Bupati Paniai Minta Mahasiswa FKIP Uncen Jadi Monitoring Pendidikan

Paniai, [WAGADEI] – Masalah pendidikan dasar di Kabupaten Paniai hingga saat ini masih menjadi persoalan yang belum terpecahkan. Pemerintahan baru masih mencari formula untuk membuat pemerataan pendidikan bagi anak-anak di bumi Wagadei ini.

Hal itu diungkapkan Bupati Paniai, Meki Nawipa saat memberikan sambutan pada acara Sosialiasi Pendidikan Kabupaten Paniai yang digelar oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uncen di gedung serba guna Uwaata Wogi Yogi Enarotali, Selasa, (8/1/2018).

Orang nomor satu di bumi Wagadei ini mengatakan, masalah pendidikan di Kabupaten Paniai menjadi sebuah pekerjaan berat bagi pihaknya. Sebab, belakangan ini pelayanan pendidikan telah memburuk.

“Terus terang saja, pendidikan di Kabupaten Paniai sudah hancur. Guru-guru pegawai ASN sudah tidak mengajar, proses belajar mengajar tidak berjalan, siswa berkeliaran karena pemerintahan lama ini tidak bekerja dengan maksimal. Kita lihat saja, orang tidak berpendidikan maka pencuri banyak dan koruptor banyak di Paniai,” ujar Bupati Meki Nawipa.

Ia bahkan mengapresiasi kegiatan tersebut, sebab Pemkab Paniai dan pihak FKIP Uncen akan melihat proses pelayanan pendidikan yang ada di Paniai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas. “Saya berkeinginan hasil dari kegiatan ini ada hasil yang membantu kami demi adanya generasi emasi di sini,” tegasnya.

Menurut Nawipa, untuk kembalikan kejayaan pendidikan pada masa lalu pihaknya mulai kerja pelan dengan cara inspeksi mendadak (sidak) dan undang semua guru serta Pengurus Sekolah Wilayah YPPK dan YPPGI.

“Jadi kami juga turut merasakan merosotnya pendidikan ini,” ucapnya.

“Maka saya harap kepada para mahasiswa dan mahasiswa FKIP, kalian juga harus jadi monitong dalam pendidikan ini. Supaya ke depan menajdi baik, dan anak-anak Paniai benar-benar mendapatkan pelayanan pendidikan,” kata dia.

Persoalan lain yang pihaknya temukan, lanjutnya, karena semua Kepala Sekolah di semua jenjang dilakukan penunjukan oleh pemerintahan sebelumnya. “Padahal, prosedurnya bukan begitu,” imbuhnya.

“Kepala Sekolah bukan ditunjuk oleh seorang bupati, itu tidak benar. Yang benar itu ada di instansi terkait. Kalau YPPGI dan YPPK itu diusulkan oleh PWS masing-masing,” jelasnya.

Lanjutnya, persoalan lain yang ditemukan adalah Komite Sekolah tidak berfungsi di semua sekolah. “Itu gara-gara tidak baku senang dengan Kepala Sekolah juga. Maka itu, sudah saya tegaskan semua sekolah harus aktifkan kembali komite biar berjalan aman,” bebernya.

Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah James Modouw mengatakan, persoalan akses masih menjadi poin utama tidak meratanya kesempatan untuk mengenyam pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil.

Menurut James, anak-anak yang ingin merasakan dunia pendidikan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke sekolah. Kondisi jalannya pun berat.

“Sesungguhnya kalau kita punya duit, kita kumpulkan anak-anak buat asrama, selesai,” ujar James. Saat ini, ada dua program yang sedang dilakukan pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan di daerah perbatasan.

Salah satunya adalah mengawal pendidikan anak didik yang berprestasi untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Dengan kondisi yang seperti itu, ia berharap pemerintah daerah ikut andil dalam memecahkan masalah tersebut. Apalagi, kewenangan pengelolaan sekolah dasar ada di pemerintah daerah masing-masing.

“Pemerintah daerah harus melakukan upaya intervensi ke daerah-daerah terpencil. Karena mereka warga negara Indonesia, orang-orang yang punya hak yang sama,” kata dia.

Ia juga menyampaikan bahwa pendidikan dasar sangat berperan dalam membangun kualitas manusia. Menurut dia, jika dasarnya sudah bagus, selanjutnya juga akan bagus. (*/wagadei)

Editor: Abeth A. You

Share

Satu tanggapan untuk “Bupati Paniai Minta Mahasiswa FKIP Uncen Jadi Monitoring Pendidikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares