Cabup dan Cawabup Deiyai Diminta Hargai Keputusan Masyarakat

Deiyai, [WAGADEI] – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Deiyai yang akan berlangsung pada 16 Oktober 2018 mendatang di Distrik Kapiraya terdiri dari TPS 1 Mogodagi, TPS 1 Yamouwitina, TPS 1 Uwe Onagei, TPS 1 Idego, TPS 1, 2, 3, 4 Komauto. Sedangkan untuk Distrik Tigi Barat, tepatnya di Kampung Diyai I, yakni TPS 1, 2, 3, dan 4.

Mengingat hal itu, Ketua Barisan Muda Damai Sejahtera (BMDS) Deiyai, Mando Mote meminta kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati (wabup) Kabupaten Deiyai agar menghargai apapun keputusan dari masyarakat pada saat melakukan PSU.

“Kmai minta kepada para calon Bupati dan Wakil Bupati agar hargai keputusan dan kesepakatan masyarakat setempat, baik itu di kampung Diyai maupun Distrik Kapiraya, itu secara utuh,” kata Mando Mote kepada wagadei.com di Deiyai, Minggu, (14/10/2018).

Akan dilaksanakannya PSU tersebut merujuk keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai tidak sah. Maka MK meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Deiyai melakukan pemungutan suara.

Menurut Mote, sebelum PSU akan berlangsung masyarakat Deiyai sudah sepakat melalui musyawarah tentang berapa yang akan diberikan dan kepada calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai siapa yang akan diberikan.

“Jadi tergantung kesepakatan mereka (masyarakat) sesuai keputusan bersama Big Man di daerah PSU itu,” katanya.

Ia juga meminta kepada tim sukses, relawan dan masyarakat pendukung dari kampung lain untuk tidak membangun dan mempraktekan gerakan-gerakan yang memunculkan untuk mengganggu kamtibmas saat PSU berlangsung di Kapiraya dan Diyai.

“Juga para intelektual Deiyai secara holistik sangat menghargai dan menghormati suara nurani rakyat. Dalam hal ini keputusan dan kesepakatan bersama dalam musyawarah bersama itu adalah mutlak dan final,” bebernya.

Dirinya mengajak kepada semua komponen baik itu KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara, TNI, Polri dan masyarakat Deiyai secara menyeluruh sukseskan pemilukada Deiyai melalui PSU ini secara aman, damai, jujur, terbuka dan adil di Kabupaten Deiyai.

Pj Bupati Deiyai, Drs. F.X. Mote, M.Si meminta kepada ASN di lingkup Deiyai agar tidak terlibat dalam politik praktis selama dilangsungkan PSU tersebut.

Menurut Bidau (sapaan akrabnya), ketentuan-ketentuan tersebut misalnya UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pemiluhan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

“Kemudian ada pula PP nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipi,” ucapnya.

Ia menegaskan, sanksi ketentuan-ketentuan tersebut pun tak m‎ain-main. Mulai dari dipidana sesuai putusan tindak pidana pemilihan, diberikan teguran, hingga pemberhentian. (*/wagadei)

 

Editor: AB

 

58 kali dilihat, 2 kali dilihat hari ini

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

shares