempertahankan kedua konsep “NKRI Harga Mati” alias (pendekatan kekuasaan dan militer Indonesia yang berlebihan) dan “PAPUA MERDEKA Harga Mati”, (adalah sebuah fakta kebenaran kemerdekaan Papua pada 1 Desember 1961). Papua dan Indonesia hingga sekarang tidak saling mengakui. Indonesia lebih dominan pertahankan NKRI HARGA MATI. Papua juga pertahankan PAPUA MERDEKA HARGA MATI. Indonesia dan Papua jangan pertahankan irama konsep kuno dan lama itu. Karena Indonesia dan Papua memakai irama kuno dan lama sehingga warganya menjadi korban tanpa mencari solusi yang terbaik di Papua. Menurut saya untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan di tanah Papua mesti  pendekakatan melalui jalan dialog demi perdamaian di tanah Papua. Indonesia dan Papua seharusnya haus dialog bukan haus darah manusia di tanah Papua.

Penulis adalah Pastor Pribumi Katolik di Keuskupan Timika, Papua

 

355 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share

Satu tanggapan untuk “Kemerdekaan West Papua antara Kepentingan dan Konflik

  • Maret 24, 2019 pada 8:02 am
    Permalink

    Perbuatan yg di lakukan oleh militr bahkan juga kelmpk pro ibaratnya gula dan semut

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares