Awal 2019 KPS Tidak Akan Berlaku, Apa Yang Orang Asli Papua Perlu Ketahui?


Oleh: Kristianus Tebai, S.KM, M.Kes

MENYIKAPI kesepakatan integrasi Kartu Papua Sehat (KPS)-JKN KIS per 1 Januari 2019 pada Rakerkesda Papua II 2018 di Hotel Aston Jayapura minggu lalu, yang merupakan persiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat sekaligus meniadakan penggunaan Kartu KPS melalui Program Universal Health Care (UHC). Setiap penduduk wajib terjamin oleh sistem jaminan kesehatan, baik yang dijaminkan oleh pemerintah, maupun yang mampu membayar premi ke BPJS, BPJS Ketenagakerjaan, maupun melalui Badan Asuraransi atau Asuransi Ketenagakerjaan Swasta.

Menyadari kondisi dan kesiapan sistem maupun masyarakat kita, berikut beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti segera, di antaranya;

Pertama: Kepesertaan BPJS mewajibkan identitas tunggal nama lengkap, NIK, dan alamat jelas (jika tidak ada nama jalan dan nomor rumah, maka pakai No RT dan No RW). Karena Itu, Orang Asli Papua (OAP) wajib memiliki kartu identitas diri berupa KTP, KTP anak (Kartu Identitas Anak) untuk usia  17 tahun, Kartu KK, Surat Nikah, Akte Nikah dan Akte Lahir.

Kedua: Seluruh fasilitas kesehatan (faskes), baik primer dan jajarannya mau faskes rujukan wajib melaksanakan sosialisasi perubahan kebijakan penjaminan biaya pelayanan kesehatan, terutama mengupayakan seluruh lapisan masyarakat memahami dengan baik bahwa, a. Kartu KPS tidak berlaku lagi per 1 Januari 2019; b. Setiap OAP yang belum memiliki kartu KIS, khusus bagi keluarga yang berhak menjadi peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran) dibiayai oleh Pemerintah dan memiliki hak akses secara semua jenis pelayanan kesehatan setingkat Kelas 3 RS, dan tidak dapat meminta pindah kategori pelayanan dan penjaminan kelas yang lain, baik seluruhnya ataupun sebagian. Hak menjadi keluarga penerima KIS kategori PBI (KK “miskin” atau “Pra Sejahtera”) ditetapkan oleh Dinas Sosial masing-masing Kabupaten/Kota.

Ketiga: Keluarga yang tidak termasukpenerima KIS PBI atau disebut pemilik KIS non PBI dapat membayar jumlah iurantertentu per bulan untuk setiap anggota keluarganya sesuai kemampuan: Kelas IIatau Kelas I atau VIP dan saat sedang di pelayanan kesehatan, dapat melakukanperubahan kelas layanan keseluruhan atau parsial dengan membayar senilaikekuranganya (Top Up). Keluarga kategori agar segera mendaftarkan diri kekantor BPJS Kabupaten setempat atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan olehPemerintah Kabupaten dan Pimpinan BPJS setempat.

Tanpa kartu KIS atau Kartu Asuransi Kesehatan lain yang telah bekerja sama dengan BPJS, maka penduduk yang bersangkutan tidak dapat menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan milik Pemerintah; baik RS maupun Puskesmas dan jajarannya. Aturan mainnya, kepesertaan BPJS adalah tupoksi BPJS, Disdukcapil dan Dinsos setempat.

Dinas Kesehatan dan jajaran Faskes bertupoksi pelayanan Kesehatan Paripurna. Dengan diberlakukan aturan ini, rawan sekali terjadinya kekacauan dalam pelayanan kesehatan karena masyarakat belum memahami dgn baik dan sudah pasti tenaga faskes yang akan menghadapi keluhan, kekecewaan, amarah atau kekerasan dari masyarakat yang panik, kecewa dan merasa ditelantarkan oleh fasilitas kesehatan.

Oleh sebab itu, agar OAP tidak merasa kaget dengan aturan baru ini, maka sebaiknya mulai dari sekarang pimpinan Faskes menyediakan spanduk pengumuman di setiap faskes, dan syarat utk OAP mendapat kan akses BPJS yang sudah di cover oleh Provinsi Papua. (Penulis adalah Praktisi Kesehatan Meepago, tinggal di Dogiyai)

Editor: Abeth A. You

Share

Satu tanggapan untuk “Awal 2019 KPS Tidak Akan Berlaku, Apa Yang Orang Asli Papua Perlu Ketahui?

  • Oktober 10, 2019 pada 9:08 pm
    Permalink

    Ist Levitra Rezeptpflichtig Bestellen Buy Tadacip Online Category Tadacip Levitra Cialis Comparazione Prestazioni priligy 30 mg vademecum Priligy Portugal Levitra 40mg Generic Canadian Soft Viagra

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares