Ini Harapan Pj Bupati Deiyai Terkait PSU di Distrik Kapiraya dan Kampung Diyai I

Deiyai, [WAGADEI] – Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten Deiyai, Papua, Drs. Fransiskus Xaverius Mote, M.Si berharap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang akan dilaksanakan pada Selasa, (16/10/2018) di Distrik Kapiraya dan empat TPS di kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat harus berjalan aman dan lancar tanpa menimbulkan konflik di masyarakat.

“Pelaksanaan PSU di kampung Diyai I dan Distrik Kapiraya harus berjalan damai. Dan itu butuh dukungandari  semua pihak untuk bersama bersinergis dalam mewujudkannya,” kata Drs. F.X Mote, M.Si kepada wagadei.com di Deiyai, Jumat, (12/10/2018).

Menurut Bupati Mote, pihaknya telah membahas antara Kepolisian Resort (Polres) Paniai, Koramil, Perwira Penghubung, KPU dan Bawaslu setempat agar bekerja dengan netral dan tidak dipengaruhi oleh siapapun.

“Kami mau Deiyai harus menjadi contoh untuk daerah (Kabupaten) lain. Karena itu itu kami sudah sepakat untuk menjaga kedamaian di tanah ini,” katanya.

Selain itu, Bidau (sapaan akrab F.X Mote) meminta kepada semua ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deiyai agar tetap netral dalam pelaksanaan PSU tersebut. Saking pentingnya netralitas, Bupati Mote menuturkan, sedikitnya ada tiga undang-undang, dua peraturan pemerintah dan satu peraturan Kepala BKN yang mengatur ihwal ini.

Mote yang juga Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua ini menjelaskan, ketentuan-ketentuan tersebut misalnya UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemiluhan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

“Kemudian ada pula PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi,” ucapnya.

Ia menegaskan, sanksi ketentuan-ketentuan tersebut pun tak m‎ain-main. Mulai dari dipidana sesuai putusan tindak pidana pemilihan, diberikan teguran, hingga pemberhentian.

Aturan-aturan itu misalnya melarang pasangan calon atau timnya mengikutsertakan seorang aparatur dalam politik praktis pada Pilkada Serentak 2018. Selain itu, ada pula ketentuan yang mengatur keikutsertaan seorang aparatur dalam politik praktis.

“Apabila dilakukan, itu masuk dugaan tindak pidana pemilihanan, dan sanksinya sesuai putusan. Begitu juga sanksi dari KASN. Berdasarkan UU nomor 53 tahun 2010 tentang pokok-pokok kepegawaian, teringan berupa teguran, terberat bisa berupa pemberhentian,” bebernya. (*/wagadei)

Editor: AB

 

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares