KPU RI Didesak Segera Tetapkan 5 Komisioner KPU Jayawijaya

Jayapura, [WAGADEI] – Forum Peduli Demokrasi Kabupaten Jayawijaya (FPDKJ) telah melakukan aksi damai pada Kamis, (14/3/2019) di  depan KPU Republik Indonesia. Pihaknya mendesak KPU RI untuk segera menetapkan lima orang komisioner KPU Kabupaten Jayawijaya yang telah masuk pada tahap 10 besar itu.

Kordinator aksi, Yosafat Elopere mengatakan, pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden (Pilpres) sudah dekat sehingga pihaknya klaim akan ada intervensi politik dari oknum tertentu.

“Kami tidak mau KPU diintervensi oleh kepentingan politik. Kami meminta KPU RI segera menetapkan lima besar dan melantik komisioner KPU sesuai PKPU yang berlalu. Kami  juga meminta juga KPU bijak dan arif dalam menentukan lima besar komisoner sesuai urutan hasil nilai terbesar,” ungkap Yosafat Elopere kepada wagadei.com baru-baru ini.

Tokoh Masyarakat Jayawijaya,  H. Abdurahman Kossay mengatakan,  KPU RI harus netral dalam penentuan lima besar. Sebab pihaknya mengetahui bahwa ada calon komisioner yang pernah menajdi tim sukses pasangan bupati dan wakil bupati Jayawijaya yang baru.

“Yang ada tidak boleh ada intervensi politik, apalagi dalam 10 besar yang ada itu lima orang diantaranya menjadi tim sukses  pemilihan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jayawijaya saat ini,” kata Kossay tanpa sebutkan nama lima calon komisioner itu.

Sebagai tokoh masyarakat, pihaknya menolak dengan tegas orang-orang  titipan yang masuk dalam 10 besar. “Kami dukung KPU RI tetapkan komisioner KPU sesuai dengan nilai hasil tes cat dan bukan orang-orang partai,” imbuhnya.

Ambrosius Mulait meminta KPU mematuhi peraturan UU sebagaimana  tercantum dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 34 Ayat 1. Dan PKPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tetang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 38c Ayat 1, Ayat 2.

“Dalam hal setelah penetapan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota sebagaiman dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) sampai dengan dilaksanakan pelantikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, terdapat masukan dan tanggapan yang berdampak pada tidak terpenuhinya syarat Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. KPU dapat melakukan penundaan pelantikan untuk melakukan klarifikasi,” jelasnya.

Lanjut dia, dalam hasil-hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota terbukti tidak memenuhi syarat calon, maka pelantikan terhadap calon yang bersangkutan dibatalkan. (Enaakidabi Carvalho)

Editor: Aweidabii Bazil

47 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares