Pemkab Pegubin Segera Lakukan Seleksi Pejabat Eselon II Untuk 15 OPD, Pansel Dari Uncen

Jayapura, [WAGADEI] – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pegunungan Bintang (Pegubin) segera melakukan seleksi terbuka terhadap pejabat Eselon II untuk mengisi jabatan baru untuk ditempatkan pada 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan aturan Aparatur SIpil Negara (ASN).

Menurut Kepala BKD-PSDM Pegunungan Bintang, Stefanus Mambiew, seleksi jabatan akan dilakukan tim panitia seleksi (Pansel) jabatan eselon II dari Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

“Kita akan melakukan seleki terhadap 15 kepala OPD mulai bulan ini secara terbuka. Jadi, seleksi ulang agar saudara-saudara yang memenuhi syarat bisa masuk dalam jabatan. Tapi jika hanya dilakukan rotasi, maka yang ada saja yang diterima,” kata Stefanus Mambiew kepada sejumlah jurnalis di Abepura, Minggu, (10/2/2019).

Ia mengatakan, tim yang akan melakukan seleksi dari Uncen yakni Agus Faten dan Akbar Silo. Pihaknya akan memprioritaskan orang asli Papua (OAP) setelah dirinya menghadap komisi ASN di Jakarta. “Ya paling tidak sebelum Pemilu (April 2019),” imbuhnya.

“Ini seleksi, bukan lelang. Itu beda. Karena itu dalam seleksi nanti tidak ada KKN. 15 dinas, diantaranya Dinas Pendidikan, BPBD, Bappeda, Dinas Lingkungan Didup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, BPMPK, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan,” katanya.

Menurut Stefanus, Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang telah mengeluarkan nota dinas untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt), namun bukan berarti pejabat-pejabat yang sudah menduduki jabatan pada 15 dinas dimaksud diangkat begitu saja.

“Pelaksana tugas artinya pejabat sementara sambil menunggu pejabat definitif,” ujar dia.

Sekda Kabupaten Pegunungan Bintang, Bartholomeus J. Paragaye mengatakan,  proses seleksi pelelangan jabatan Eselon II dilakukan beberapa tahapan. Antara lain, seleksi administrasi, ujian tulis, uji makalah, interview dan tes kesehatan.

“Mereka akan dilakukan seleksi ulang karena ada yang kosong dan ada yang kinerjanya berdasarkan penilaian tak memuaskan. Dan itu sesuai ketentuan Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, bahwa harus dievaluasi setelah menduduki jabatan dua tahun,” jelas Paragaye melalui telepon selularnya.

Selain itu, kata Bartholomeus, tahapan tersebut dilakukan agar sosok kepala OPD  yang lulus nantinya memiliki kualifikasi dan potensi yang diperlukan untuk sebuah jabatan.

“Seleksi dilakukan karena didukung Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN mengisyaratkan supaya pegawai negeri dievaluasi, juga Nomor 53 Tahun 2010. Ini juga kami pakai untuk menilai,” jelasnya.

Untuk dilakukan seleksi, kata Bartholomeus, Bupati Pegunungan Bintang, Costan Oktemka telah memerintahkan dirinya untuk melakukan koordinasi dengan BKD supaya segera disiapkan panitia untuk mengambil langkah-langkah seleksi.

“Semua ini kami mengacu pada aturan sehingga panitia penilai kinerja aparatur tidak semena-mena. Bupati sedang meninjau kembali kontrak kerja apakah sudah dibuat sesuai aturan atau tidak. Itu sedang dilakukan,” pungkasnya. (Armando Enaakida)

Editor: Aweidabii Bazil

 

197 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares